Penghapusan Masa Jabatan Presiden dan Perdebatan Demokrasi

 



14.2.09

.fullpost{display:none;}
Oleh: Rudi Hartono

Minggu
depan, tepatnya 15 Februari 2009 nanti, rakyat Venezuela akan
memberikan suaranya pada referendum yang akan mengamandemen konstitusi.
Salah satu point krusial, yang diperdebatkan banyak kalangan, mengenai
perubahan konstitusi ini adalah pencabutan masa jabatan presiden.
Pencabutan masa jabatan ini, tentu saja, dapat berkonsekuensi munculnya
kepemimpinan presiden “seumur hidup”.

Langkah Chavez untuk
mengamandemen konstitusi tersebut, tentu saja, telah memperluas
perdebatan baik ditingkatan pejabat politik, partai, aktifis sosial,
hingga ke rakyat di akar rumput. diskusi ini menarik, karena di
Indonesia perdebatan seperti ini juga pernah menghangat ketika
Indonesia menganut demokrasi terpimpin, dan presiden Soekarno dilantik
menjadi “presiden seumur hidup”.


Perdebatan Demokrasi

Baik
pengeritik anti Soekarno maupun anti-Chavez berdiri pada posisi yang
hampir sama; pencabutan masa jabatan (presiden seumur hidup) merupakan
bentuk kediktatoran, ambisi pribadi, dan anti-demokrasi. Tuduhan
seperti ini, juga pernah dilontarkan banyak intelektual dan aktifis HAM
kepada presiden Kuba, Fidel Castro, karena telah memimpin Kuba sejak
Revolusi tahun 1959 hingga tahun 2008 yang lalu, ketika Castro mundur
dari jabatannya karena faktor kesehatan.

Retorika yang
dipergunakan oleh para pengeritik Chavez, hampir mirip dengan retorika
para anti soekarno. Kedua-duanya menandai demokrasi dengan batasan masa
jabatan, pergantian kekuasaan yang regular melalui pemilu, serta
pengakuan terhadap hak individu dan kebebasan pribadi. Para pengeritik
Chavez, termasuk dari kalangan kiri, menganggap Chavez punya ambisi
pribadi; kekuasaan. Disini, pengertian kekuasaan bagi mereka sudah
dipersempit dalam cara pandang Machievellis, bukan kekuasaan sebagai
sarana menciptakan kesejahteraan rakyat.

Dalam prateknya, ada
dua kubu memang yang senantiasa mengambil posisi berbeda mengenai
demokrasi, yaitu demokrasi procedural dan demokrasi subtantif.
Demokrasi procedural mengacu pada Schumpeter, yang menandai demokrasi
sekadar mekanisme procedural, seperti pemilu yang regular, hak pilih
bebas, dan masa jabatan bagi presiden, dan sebagainya. Sedangkan
demokrasi subtantif lebih mempersoalkan isi dan cara mencapai; pertama,
sebuah formasi sosial yang menciptakan keadilan dan keseteraan ekonomi,
sosial, dan politik. Kedua, adanya kebebasan politik yang nyata,
terwujud dalam kehidupan politik rakyat sehari-hari. ketiga, kelahiran
sebuah institusi partisipasi yang memungkinkan kedaulatan sepenuhnya
ditangan rakyat.

Di Indonesia, beberapa kaum intelektual,
terutama karena pengaruh pendapat sayap kanan; tentara, masyumi, dan
PSI, menganggap Bung Karno sudah menggunakan demokrasi terpimpin untuk
membangun kediktatorannya. Seorang aktifis muda, Soe Hok Gie, akhirnya
juga menjadi pengeritik Bung Karno, karena menganggap ia gila
kekuasaan, gila pengkultusan, dan semacamnya.

Pada dasarnya,
Bung Karno, seperti juga Chavez, merupakan personal yang menjadi magnet
dari perubahan revolusioner. Bung Karno termasuk tokoh negeri baru
merdeka yang paling getol menyerang dan menentang imperialism dan
neo-kolonialisme. Bukan itu saja, kekuasaan bung Karno yang berwatak
anti-imperialism, telah menyulitkan negeri-negeri imperialis menguasai
kekayaan alam, menguras tenaga kerja Indonesia, dan menguasai pasar di
dalam negeri. 

