=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
"Mengenang dan BELAJAR DARI SEJARAH 11 Maret 1966"
Mengurai Kontroversi Supersemar
Rabu, 11 Maret 2009 | 04:18 WIB.
Oleh : Asvi Warman Adam
Kontroversi Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, terutama menyangkut
tiga hal, masih belum menemukan titik terang.
Ketiga hal itu adalah pertama, mengenai teks. Kedua, terkait proses mendapatkan
surat itu. Ketiga, mengenai interpretasi isi perintah itu.
Naskah asli Supersemar sendiri hingga sekarang belum ditemukan. Keluarnya surat
itu tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang terjadi sebelumnya.
Presiden Soekarno memiliki penafsiran berbeda dengan kelompok Soeharto.
Dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri dari
beberapa versi. Namun, sebenarnya perbedaan antarnaskah, misalnya mengenai
tempat penandatanganan — apakah Jakarta atau Bogor — tidak mengubah
substansinya. Demikian pula jumlah halaman surat perintah itu — satu atau dua
halaman — itu hanya soal teknis.
Sudharmono mengatakan, surat itu digandakan atau difotokopi. Namun, ternyata
hal itu dibantah Moerdiono yang menegaskan, surat itu dironeo (distensil).
Tampaknya awal tahun 1966 belum ada mesin fotokopi di Ibu Kota. Dengan
demikian, surat itu distensil. Jika itu yang terjadi, berarti naskah diketik
ulang. Maka tidak aneh jika terdapat berbagai perbedaan. Bahkan, logo burung
Garudanya terlihat seperti digambar dengan tangan.
Ketika biografi Jenderal Jusuf diterbitkan setelah ia meninggal, masyarakat
berharap menemukan titik terang. Ternyata Supersemar yang dilampirkan bukanlah
yang asli, paling tidak demikian menurut Kepala Arsip Nasional, karena logo
yang digunakan Garuda Pancasila, padahal lambang kepresidenan adalah padi
kapas.
Minimal kita berharap, draf pertama surat itu, draf kedua yang sudah ditulisi
komentar Soebandrio beserta tembusan ketiga dari teks asli (yang tidak
ditandatangani Presiden) yang semuanya dimiliki Jenderal Jusuf dapat diserahkan
kepada pemerintah.
Di bawah tekanan
Aspek kedua yaitu proses memperoleh surat itu perlu dijelaskan kepada
masyarakat, terutama kepada para siswa. Surat itu diberikan bukan atas kemauan
atau prakarsa Presiden Soekarno. Surat itu diberikan di bawah tekanan, seperti
terlihat dari rangkaian peristiwa berikut ini.
Tanggal 9 Maret 1966 malam, Hasjim Ning dan M Dasaad, dua pengusaha yang dekat
dengan Bung Karno, diminta Asisten VII Men/Pangad Mayjen Alamsjah Ratu
Perwiranegara untuk membujuk Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan
kepada Soeharto. Pada malam itu juga, keduanya mendapat surat perintah yang
ditandatangani sendiri oleh Men/Pangad Letjen Soeharto yang menyatakan bahwa
mereka adalah penghubung antara Presiden Soekarno dan Men/Pangad.
Hasjim Ning dan M Dasaad berhasil bertemu dengan Presiden Soekarno pada 10
Maret 1966 di Istana Bogor. Hasjim Ning menyampaikan pesan tersebut. Bung Karno
menolak. Dengan amarah, Bung Karno berkata, ”Kamu juga sudah pro-Soeharto!”
Dari sini terlihat bahwa usaha membujuk Soekarno telah dilakukan, lalu diikuti
dengan mengirim tiga jenderal ke Istana Bogor. Pagi 11 Maret 1966 dilangsungkan
sidang kabinet di Istana yang dikepung oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran
serta didukung pasukan tertentu. Hal itu mengagetkan Presiden yang memutuskan
untuk menyingkir ke Istana Bogor.
Brigjen Kemal Idris saat itu mengerahkan sejumlah pasukan dari Kostrad dan
RPKAD untuk mengepung Istana. Tujuan utamanya adalah menangkap Soebandrio yang
berlindung di kompleks Istana. Memang pasukan-pasukan itu mencopot identitas
mereka sehingga tak mengherankan Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur
melaporkannya sebagai ”pasukan tidak dikenal” kepada Bung Karno. Letjen
Soeharto sendiri tidak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan sakit. Bila dia
ada, tentu Bung Karno akan memerintahkannya untuk membubarkan demonstrasi
gabungan mahasiswa-tentara itu.
Sebetulnya banyak faktor yang terjadi sebelum 11 Maret 1966 yang semuanya
menjadikan semacam ”tekanan” terhadap Presiden Soekarno. Dan, puncak dari
tekanan itu datang dari ketiga jenderal itu. Bila tidak ada demonstrasi dari
mahasiswa dan pasukan tak dikenal yang mengepung Istana, tentu peristiwa
keluarnya Supersemar di Bogor tidak/belum terjadi.
Tafsir berlawanan
Bagi Presiden Soekarno, surat itu adalah perintah pengendalian keamanan,
termasuk keamanan Presiden dan keluarganya. Namun, sebenarnya ia ”kecolongan”
dengan membubuhkan frase ”mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dalam
surat tersebut. Padahal, perintah dalam militer harus tegas batas-batasnya,
termasuk waktu pelaksanaannya.
Menurut Bung Karno, surat itu bukanlah transfer of authority. Amir Machmud yang
membawa surat itu dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta langsung berkesimpulan
bahwa itu adalah pengalihan kekuasaan.
Dengan surat itu, Soeharto mengambil aksi beruntun pada Maret 1966, membubarkan
PKI, menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, memulangkan Tjakrabirawa (yang
terdiri dari sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden), dan
mengontrol media massa di bawah Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspen AD).
Tindakan Soeharto ini tidak lain mengakhiri dualisme kekuasaan yang telah
terjadi pasca-Gerakan 30 September.
Dualisme kekuasaan itu tampak jelas dalam kasus penghentian rencana
nasionalisasi perusahaan asing akhir 1965. Tanggal 15 Desember 1965, dengan
naik helikopter Soeharto menuju Istana Cipanas tempat pertemuan yang dipimpin
Waperdam Chaerul Saleh dengan agenda pengambilalihan Caltex. Soeharto turun
dari helikopter dan berseru, ”AD tidak setuju nasionalisasi Caltex”. Lalu, ia
langsung meninggalkan tempat dan kembali ke Jakarta. Peristiwa dramatis itu
sungguh menunjukkan adanya dua pimpinan nasional saat itu karena dalam kasus
ini jelas Soeharto tidak bertindak atas perintah Presiden Soekarno.
Pelajaran yang dapat diambil dari keluarnya Supersemar ini adalah pada masa
mendatang hendaknya pergantian kekuasaan presiden berlangsung melalui pemilihan
umum yang demokratis (dan damai), bukan dengan ”kudeta merangkak” yang
menyakitkan. [Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI]
-----------
Sejarah adalah prasasti hidup bagi tiap generasi. Cara pandang dan pemahaman
pelaku serta penulis sejarah sangat mempengaruhi kita untuk dapat belajar dari
semua peristiwa yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung saat ini. Pun
demikian dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966, yang lebih terkenal dengan
"Supersemar" itu.
Kita semua dapat memetik buah dan hikmat dari sebuah perjalanan bangsa dan para
pemimpinnya, untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat Indonesia di masa depan.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
---------
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
