=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Sjahrir dan Sosialisme Indonesia
Selasa, 3 Maret 2009 | 04:47 WIB
Oleh IVAN A HADAR
Tanggal 5 Maret 2009 genap 100 tahun Sutan Sjahrir. ”Bung Kecil”, begitu
Sjahrir dijuluki, tercatat sebagai tokoh sentral perjuangan kemerdekaan
Indonesia, khususnya bidang politik dan diplomasi.
Dikenal cerdas, Sjahrir saat berusia 19 tahun mengambil bagian dalam Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928. Pada usia 36 tahun Sjahrir terpilih sebagai Perdana
Menteri I RI.
Piawai di meja perundingan, Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis, lalu
berganti nama menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dalam Pemilu 1955, PSI
gagal meraup suara yang signifikan. Lima tahun kemudian PSI dibubarkan Presiden
Soekarno.
Pada tahun 1963, Sutan Sjahrir resmi ditetapkan sebagai tahanan politik hingga
meninggal di Swiss dalam masa pengobatan. Pembubaran PSI dan Masyumi menandai
berlakunya masa otoritarian. Hingga akhir rezim Orde Baru, wacana terkait
dengan ideologi bangsa yang termanifestasi dalam tatanan ekonomi politik,
sistem budaya, dan nilai-nilai idealnya praktis terhenti.
Sosialisme Indonesia
Dalam membicarakan tatanan sosial politik yang ideal, sering hadir kerinduan
untuk menemukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sjahrir adalah
salah satu perintis pencarian jalan itu, yang tertuang dalam konsep Sosialisme
Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah ada ”jalan tengah versi Indonesia”?
Mungkinkah menyatukan dua isme yang ibarat minyak dan air?
Pertanyaan lebih konkret ialah, perlukah Sosialisme Indonesia? Perlu.
Alasannya, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang
tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan
politis demokratis yang menjadi persyaratan berfungsinya sebuah ekonomi pasar
dalam konteks Indonesia.
Di negara-negara kapitalis modern yang maju berlaku demokrasi politik. Namun,
tidak demikian halnya dengan demokrasi ekonomi. Pencapaian demokrasi politik
secara historis amat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekadar demokrasi
perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk
bertindak bagi mereka. Juga kekuatan ekonomi tetap terkonsentrasi dan demokrasi
ekonomi masih menanti masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, eksperimen sosialisme (tepatnya komunisme) Blok Timur telah
gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik berujung
pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur. Tak adanya demokrasi politik ekonomi
di negara-negara komunis saat itu, dikemas dalam konteks full employment yang
dipaksakan dan perencanaan sentralistis, mengakibatkan stagnasi dan inefisiensi
ekonomi dan lemahnya disiplin kerja.
Ketidakpuasan atas dua isme itu memicu pencarian alternatif. Secara teoretis,
memunculkan berbagai aliran sosialisme. Sosialisme-demokratis adalah salah satu
bentuk sosialisme yang menemukan lahan berkembang di beberapa negara industri
maju, seperti Jerman dan Swedia. Selain itu, kita pernah mendengar berbagai
genre sosialisme, seperti sosialisme-non-marxis, sosialisme-science-movement,
dan sosialisme-utopis.
Sosialisme Sjahrir
Dalam catatan sejarah Indonesia, ada empat partai politik yang pernah
menyandang nama ”sosialis” sebagai nama dan ideologi resmi partai, yaitu Partai
Sosialis yang diketuai Amir Sjarifuddin, Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang
didirikan dan diketuai Sutan Sjahrir. Lalu, ada Partai Sosialis yang merupakan
fusi dari kedua partai itu. Partai inilah yang sejak November 1945 menguasai
kabinet RI hingga pertengahan 1947, saat terjadi keretakan antara kelompok
Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Sjahrir lalu membentuk partai baru, Partai
Sosialis Indonesia (PSI), pada awal 1948, bertahan hingga 1960, saat dibubarkan
Soekarno.
Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, kita mengenal para tokoh, termasuk
Soekarno dan Hatta, yang berkeyakinan membangun masyarakat dan negeri ini atas
prinsip sosialis. Namun, di antara tokoh-tokoh itu, mungkin hanya Sjahrir yang
paling tegas dan nyata dalam keyakinan dan perjuangan. Ia bukan saja mendirikan
partai politik (PSI) untuk mewujudkan keyakinannya, tetapi sebelumnya juga
telah memikirkan secara mendalam paham sosialisme apa yang paling cocok untuk
Indonesia.
Sjahrir tegas membedakan paham sosialisme yang hendak diperjuangkannya di
Indonesia dengan sosialisme yang ada di Eropa Barat maupun sosialisme yang
ditawarkan komunis. Pergumulannya atas paham-paham sosialisme di Eropa Barat
dan kekhawatirannya akan komunisme totaliter membawanya pada pemikirannya
tentang sosialisme yang sesuai bagi Indonesia, yaitu sosialisme-kerakyatan.
Bagi Sjahrir, perkataan kerakyatan adalah suatu penghayatan dan penegasan bahwa
sosialisme seperti yang dipahaminya selamanya menjunjung tinggi dasar persamaan
derajat manusia.
Dalam catatan sejarah diketahui, cita-cita sosialisme-kerakyatan Sjahrir tidak
berhasil diwujudkan. Namun, ketidakberhasilan ini mungkin bukan semata-mata
karena Sjahrir tergeser dari panggung politik atau karena PSI dibubarkan.
Sosialisme, apa pun namanya, hanya paham, suatu cita-cita yang masih di tingkat
konsepsi. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus dibuat operasional dan harus
didukung seperangkat institusi dan mekanisme-mekanisme tertentu. Ini bukan hal
mudah. Tanpa itu, ia akan berhenti pada imbauan moral atau etis, tetapi tidak
membawa perubahan apa-apa. [IVAN A HADAR Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal SosDem]
“Dalam membicarakan tatanan sosial politik yang ideal, sering hadir kerinduan
untuk menemukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sjahrir adalah
salah satu perintis pencarian jalan itu, yang tertuang dalam konsep Sosialisme
Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah ada ”jalan tengah versi Indonesia”?
Mungkinkah menyatukan dua isme yang ibarat minyak dan air?
Pertanyaan lebih konkret ialah, perlukah Sosialisme Indonesia?
Perlu. Alasannya, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis
sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan
dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan berfungsinya sebuah
ekonomi pasar dalam konteks Indonesia."
-------------
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
---------
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
