Yang melarang itu bukanlah Pancasila, juga bukan budaya bangsa,
melainkan Syariah Islam yang melarang.

RI sekarang mengadopsi Syariah Islam sebagai UU negara sehingga wajar
pernikahan beda agama dilarang.









--- In [email protected], leonardo rimba <leonardo_ri...@...> wrote:
>
> Dear sahabat terkasih,
>  
> Maaf jika saya salah bertutur dalam
> pertanyaan ini: Kenapa ya di indonesia, pernikahan yg terjadi karena
> berbeda agama dilarang?  Padahal Tuhan YME,  tidak pernah
> mempermasalahkan tentang siapa kamu? Apa agamamu? siapa Tuhanmu ? Semua
> sama dimata Tuhan YME,  sama-sama kembali kepada sang khaliq kelak,
> walau beda cara menggapai Tuhannya, kenapa harus dipermasalahkan?
> Kenapa harus diharamkan? kenapa tidak diperbolehkan? Kenapa kita harus
> berkedok dibalik sebuah agama?
>  
> Salam Cinta Kasih,
>  
> +
>  
> JAWABAN SAYA:
>  
> Pernikahan berbeda agama dilarang di Indonesia karena Pemerintah
Republik Indonesia menginjak-injak HAM (Hak Azasi Manusia).
> 
> Kita
> semua tahu bahwa RI telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM. Dan isi
> dari pasal 16, ayat 1, Deklarasi Universal HAM, sbb:
>  
> "Pasal 16
> (1)
> Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi
> kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk
> membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal
> perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian."
>  
> Karena
> pernikahan berbeda agama tidak mau dilakukan oleh pencatatan sipil di
> Indonesia, maka artinya sudah jelas bahwa Pemerintah RI melecehkan HAM
> Universal. HAM dari mereka yg berbeda agama dan ingin menikah telah
> diinjak-injak oleh Pemerintah RI, dan situasi seperti itu masih
> berlangsung sampai saat ini.
> 
> +
>  
> Saya sendiri sangat
> terperangah ketika memperoleh pertanyaan spesifik tentang hal itu dari
> seorang ahli tentang Indonesia berkewarga-negaraan Australia, Prof. Dr.
> Julia Day Howell, dari Griffith University, Australia. Tanggal 23
> Januari 2009 saya bertemu dengan Prof. Dr. Julia Day Howell di Jakarta.
> Ini pertemuan kami untuk pertama-kalinya. Dr. Howell berada di Jakarta
> untuk memberikan pidato pembukaan dalam acara "Urban Sufism Days" di
> Universitas Paramadina.
>  
> Ternyata Dr. Howell dan saya memiliki
> concern yg sama tentang masa depan kehidupan spiritual di Indonesia yg
> berkaitan dengan politik keagamaan negara. Kami sependapat bahwa sampai
> saat ini Indonesia masih tidak menghormati HAM Kebebasan Beragama
> (Religious Freedom) yg dibuktikan oleh susah atau tidak mungkinnya
> melakukan pernikahan antar agama. Kalau mau menikah, maka harus satu
> agama. Kalau agama berbeda, maka tidak bisa atau sangat dipersulit. Ini
> jelas melanggar HAM.
> So, sebagai pengamat dan pelaku spiritualitas
> kami memiliki pendapat sama bahwa negara harus sekuler. Harus ada
> pemisahan tegas antara negara dan agama. Negara hanya mengurusi
> kepentingan umum dan tidak boleh mencampuri urusan keagamaan.
>  
> Agama
> merupakan domain pribadi dari warganegara. Yg beragama itu pribadi per
> pribadi, para manusia yg menjadi warganegara. Negara sendiri tidak
> beragama karena negara bukan manusia. Segala kolom agama di dalam KTP
> dan berbagai formulir yg harus kita isi sebaga WNI merupakan
> pelanggaran atau setidaknya pelecehan HAM. Negara-negara modern sudah
> meninggalkan kebiasaan membedakan manusia berdasarkan agama. Bahkan
> menanyakan dan mencatat latar belakang agama warganegara bisa dianggap
> pelecehan HAM. Negara modern cuma mencatat perjanjian sipil antara
> warganegara yg menikah. Tetapi pernikahan itu sendiri merupakan domain
> pribadi dari warganegara, dan negara sama sekali tidak berhak untuk
> menentukan bahwa hanya warganegara yg beragama sama yg bisa menikah.
>  
> So,
> berlainan dengan salah kaprah kebanyakan orang, sebagai pengamat dan
> pelaku spiritualitas kami justru mendukung sistem sekuler atau
> pemisahan tegas antara negara dan agama. Kenapa demikian ? Jawab:
> Karena spiritualitas manusia hanya bisa berkembang dalam masyarakat yg
> sekuler dimana kesempatan bagi semua manusia itu sama besar tanpa perlu
> dibedakan agamanya apa. Agama merupakan urusan pribadi, mau beragama
> ataupun tidak beragama merupakan HAM yg ada di diri tiap manusia. Kami
> tahu bahwa kultivasi spiritualitas manusia bisa dilakukan dengan metode
> apapun, baik melalui agama maupun di luarnya. Dan semuanya itu
> merupakan domain pribadi.
>  
> Negara tidak berhak menentukan apa yg
> baik dan tidak baik bagi para warganegara, termasuk tidak berhak
> menentukan bahwa hanya mereka yg beragama sama saja yg bisa mengikatkan
> diri dalam pernikahan seperti praktek administrasi pencatatan sipil di
> Indonesia sampai saat ini yg jelas merupakan pelanggaran HAM kelas
> berat sehingga orang-orang yg berbeda agamanya dan ingin menikah
> terpaksa harus "memilih" salah satu agama. Memilih agama apapun
> merupakan HAM yg ada di diri manusia, tetapi "memilih" salah satu agama
> karena terpaksa keadaan, yg dalam hal ini dipaksa oleh situasi
> pencatatan sipil di Indonesia yg tidak mau menikahkan calon pasangan yg
> berbeda agama adalah hal lain. Hal pemaksaan pemilihan agama demi
> pernikahan seperti dipraktekkan di Indonesia merupakan pelanggaran HAM,
> dan bukan HAM Kebebasan Beragama dimana orang secara sukarela akan
> memeluk agama yg disukainya atau bahkan meninggalkan agama yg tidak
> lagi disukainya.
>  
> Mereka yg beragama berbeda harusnya bisa
> menikah tanpa dipersulit. Mempersulit atau melarang pernikahan berbeda
> agama merupakan pelanggaran HAM yg sangat serius. Ini merupakan
> pelanggaran HAM kelas berat karena seharusnya catatan sipil cuma
> mencatat saja pernikahan yg dilakukan oleh warganegara. Catatan sipil
> seharusnya cuma mencatat pernikahan, perceraian, kelahiran, adopsi, dan
> kematian, cuma itu fungsinya..
>  
> Leo
> Komunitas Spiritual Indonesia
<http://groups.yahoo.com/group/spiritual-indonesia>.
>  
> 
> 
> 
> 
>       Get your preferred Email name!
> Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. 
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
>


Kirim email ke