Jebakan Schumpeterian

Para
pengeritik Chavez, maupun Fidel Castro, telah lupa bahwa kekuasaannya
pada dasarnya bersumber pada rakyat, dan para penguasa(ruler) hanya
menjalankan mandate rakyat. Pada dasarnya, upaya penempatan kekuasaan
pada segelintir elit pada dasarnya merupakan pereduksian kekuasaan
rakyat (powerless). Meskipun mengacu kekuasaan selalu mengacu pada satu
kelas, tetapi sebuah kekuasaan harus mendapatkan legitimasi luas dari
berbagai sektor sosial. 

Hal ini, benar-benar direduksi oleh
Joseph Alois Schumpeter. Bagi Schumpeter, sebuah negara dikatakan
demokratis jika, “sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling
kuat dalam sistem itu, dipilih melalui jalur pemilihan umum yang adil,
jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing
untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak
memberikan suara.” Presiden Bush, Blair, maupun SBY adalah presiden
yang terpilih secara demokratis karena selain mendapatkan dukungan
mayoritas, juga karena telah melalui proses kompetisi yang berat. Tapi,
meskipun SBY, Bush, Blair terpilih berdasarkan dukungan mayoritas dalam
pemilu dan melalui kompetisi ketat, namun ia bertindak bukan atas
kehendak atau mandate dari pemilihnya.

Administrasi bush
dikritik oleh banyak rakyat AS karena kegagalan ekonominya,
keputusannya mengirim tentara ke Irak dan Afghanistan, dan isu-isu
lainnya. Presiden SBY di Indonesia juga tiap hari diprotes oleh rakyat
di berbagai daerah, karena kebijakannya menimbulkan kemiskinan,
pengangguran, dan kekerasan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Model
demokrasi Schumpeter cukup mengeluarkan biaya yang besar bukan saja
pada teknis pelaksanaannya, namun juga pada elit-elit yang
berkompetisi. Selama puluhan tahun, di negeri-negeri liberal, kontes
pemilu hanya diisi oleh elit-elit yang punya basis ekonomi (bisnis),
atau setidaknya mendapat sokongan korporasi dan lembaga berduit. Jadi,
meskipun pemerintahannya dapat berganti secara regular, namun kekuasaan
tetap terpelihara hanya pada lingkaran elit kaya dan pebisnis.

Anda
disuruh mengikuti pemilu regular, hak pilih individual, dan kebebasan
hak pilih (boleh golput), tapi anda hanya bisa memilih calon-calon yang
sudah disediakan oleh pasar politik. stock yang ada juga dari kelompok
mereka yang sanggup membiayai sendiri pemilihan. Model Schumpeter
benar-benar cocok guna memelihara kerangka politik neoliberal. Di
negeri liberal seperti AS, pemerintahan bisa berganti secara regular
setiap 5 tahun; Clinton, G.W Bush, hingga Obama kini, namun tidak ada
perbaikan terhadap situasi ekonomi, politik, dan sosial. Di berbagai
negara yang menganut demokrasi semacam ini, meskipun konstitusi
membatasi jabatan seorang presiden, namun perbaikan kesejahteraan juga
tidak ada.

Diana Raby, peneliti senior di Institut Penelitian
Studi Amerika Latin, Universitas Liverpool, menyatakan, model demokrasi
ala Schumpeter hanya mencegah perubahan nyata dalam kehidupan politik
dengan memberikan pilihan dangkal pada perubahan personil (kandidat). 

Kebohongan Para Pengeritik

Isu
demokrasi menjadi titik tolak para pengeritik Chavez, Castro, maupun
Bung Karno. Di kalangan sebagian kiri, juga tidak diantara mereka yang
teracuni oleh cara pandang demokrasi borjuis ini, yakni ketika
mengaitkan antara masa jabatan presiden dengan proses regenerasi dan
kaderisasi. Hampir tidak ada perbedaan antara pengeritik kanan dan dari
kiri dalam hal ini; sama-sama menempatkan kekuasaan pada seorang
personal sehingga perlu digilir.

Penentangan oposisi terhadap upaya amandemen konstitusi oleh Chavez, menurut 
saya, punya kepentingan berikut; pertama,
mereka hendak menghentikan proyek sosialisme yang sedang menemukan
kemajuan di Venezuela. Seperti diketahui, keberhasilan Chavez
mengangkat kembali kedaulatan nasionalnya, terutama terhadap penggunaan
migas dan nasionalisasi industri, telah membuka jalan mensejahterakan
rakyatnya. Dengan kemajuan ini, dukungan rakyat terhadap “commandante
Chavez” juga terus mengalir. Dan tentu saja, jika tetap ikut dalam
pemilu mendatang, sudah pasti suara rakyat akan memenangkan mutlak
presiden Chavez kembali. 

