http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/16/WAW/mbm.20090216.WAW129514.id.html

52/XXXVII 16 Februari 2009

Bambang P.S. Brodjonegoro:
Pemekaran Wilayah Harus Dihentikan

GEBU tuntutan pemekaran wilayah berakhir tragis di Sumatera Utara. Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Abdul Aziz Angkat, tewas akibat aksi anar­kis yang 
menginginkan terbentuknya Provinsi Tapanuli. Setelah kematian Abdul Aziz, 
banyak pihak mulai berpikir ulang: sungguhkah pemekaran wilayah bermanfaat? 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Dr Bambang Permadi Soemantri 
Brodjonegoro, PhD, termasuk yang berpendapat bahwa pemekaran wilayah lebih 
banyak membawa mudarat. Survei yang dilakukan United Nations Development 
Programme dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga menunjukkan daerah 
baru hasil pemekaran justru sulit berkembang. Jika kecenderungan ini tak 
dihentikan, pelayanan masyarakat malah mengalami kemunduran. 

Pada Rabu malam pekan lalu, Nugroho Dewanto, Arif Kuswardono, dan Harun Mahbub 
dari Tempo berbincang dengan Bambang di rumahnya yang asri di kawasan 
Jatipadang, Jakarta Selatan. Pria yang pada April mendatang memangku posisi 
Direktur Riset Bank Pembangunan Islam itu tak hanya menyerukan agar pemekaran 
wilayah dihentikan; ia juga menyarankan penggabungan daerah, agar ekonomi lebih 
berkembang. 

Benarkah pemekaran wilayah menguntungkan masyarakat? 


  Dilihat dari konsepnya, peran pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan 
masyarakat, karena dia merupakan unit yang terdekat dengan masyarakat. 
Kelemahan sentralisasi di masa lalu ialah sering kali yang melayani tidak 
mengerti kebutuhan yang dilayani.
Apa yang membuat pemekaran wilayah begitu subur setelah era reformasi? 


  Masyarakat di daerah melihat peluang. Seingat saya, daerah yang mendaftar 
untuk dimekarkan semuanya lolos. Jadi, orang melihat pro­sesnya gampang. Alasan 
pelayanan masyarakat yang kurang bagus hanya menjadi tameng. Alasan yang 
esensial macam-macam. Ada kepentingan pribadi, kelompok, etnis, agama, dan 
sebagainya.
Kepentingan seperti itu jugakah yang muncul dalam tuntutan pembentukan Provinsi 
Tapanuli? 


  Bila melihat sejarah Sumatera Utara, dari zaman Pak Harto sampai sekarang, 
mayoritas gubernurnya bukan Batak yang beragama Kristen. Kebanyakan Melayu atau 
Batak muslim. Nah, orang-orang Batak Kristen merasa disingkirkan. Dalam konteks 
pembangunan wilayah, kita lihat di Sumatera Utara yang berkembang hanya daerah 
pantai timur. Wilayah pantai barat tertinggal.
Sepertinya Dewan Perwakilan Rakyat ikut mendorong pemekaran wilayah dengan hak 
inisiatifnya.. 


  Ya. Ketika pemerintah mulai mengendalikan, menyetop, membuat moratorium dan 
segala macam, yang tidak diantisipasi adalah hak inisiatif Dewan Perwakilan 
Rakyat. Kalau kita lihat, produk legislatif DPR menyangkut otonomi tinggal copy 
paste, ganti nama daerah, ganti garis lintang bujurnya, dapat undang-undang 
baru. 
Pemerintah tak berdaya mencegah? 


  Pemerintah kadang berpikir, kalau mereka tidak setuju, nanti DPR akan 
membalas. Karena itu pemerintah tidak mau repot, tidak mau menghalangi DPR. 
Makanya pengusul pemekaran daerah mati-matian melobi DPR. Bila lewat 
pemerintah, jalannya cukup panjang. Ada kemungkinan tidak lolos di tingkat 
Departemen Dalam Negeri atau Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Tapi, kalau 
lewat DPR, pasti lolos karena langsung masuk RUU, dan pemerintah dalam posisi 
tidak gampang untuk mengatakan tidak.
Alih-alih pelayanan masyarakat membaik, di beberapa daerah hasil pemekaran 
justru korupsi makin berbiak.. 


  Korupsi itu tanda kualitas pelayanan publik buruk. Data pertumbuhan ekonomi 
daerah hasil pemekaran dengan data di kementerian daerah tertinggal menunjukkan 
cukup banyak daerah baru langsung masuk kategori daerah tertinggal. Mungkin 
kita ingat kelaparan di Yahukimo, Papua. Yahukimo adalah hasil pemekaran 
daerah. Jadi, ketika pemekaran dilakukan, malah muncul kelaparan. Ini berarti 
layanan publiknya tidak jalan. 
Aparatnya belum siap? 


  Mereka belum siap, dan anggaran terbatas. Dana alokasi umum kan dibagikan ke 
semua kabupaten? Ketika ada pemekaran, dana itu diambilkan dari daerah induk, 
berkurang masuk ke daerah pemekaran. Karena banyak daerah baru, uang yang 
diterima per daerah makin kecil. Padahal, daerah punya ongkos tetap yang tidak 
bisa diapa-apakan. Misalnya, gaji pegawai yang terus bertambah, membangun 
sarana dan sistem pemerintahan. Uang yang tersisa untuk layan­an publik pun 
makin kecil. Wajar kalau kualitas layanan menurun karena uang operasional tak 
banyak lagi. 
Jadi, apa rekomendasi Anda tentang pemekaran wilayah? 


