http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/03/04/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20090304.158587.id.html
Pemberantasan Kemiskinan Tidak Mencapai Target
Target pesimistisnya bisa 14 persen.
JAKARTA -- Target pengentasan warga miskin tahun ini dipastikan tak akan
tercapai. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional hanya berani
mentargetkan tingkat kemiskinan 2009 sebesar 12-13,5 persen. Padahal rencana
pembangunan jangka menengah 2004-2009 menggariskan angka kemiskinan pada 2009
sebesar 8,2 persen.
Berbicara dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah pada Senin lalu,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan tahun
lalu tingkat kemiskinan masih 15,4 persen. "Dengan stimulus fiskal, diharapkan
bisa ditekan jadi 12-13,5 persen. Ini target optimistis, tapi pesimistisnya
bisa 14 persen," katanya.
Paskah menuturkan, melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat
dan pengurangan tingkat kemiskinan, pemerintah berharap dapat kembali
menggenjot pertumbuhan ekonomi, yang semakin rendah. Untuk menghadapi krisis
keuangan, ujar dia, diperlukan landasan hukum dan kontrol yang kuat.
Deputi Bidang Evaluasi Pembangunan Bambang Widianto menambahkan, target
pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meliputi tiga sasaran, yakni
aman-damai, masyarakat adil-demokratis, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Target pertama dan kedua, kata dia, relatif telah tercapai.
"Tapi untuk peningkatan kesejahteraan masih akan menjadi pekerjaan rumah yang
paling berat, terutama pengentasan warga miskin," ujarnya.
Bambang mengatakan salah satu indikator kesejahteraan adalah tingkat
kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, kata dia, telah berdampak
pada pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, tingkat kemiskinan
sukar ditekan. "Akan sukar juga mencapai target 8,2 persen," kata Bambang.
Sejak tiga tahun lalu, kata dia, pemerintah sebenarnya telah menggarap
program-program pengentasan warga miskin. Program-program tersebut terdiri atas
sasaran individu dan rumah tangga, seperti Bantuan Langsung Tunai, Asuransi
Kesehatan Masyarakat Miskin, beasiswa, sampai beras untuk rakyat miskin.
Program lainnya ditujukan pada kelompok usaha, seperti Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat. Dan terakhir ditujukan untuk dunia usaha, yakni Kredit
Usaha Rakyat. "Totalnya sekitar Rp 40 triliun," ujar Bambang.
Tapi, menurut Bambang, tak semua program itu bisa habis terserap. Dia
mencontohkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang dianggarkan Rp 12
triliun. Pada program ini seharusnya dana menjangkau lebih dari 5.000
kecamatan. Namun, hingga akhir tahun ini baru sekitar 3.800 kecamatan yang
telah menyerap. "Kami harap stimulus bisa mempercepat peningkatan
kesejahteraan," kata Bambang.
Senior Economist Bank Dunia Vivi Alatas pernah mengungkapkan, berkaca pada
krisis moneter 1998, imbas terbesar krisis kali ini akan terjadi pada struktur
pasar tenaga kerja. "Memang ada PHK, tapi angka pengangguran stabil. Hanya
struktur pasar tenaga kerjanya yang berubah," kata dia. Ia menegaskan, yang
terkena dampak PHK bukan orang miskin, melainkan masyarakat menengah di wilayah
perkotaan. AGOENG WIJAYA | LINA BUKIT
Jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun Jumlah
(juta) Persentase
(persen)
1998 49,5 24,23
1999 47,97 23,43
2000 38,7 19,14
2001 37,9 18,41
2002 38,4 18,2
2003 37,3 17,42
2004 36,1 16,66
2005 35,1 15,97
2006 39,3 17,75
2007 37,17 16,58
2008 34,96 15,42
SUMBER: BPS