Kedua,
hanya jalan pembatasan masa jabatan presidenlah, yang merupakan senjata
terakhir bagi oposisi untuk menggeser kepemimpinan sayap kiri di
Venezuela. Berharap pada mobilisasi massa, kudeta, lock out, dan
sejenisnya sudah mengalami kegagalan. Mereka berharap dapat menemukan
kesempatan merebut kekuasaan, jika figur popular “Chaves” sudah tidak
maju lagi.

Ketiga, pertempuran antara “YES” dan “tidak” menunjukkan konflik sosial 
diantara kelas-kelas sosial dalam masyarakat Venezuela. Pendukung utama “YES” 
datang dari kalangan mayoritas rakyat miskin Venezuela, sedangkan pendukung 
“No” berasal dari lapisan sosial kaum kaya (elit kaya, tuan tanah), aktifis 
HAM, dan mahasiswa. 

Mahasiswa
di Venezuela telah memainkan peran melawan proses revolusi. Seperti
diketahui, neoliberalisme di sektor pendidikan telah mengubah komposisi
kelas di dalam kampus-kampus di Venezuela, yang kini banyak dihuni
keluarga kaya. dulu pada tahun 1966, mahasiswa juga memainkan peran
penting dalam penjatuhan pemerintahan Bung Karno. 

Kritik bahwa
Chaves mengejar kekuasaan pribadi, gila kekuasaan, sepertinya harus
dibuang ke tong sampah cepat-cepat. Dalam mentransfer kekuasaan kepada
rakyat secara perlahan-lahan, Chavez telah meluncurkan model
partisipasi demokrasi, yaitu Dewan Perencanaan Lokal, pada tahun 2001.
Melalui lembaga ini, keterlibatan dan partisipasi rakyat (komunitas)
benar-benar dijamin dalam program sosial dan proses pemerintahan
(pemilihan pejabat, audit terhadap lembaga negara, dll). Kemudian, pada
tahun 2006, Chaves juga meluncurkan hukum mengenai “dewan komunal”,
yaitu dewan yang berbasiskan pada 200-400 unit keluarga yang lansung
mempraktekkan demokrasi partisipatif, pengalokasian sumber daya
keuangan, dan pembuatan kebijakan.

Chaves bukan pelanggar HAM,
seperti yang dituduhkan banyak aktifis HAM internasional dan lokal.
Justru, kekerasan yang membantai rakyat justru dilakukan oleh
presiden-presiden sebelum Chaves, terutama yang terbesar adalah
peristiwa “Caracazo” pada februari 1989 yang menewaskan 300-3000 rakyat
yang sedang memprotes “pasar bebas”.

Chaves, Castro, maupun
Soekarno bukanlah dictator. Mereka tidak pernah menyalahgunakan
kekuasaan untuk menindas rakyat. Bush hanya berkuasa dua kali periode,
namun jelas ia adalah seorang dictator paling jahat. Karena
ditangannya, ratusan ribu bahkan jutaan orang mati karena perang (irak,
Afghanistan, dan tempat-tempat lain di dunia). Di tangan Bush pula,
keserahakan kapitalisme neoliberal telah memiskinkan milyaran manusia
di Bumi. 

Rudi Hartono, pengelola Berdikari Online dan Jurnal Arah Kiri.



    
 Baca Selengkapnya!

 

Obama : Kontinuitas, bukan Perubahan


 



10.2.09

.fullpost{display:none;}
Rudi Hartono

Jutaan
orang menghadiri pelantikan presiden baru AS, Barack Obama, di dekat
lokasi gedung putih (20/01/09). Mereka adalah rakyat Amerika, yang
karena sedang tergencet krisis ekonomi, begitu berharap Obama dapat
menderek kehidupan rakyat AS keluar dari krisis. Meskipun Obama
mewakili sektor sosial yang sudah lama terdiskriminasi (kulit hitam dan
berwarna), tetapi kemenangannya bukan karena faktor itu, melainkan
karena janji-janji perubahan yang digulirkannya pada masa kampanye.
Rakyat amerika sudah muak dengan administrasi Bush, bahkan berkeinginan
besar untuk mengakhiri rejim tersebut.


Di
Indonesia, gaung kemenangan Obama mengharu biru, terutama di hati klas
menengah. Tidak sedikit diantara mereka membuat perayaan khusus, hingga
seolah-olah mereka bagian dari kemenangan tersebut. Dalam arena pemilu
2009, tidak sedikit pula caleg atau partai yang menggunakan sosok Obama
pada kegiatan kampanyenya.

