Refleksi : Yang punya persuhaan Lapindo adalah anggota pemerintahan SBY, jabatanya menteri kesejahteraan, kalau penyelesaian masalah rakyat korban lumpur Sidoarjo hingga kini masih terkatung-katung, jadi bila masalah beberapa ribu orang di Sidoarjo tak mampu diselesaikan sebagaimana mestinya, bagaimana SBY dan konco-konco akan bisa atur untuk disejahterakan 230 juta jiwa manusia pada masa mendatang?
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6287 2009-03-24 Tanggul Cincin Lumpur Lapindo Ambles [SIDOARJO] Tanggul cincin titik utama lubang semburan lumpur panas yang sebelumnya berketinggian 17 meter, kini ambles dan tinggal sekitar 10 meter. Jika tidak segera ditinggikan, dikhawatirkan semburan lumpur panas itu bakal meluber tak terkendali hingga mengubur Jalan Raya Porong dan perkampungan penduduk di sisi barat jalan raya masuk wilayah Ketapang dan Siring Barat. Achmad Zulkarnain, Kepala Hubungan Masyarakat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dikonfirmasi SP, Selasa (24/3) pagi menjelaskan, amblesnya tanggul cincin sampai 70 persen dari semula, terjadi diduga karena lapisan tanah penyangga di bawahnya turun. Sementara penambahan material pasir batu (sirtu) guna menambal tanggul sudah tidak dilakukan lagi oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). "Seharusnya secara teknis aliran lumpur panas diarahkan ke selatan menuju Sungai Kali Porong dan kemudian didorong ke muara sungai di Laut Selat Madura," katanya. Akibat tidak dilakukannya upaya penanggulangan di titik utama, menjadikan arah aliran lumpur panas mengarah ke mana-mana. Ditanyakan tentang ikut keluarnya cairan hitam pekat dalam semburan lumpur panas sejak beberapa hari terakhir, Zulkarnain mengatakan, belum dapat dipastikan sebagai minyak mentah. "Bupati Sidoarjo Win Hendrarso bersama-sama BPLS sudah meninjau keluarnya cairan hitam pekat itu. Namun, untuk memastikan, masih sedang diteliti di laboratorium PT MJL," ujarnya. Bupati Win Hendrarso mengaku sudah melaporkan keluarnya cairan hitam pekat seperti minyak mentah itu ke pemerintah pusat melalui Badan Pengelola (BP) Migas di Jakarta. [070/080]
