Jawa Pos Rabu, 04 Februari 2009 ]
DPR Anggap Serius Adanya Sinyalemen Kelompok ABS Berencana Panggil Petinggi TNI Bahas Netralitas JAKARTA - Sinyalemen adanya gerakan ABS (asal bukan inisial S) di internal TNI-Polri menggelinding ke DPR. Sejumlah politisi yang duduk di komisi pertahanan (komisi I) menganggap serius keberadaan gerakan yang dibeberkan Presiden SBY itu. Anggota Komisi I Yuddy Chrisnandy, misalnya, sangat yakin terhadap kebenaran warning SBY tersebut. Menurut legislator muda dari Partai Golkar itu, figur SBY yang terkenal perfeksionis pasti tidak akan membuat pernyataan keras di forum terbuka tanpa ditunjang informasi yang akurat. ''Masak presiden ngawur, nggak mungkinlah,'' katanya. Karena itu, lanjut Yuddy, komisi I yang membidangi pertahanan harus menindaklanjuti teguran SBY kepada TNI-Polri tersebut. Dia mengusulkan agar digelar rapat koordinasi polkam di komisi I yang mengundang Menhan, Kapolri, dan para kepala staf TNI. ''Tapi, SBY juga harus mau terbuka, siapa sumber informasinya dan siapa saja perwira tinggi yang ditengarai tidak netral itu,'' ujarnya. SBY mengungkapkan hal tersebut saat bicara di forum Rapim TNI. Ditengarai, ada kelompok dalam tubuh militer yang bersikap ABS, untuk tidak memilih capres berinisal S dalam Pemilu 2009 nanti. Itu dikhawatirkan tidak menjaga netralitas TNI. KSAD sempat mengumpulkan para perwira tinggi dan pesiunan agar isu tersebut tidak berkembang. Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai pernyataan Presiden SBY tersebut hanya upaya agar dua lembaga strategis negara itu menjaga netralitasnya. ''Saya kira, ungkapan Pak SBY bisa diartikan beliau ingin memaksimalkan upaya menjaga netralitas di TNI dan Polri. Sebelum isu ABS, beliau kan sudah sering menyampaikannya berkali-kali,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin (3/1). Mantan Presiden PKS itu menambahkan, anggapan beberapa pihak yang menyebut SBY ingin mendapat simpati dengan pernyataannya tersebut terlalu berlebihan. Sebab, ungkapan itu tak lepas dari sejarah penegakan demokrasi di Indonesia. ''Pada 2004 lalu, misalnya. Siapa yang tidak tahu kalau Polri dan TNI tidak netral,'' ujarnya. Karena itu, imbuh Hidayat, SBY mengungkapkan itu agar TNI dan Polri memastikan bahwa kejadian di masa lalu tersebut tidak lagi terjadi. ''Itu tidak ada hubungannya dengan strategi politis. Pernyataan Pak SBY hanya penegasan,'' katanya. Hidayat berharap, pihak-pihak pengkritik SBY tak terlalu jauh menafsirkan ungkapan tersebut. Apalagi menjadikan SBY sebagai sasaran kritik karena pernyataannya itu. Meski begitu, Hidayat mengakui ungkapan tersebut terkesan ''salah tempat''. Sebab, SBY menyampaikan itu di muka umum dengan audiens tak hanya dari kalangan militer. ''Saya harap, kita bersikap sebagai negarawan. Kita sikapi pernyataan Pak SBY secara proporsional,'' tuturnya. Lagi pula, kata Hidayat, ABS tak melulu mengacu kepada SBY. Huruf S, menurut dia, bisa diterjemahkan menjadi Sri Sultan, Subianto, bahkan Soekarnoputri. ''Tidak semuanya mengarah kepada Pak SBY,'' jelasnya. Karena itu, Hidayat berharap isu ABS segera diredam. Jika tidak, isu itu hanya akan membuat pelaksanaan pemilu dan pilpres terganggu. Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengkritik keras SBY. Menurut dia, kecurigaan Presiden SBY sebagai panglima tertinggi terhadap netralitas TNI-Polri merupakan sikap yang sangat tidak bijak. ''Kasihan sekali TNI-Polri, panglima tertingginya saja curiga. Rupanya, dari momentum Pemilu 2004, Presiden SBY tidak pernah percaya dengan TNI-Polri,'' sindirnya. (aga/pri)
