Yang melarang itu bukanlah Pancasila, juga bukan budaya bangsa, melainkan Syariah Islam yang melarang.
RI sekarang mengadopsi Syariah Islam sebagai UU negara sehingga wajar pernikahan beda agama dilarang. --- In [email protected], leonardo rimba <leonardo_ri...@...> wrote: > > Dear sahabat terkasih, >  > Maaf jika saya salah bertutur dalam > pertanyaan ini: Kenapa ya di indonesia, pernikahan yg terjadi karena > berbeda agama dilarang? Padahal Tuhan YME, tidak pernah > mempermasalahkan tentang siapa kamu? Apa agamamu? siapa Tuhanmu ? Semua > sama dimata Tuhan YME, sama-sama kembali kepada sang khaliq kelak, > walau beda cara menggapai Tuhannya, kenapa harus dipermasalahkan? > Kenapa harus diharamkan? kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa kita harus > berkedok dibalik sebuah agama? >  > Salam Cinta Kasih, >  > + >  > JAWABAN SAYA: >  > Pernikahan berbeda agama dilarang di Indonesia karena Pemerintah Republik Indonesia menginjak-injak HAM (Hak Azasi Manusia). > > Kita > semua tahu bahwa RI telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM. Dan isi > dari pasal 16, ayat 1, Deklarasi Universal HAM, sbb: >  > "Pasal 16 > (1) > Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi > kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk > membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal > perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian." >  > Karena > pernikahan berbeda agama tidak mau dilakukan oleh pencatatan sipil di > Indonesia, maka artinya sudah jelas bahwa Pemerintah RI melecehkan HAM > Universal. HAM dari mereka yg berbeda agama dan ingin menikah telah > diinjak-injak oleh Pemerintah RI, dan situasi seperti itu masih > berlangsung sampai saat ini. > > + >  > Saya sendiri sangat > terperangah ketika memperoleh pertanyaan spesifik tentang hal itu dari > seorang ahli tentang Indonesia berkewarga-negaraan Australia, Prof. Dr. > Julia Day Howell, dari Griffith University, Australia. Tanggal 23 > Januari 2009 saya bertemu dengan Prof. Dr. Julia Day Howell di Jakarta. > Ini pertemuan kami untuk pertama-kalinya. Dr. Howell berada di Jakarta > untuk memberikan pidato pembukaan dalam acara "Urban Sufism Days" di > Universitas Paramadina. >  > Ternyata Dr. Howell dan saya memiliki > concern yg sama tentang masa depan kehidupan spiritual di Indonesia yg > berkaitan dengan politik keagamaan negara. Kami sependapat bahwa sampai > saat ini Indonesia masih tidak menghormati HAM Kebebasan Beragama > (Religious Freedom) yg dibuktikan oleh susah atau tidak mungkinnya > melakukan pernikahan antar agama. Kalau mau menikah, maka harus satu > agama. Kalau agama berbeda, maka tidak bisa atau sangat dipersulit. Ini > jelas melanggar HAM. > So, sebagai pengamat dan pelaku spiritualitas > kami memiliki pendapat sama bahwa negara harus sekuler. Harus ada > pemisahan tegas antara negara dan agama. Negara hanya mengurusi > kepentingan umum dan tidak boleh mencampuri urusan keagamaan. >  > Agama > merupakan domain pribadi dari warganegara. Yg beragama itu pribadi per > pribadi, para manusia yg menjadi warganegara. Negara sendiri tidak > beragama karena negara bukan manusia. Segala kolom agama di dalam KTP > dan berbagai formulir yg harus kita isi sebaga WNI merupakan > pelanggaran atau setidaknya pelecehan HAM. Negara-negara modern sudah > meninggalkan kebiasaan membedakan manusia berdasarkan agama. Bahkan > menanyakan dan mencatat latar belakang agama warganegara bisa dianggap > pelecehan HAM. Negara modern cuma mencatat perjanjian sipil antara > warganegara yg menikah. Tetapi pernikahan itu sendiri merupakan domain > pribadi dari warganegara, dan negara sama sekali tidak berhak untuk > menentukan bahwa hanya warganegara yg beragama sama yg bisa menikah. >  > So, > berlainan dengan salah kaprah kebanyakan orang, sebagai pengamat dan > pelaku spiritualitas kami justru mendukung sistem sekuler atau > pemisahan tegas antara negara dan agama. Kenapa demikian ? Jawab: > Karena spiritualitas manusia hanya bisa berkembang dalam masyarakat yg > sekuler dimana kesempatan bagi semua manusia itu sama besar tanpa perlu > dibedakan agamanya apa. Agama merupakan urusan pribadi, mau beragama > ataupun tidak beragama merupakan HAM yg ada di diri tiap manusia. Kami > tahu bahwa kultivasi spiritualitas manusia bisa dilakukan dengan metode > apapun, baik melalui agama maupun di luarnya. Dan semuanya itu > merupakan domain pribadi. >  > Negara tidak berhak menentukan apa yg > baik dan tidak baik bagi para warganegara, termasuk tidak berhak > menentukan bahwa hanya mereka yg beragama sama saja yg bisa mengikatkan > diri dalam pernikahan seperti praktek administrasi pencatatan sipil di > Indonesia sampai saat ini yg jelas merupakan pelanggaran HAM kelas > berat sehingga orang-orang yg berbeda agamanya dan ingin menikah > terpaksa harus "memilih" salah satu agama. Memilih agama apapun > merupakan HAM yg ada di diri manusia, tetapi "memilih" salah satu agama > karena terpaksa keadaan, yg dalam hal ini dipaksa oleh situasi > pencatatan sipil di Indonesia yg tidak mau menikahkan calon pasangan yg > berbeda agama adalah hal lain. Hal pemaksaan pemilihan agama demi > pernikahan seperti dipraktekkan di Indonesia merupakan pelanggaran HAM, > dan bukan HAM Kebebasan Beragama dimana orang secara sukarela akan > memeluk agama yg disukainya atau bahkan meninggalkan agama yg tidak > lagi disukainya. >  > Mereka yg beragama berbeda harusnya bisa > menikah tanpa dipersulit. Mempersulit atau melarang pernikahan berbeda > agama merupakan pelanggaran HAM yg sangat serius. Ini merupakan > pelanggaran HAM kelas berat karena seharusnya catatan sipil cuma > mencatat saja pernikahan yg dilakukan oleh warganegara. Catatan sipil > seharusnya cuma mencatat pernikahan, perceraian, kelahiran, adopsi, dan > kematian, cuma itu fungsinya.. >  > Leo > Komunitas Spiritual Indonesia <http://groups.yahoo.com/group/spiritual-indonesia>. >  > > > > > Get your preferred Email name! > Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. > http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/ >