Obama terlanjur menjadi magnet
perubahan, meskipun sepertinya sulit terjadi. Saya hendak menunjukkan
bahwa obama sebenarnya adalah kontinuitas, bukan perubahan bagi rakyat
AS, maupun terhadap semua orang di dunia ini.

Basis Dukungan Obama

Bagi
warga kulit hitam dan berwarna di AS, kemenangan Barack Obama merupakan
kemenangan demokratis dalam sejarah politik AS. Tentu saja, disini kita
tidak berbicara mengenai supremasi warna kulit tertentu dalam kehidupan
politik, karena dalam pemilu AS persoalan warna kulit tidak lagi
menjadi masalah mendasar. Akan tetapi, dengan masuknya Obama ke gedung
putih, telah menciptakan harapan besar bagi sebagian besar rakyat AS,
terutama kulit hitam, pekerja, dan pendatang dari Asia, Amerika Latin,
dan lain-lain.

Pemilihan presiden AS berhimpitan dengan kerasnya
krisis finansial menggerogoti kehidupan ekonomi. Dan presiden Obama,
seperti yang ditunjukkan dalam kampanye pemilihan, mengambil jarak
dengan kebijakan Administrasi Bush. Obama berkali-kali melemparkan
kritik; krisis finansial sekarang ini adalah buah kesalahan
administrasi Bush. Posisi ini yang diambil obama dalam pemilihan.
Selain itu, ia menjanjikan pemotongan anggaran militer, menarik tentara
AS dari Irak, reformasi pelayanan kesehatan, dana pension, investasi
untuk perbaikan infrastruktur, dan menjanjikan perbaikan hubungan yang
lebih egaliter dengan bangsa lain.

Kampanye melawan krisis telah
menyuburkan dukungan buat Obama dan Demokrat. Ia berjanji menciptakan
1,5 juta lapangan pekerjaan pada awal pemerintahannya. Ekonomi
merupakan titik sentral kegelisahan rakyat amerika. Tak pelak, ketika
pemerintah Bush membaliout orang kaya sebesar 700 milyar $US, rakyat
Amerika pun benar-benar marah. Namun, rakyat Amerika pun sedikit dibuat
kecewa ketika Obama menyetujui rencana baliout, karena pertimbangan
politik. Namun, kekecewaan ini pun segera di redam, ketika Obama dengan
menjanjikan baliout kepada klas menengah pada saat terpilih menjadi
presiden.

Jelas, rakyat Amerika dari kalangan menengah dan
bawah, merupakan sektor sosial yang paling berharap pada kemenangan
Obama. Mengenai hal ini, Megan Trudell, dalam majalah ”International
Socialism” mencatat, pemilih terbesar obama berasal dari rakyat Amerika
yang berpendapatan 0 $US -50.000 $ US per tahun, sedangkan pemilih
terbesar Mc Cain sebagian besar dari pemilih berpendapatan 50.000 $ US
– 200.000 $ US pertahun.

Siapa Yang diwakili Obama

Obama
dan McCain mewakili klas berkuasa di AS saat ini. Meski sedikit berbeda
mengenai ”kecerobohan Bush” yang membawa ekonomi AS pada krisis, namun
pada dasarnya Obama berkomitmen menyelamatkan Wall Street. Makanya,
diantara penyumbang terbesar bagi kampanye Obama, tujuh diantaranya
merupakan perusahaan teratas di Wall Street; Goldman Sachs, UBS AG,
Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley dan Credit
Suisse. Selain itu, terdapat juga lima perusahaan hukum (law firm) yang
terdaftar sebagai perusahaan lobby di AS. Ini menyebabkan Obama terikat
pada kepentingan aristokrasi keuangan. 

Kebanyakan mereka yang
menduduki administrasi Obama punya posisi penting dalam perusahaan
financial. Sebagai misal, Timothy Geithner yang menduduki sekretaris
bendahara adalah CEO dari Bank Cadangan Federal New York (FRBNY), yang
merupakan institusi finansial swasta paling berkuasa di Amerika. Ia
juga seorang mantan pejabat Bendahara dalam adminstrasi Clinton. Ia
telah bekerja untuk Kissinger Associates dan juga memegang posisi
senior dalam IMF. 
FRBNY memainkan peran di belakang layar dalam
membentuk kebijakan finansial. Geithner bertindak atas nama kaum
financial yang berkuasa di belakang FRBNY. Ia juga anggota dari Dewan
Relasi Luar Negeri (Council on Foreign Relations - CFR). (Michel
Chossudovsky, siapa arsitek keruntuhan ekonomi, Globalresearch).

