Refleksi : Agaknya sekalipun Al Amien dihukum 10 tahun, tetapi tidak mengapa karena kalau keluar penjara sudah pasti simpanan hasil tagihan sana sini yang dideposit di bank atau berbagai cabang bisnis sudah berkembang biak bertambah lebih banyak lagi jadi bisa menimakti hari bebebasan dan pensiunan nan indah sepuas-puasnya.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/04/huk01.html Perempuan Jadi Pemberat Hukuman Al Amien Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Al Amien Nur Nasution dihukum lebih lama menjadi 10 tahun. Hukuman tersebut lebih lama dua tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama. Uniknya, "kedekatan" Amien dengan seorang perempuan saat menerima uang yang dinilai suap, dinilai hakim sebagai pertimbangan yang memberatkan hukuman. "Hukuman lebih lama karena meminta uang dengan jabatan sebagai DPR dan saat menerima dia ditemani seorang wanita dipertimbangkan hakim juga," urai juru bicara PT Tipikor Madya Suhardja, Jumat (3/4). Putusan tersebut ditetapkan majelis banding pada 2 April 2009. Komposisi majelis hakim dipimpin Yanto Kartonomuljo. Selanjutnya anggota majelis adalah Madya Suhardja, Hadi Widodo, Suryawijaya, dan Abdurrahman Hasan. Pada pengadilan tingkat pertama, Al Amien Nur Nasution divonis delapan tahun penjara. Amien, suami penyanyi dangdut Kristina, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap dalam proses alih fungsi hutan lindung dan proyek pengadaan alat di Departemen Kehutanan. Ia tertangkap tangan pada 9 April 2008 di sebuah pub di Hotel Ritz Carlton Jakarta bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan. KPK menyita uang senilai Rp 4 juta saat penangkapan dan Rp 67 juta di mobil Al Amien. Penyidik juga menemukan uang US$ 30.000 dari Azirwan. Majelis hakim tingkat banding juga meminta Amien mengembalikan uang yang sudah dinikmati sebesar Rp 2,957 miliar. Namun, hakim tak meminta Amien untuk membayar uang pengganti karena PT DKI Jakarta tidak menemukan kerugian negara dalam perkara Al Amien. Di tingkat pertama, majelis hakim menyatakan Amien meminta Sekda Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan menyediakan dana Rp 3 miliar untuk proses alih fungsi hutan lindung. Selain itu, Amien juga meminta Rp 100 juta untuk biaya kunjungan kerja anggota DPR ke India dan Rp 150 juta untuk kunjungan kerja anggota DPR ke Bintan. Mantan politisi PPP ini terbukti meminta dan menerima uang dari rekanan Departemen Kehutanan dalam proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station. Sebaliknya, kuasa hukum Amien, Sirra Prayuna, mempersoalkan pertimbangan majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu. Permintaan perempuan oleh kliennya, tidak dapat menjadi alasan dalam tindak pidana korupsi. (leo wisnu susapto)