  Pemekaran wilayah harus dihentikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
menyatakan, suatu daerah bisa dimekarkan atau digabungkan. Tapi, sampai hari 
ini penggabungan nol. Siapa mau dari bupati balik lagi jadi camat? Kuncinya, 
harus ada insentif dan penalti. Insentif diberikan bila suatu daerah mau 
bergabung. Itu dilakukan di Jepang, sehingga jumlah pemerintah daerah di Jepang 
menyusut. Yang didorong bergabung adalah daerah perkotaan, sehingga menjadi 
metropolitan tersendiri. Mereka diberi dana khusus sehingga dapat berfungsi 
menjadi satu unit pemerintahan. Kalau kita kan malah nambah terus, sampai lima 
ratus kabupaten dan kota. Cara kedua, adakan evaluasi yang ketat. Setelah 
beberapa tahun, lima tahun misalnya, kalau pemerintah daerah tidak mampu 
melayani kebutuhan dasar masyarakat, dia harus bergabung dengan daerah induknya 
kembali, atau dengan tetangganya. Nah, evaluasi itu, kalau mau adil, jangan 
hanya daerah hasil pemekaran, tapi juga daerah lain.
Tidak adakah contoh daerah hasil pemekaran yang sukses? 


  Mmm.... (berpikir lama), tidak ada. Bila melihat tokoh bupati dan wali kota 
pilihan Tempo, misalnya, kebanyakan dari daerah induk. Daerah hasil pemekaran 
biasa-biasa saja, medioker. Saya melihat pemekaran malah lebih merugikan secara 
ekonomi: pelayanan publik menurun, skala ekonomi mengecil sehingga tidak 
efisien, dan makin kuatnya primordialisme di daerah-daerah di Indonesia.
Bukankah ada juga gubernur hasil pemekaran daerah yang sukses? 


  Ya, seperti di Gorontalo. Gubernur yang sukses itu mempunyai visi ekonomi 
wilayah. Bagaimana mengembangkan ekonomi wilayah, terutama bisnisnya. Kalau 
gubernurnya cuma politikus yang terpilih lewat hura-hura kampanye, agak sukar 
mengharapkan dia punya fungsi mensi­nergikan wilayahnya. Mereka malah 
menjalankan tugas yang tidak perlu seperti pendidikan dan kesehatan murah, 
padahal itu wewenang di level bupati dan wali kota.
Apa gubernur tidak boleh mengembangkan pelayanan publik? 


  Menurut undang-undang, kewenangan otonomi itu ada di tangan bupati dan wali 
kota. Gubernur ada kekuasaan otonominya, tapi terbatas. Dia lebih berfungsi 
sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi, aneh kalau melihat perebutan jabatan 
gubernur sekarang. Karena berebut posisi yang sebenarnya bukan sasaran otonomi 
daerah. Itu juga yang perlu dikoreksi. 
Kalau wewenang gubernur terbatas, mengapa posisi itu masih diperebutkan? 


  Keadaan membuat gubernur seolah-olah hebat. Contohnya, media memuat berita 
pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur secara besar-besaran. Itu kan 
pemborosan? Lucunya lagi, gubernur melakukan kampanye seperti bupati, 
menjanjikan pendidikan gratis dan kesehatan murah, padahal itu kan tergantung 
kabupaten dan kota? Bayangkan, gubernur sudah bilang begitu, dalam prakteknya 
bupati atau wali kota menolak karena tidak punya uang. Ini bukan era Orde Baru, 
ada sentralisasi ketika kepala daerah tingkat dua harus nurut kepada kepala 
daerah tingkat satu.
Jadi, tak perlu ada pemilihan gubernur secara langsung? 


  Tidak perlu. Sesuai dengan fungsi­nya, gubernur adalah wakil pemerintah 
pusat, yang mengkoordinasi daerah otonom. Jadi, DPRD bisa memilih tiga 
kandidat, biar pusat yang menunjuk. Dengan demikian, pemerintah mendapat orang 
yang bisa mewakili dia, dan acceptable di daerah.
Gubernur ini yang mengkoordinasi pembangunan ekonomi? 


  Gubernur menjadi wakil pemerintah pusat yang mengkoordinasi daerah otonomi. 
Perekonomian daerah bisa berkembang bila wilayahnya luas, economic of scale-nya 
tercapai. Yahukimo cuma berpenduduk 10 ribu orang, bagaimana bisa berkembang? 
Daerah yang punya potensi berkembang itu minimal setingkat provinsi. Dalam 
bayangan saya, gubernur adalah orang yang bisa memikirkan economic integration 
di antara kabupaten dan kota di wilayahnya.
Tempat dan Tanggal Lahir :Jakarta, 3 Oktober 1966 

Pendidikan 

a.. Doktor dalam Perencanaan Kota dan Wilayah, 1997, 
a.. Master Perencanaan Kota, 1995, University of Illinois at Urbana-Champaign, 
Amerika 
a.. Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, 1985-1990 
Karier 

a.. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006 
a.. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005-2009 
a.. Komisaris Independen PT PLN, 2004-2009 
a.. Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005- 2009 
a.. Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bidang Desentralisasi, Otonomi 
Daerah, Koperasi, dan 

Kirim email ke