Seperti
yang dikatakan Michael Chossudovsky, dalam pemerintahan Obama diketahui
bahwa konglomerat perbankan lah yang memegang kendali. Mereka
menentukan komposisi Kabinet Obama. Mereka juga menentukan agenda KTT
Finansial Washington (15 November 2008) yang dipersiapkan untuk membuka
lahan bagi pembangunan "arsitektur finansial global" yang baru.

Tidak
ada perwakilan serikat buruh, intelektual progressif, ataupun individu
yang responsive terhadap rakyat Amerika yang ditunjuk Obama masuk dalam
pemerintahannya. 

Sebuah Kontinuitas

Sekarang
ini, Obama menjadi lebih lunak terhadap kepentingan para aristokrat
keuangan di Wall-Street. Ia bahkan menjanjikan sejumlah paket stimulus
dari pemerintah, untuk menyelamatkan raksasa-raksasa keuangan tersebut.
Dengan ketergantungan pada aristokrat financial dan korporasi-korporasi
raksasa yang telah berkorban membiayai kampanyenya, obama jelas tidak
dapat menjalankan kebijakan ekonomi yang independent, seperti yang
dijanjikannya. 

Disini, ada dua kepentingan yang berhadapan,
tanpa kompromi; pertama, kepentingan sektor bisnis AS yang sedang
berharap dana besar untuk men-stimulus bisnis mereka. Sedangkan di
pihak lain, terdapat ratusan juta pemilihnya yang menghendaki
penggunaan anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, kepada
main street. 

Dalam rencana pemulihan ekonominya, Obama
berencana menggelontorkan dana sebesar 775 milyar $ US hingga 1 trilyun
$ US dalam dua tahun kedepan, untuk menciptakan 3,4 juta lapangan kerja
bagi rakyat AS, melalui program pekerjaan umum, program energi hijau,
bantuan pangan, dan sebagainya. Akan tetapi, menurut para pengamat,
dana sebanyak itu tidak akan dapat menutupi jumlah pengangguran akibat
krisis. Pada tahun 2008 saja, terdapat 2,6 juta orang kehilangan
pekerjaan. Dan beberapa ekonom lain memperkirakan 4 juta orang akan
kehilangan pekerjaan pada tahun 2009. 

Mengenai politik luar
negeri, terutama mengenai perbaikan hubungan yang lebih egaliter dengan
bangsa lain, administrasi Obama juga kurang menunjukkan janji itu.
Obama menunjuk Robert M. Gates sebagai menteri pertahanan, mantan
sekretaris pertahanan era bush, dan orang yang bertanggung jawab atas
pengiriman pasukan ke Irak. Meski menjanjikan menarik pasukan AS dari
Irak, tapi ia tetap berencana menyisakan 60.000-80.000 pasukan disana,
basis militer, serta 140.000 kontraktor yang kebanyakan disewa oleh
perusahaan swasta AS. 

Sekarang ini, AS juga belum punya niat
baik untuk memperbaiki hubungan baik dengan bangsa-bangsa lain,
terutama Amerika Latin. Dalam sebuah wawancara dengan TV Univision, 13
Januari 2009, Obama masih menganggap presiden Chaves sebagai pengganggu
di kawasan tersebut. Ia juga menuduh Chaves sebagai pemerintahan yang
telah menjalin hubungan baik dan memelihara kelompok teroris di
Kolombia, maksudnya FARC. Kelihatannya, AS masih menganggap Chaves dan
sekutu kirinya di Amerika Latin sebagai penghambat kepentingan AS
mendapatkan pasokan energi dari kawasan tersebut. Pendapat ini,
setidaknya sempat dilontarkan James Steinberg, orang nomor dua di
kementerian negara, menyatakan; “kita tidak boleh kehilangan minyak
dari timur tengah dan Venezuela. Chaves, telah menciptakan permusuhan
di kawasan tersebut”.

Ya, tidak ada perubahan dalam pemerintahan
Obama. Kita hanya menyaksikan sebuah kontinuitas. Sebuah keberlanjutan
dari pendahulunya, Bush. Jadi, sia-sia lah pesta-pesta inagurasi
pelantikan Obama yang dilakukan oleh teman-teman di Indonesia. 

Rudi Hartono, Redaksi Berdikari Online dan Pengelola Jurnal Arah Kiri. 



    
 Baca Selengkapnya!
Kunjungi website kami di http://arahkiri2009.blogspot.com

"Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
Kunjungi website http://www.arahkiri2009.blogspot.com



      

Kirim email ke