Demokrasi Bukan Alat Kekuasaan Tapi System Menyuarakan Pendapat
Alat kekuasaan adalah Kejaksaan, Pengadilan, Polisi, termasuk tentara, dilain
pihak Demokrasi bukanlah alat melainkan system bagaimana menjamin hak kebebasan
berpendapat terkait dalam kehidupan bernegara.
Demokrasi juga bukan alat untuk mensejahterakan rakyat karena untuk
mensejahterakan rakyat dibutuhkan lapangan kerja bagi rakyat dan kecukupan
tersedianya sandang pangan yang penuh perencanaan oleh pemerintah.
> "alfaqirilmi" <alfaqiri...@...> wrote:
> Cak Anam: Demokrasi Jadi Alat Kekuasaan
> JAKARTA-Demokrasi di Indonesia selama
> ini banyak diwarnai masalah yang rumit
> karena hanya digunakan sebagai alat meraih
> kekuasaan. Bukan untuk kesejahteraan
> rakyat.
>
Inilah contoh ulama pemuka Islam yang cuma memahami syariah Islam dan buta
tentang system kenegaraan. Demokrasi itu bukanlah alat, bukan alat kekuasaan
dan juga bukan alat untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi hanyalah system
bagaimana menyuarakan keinginan rakyat, berbeda dengan alat kekuasaan itu
adalah Polisi dan Tentara. Berbeda juga dengan alat untuk mensejahterakan
rakyat adalah mencukupi sandang pangan dan menyediakan lapangan kerja.
> Menurut Cak Anam, kisruh Daftar Pemilih
> Tetap (DPT) dan amburadulnya
> penyelenggaran Pileg, 9 April lalu,
> yang hingga kini masih menjadi persoalan
> serius, jadi bukti belum matangnya
> demokrasi di Indonesia. "Demokrasi kita
> baru menjadi alat mencari jabatan," kata
> mantan Ketua PW GP Ansor Jatim ini.
>
Sekali lagi bangsat cak Anam ini betul2 buta ilmu management, DPT itu sama
sekali tidak ada kaitannya dengan Demokrasi, tetapi terkait dengan adanya
korupsi dalam pengeluaran ktp sehingga banyak ktp yang rangkap dobel beredar
dikependudukan sehingga seorang yang ber ktp sepuluh bisa memilih sepuluh kali.
Belum pernah terjadi dimana Demokrasi bisa digunakan sebagai alat mencari
jabatan..... menyesatkan sekali manusia ini. Seharusnya ulama tidak pada
tempatnya untuk mencampuri urusan pemerintahan, uruslah sorga dan neraka saja.
Kenyataannya pilgub di Jatim sudah kalah, diulangpun makin banyak kalahnya,
jangan cari kambing hitam masalah DPT karena tidak ada suara yang hilang dari
DPT itu, justru suara2 yang berlebih akibat ktp rangkap itulah yang berhasil
digagalkan, dibatalkan dan diawasi untuk tidak bisa digunakan untuk memberikan
suara2.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
