Mungkin Skenarionya seperti ini : "SBY ngga mungkin pilih Hatta Rajasa, karena akan makan buah simalakama, dengan mengabaikan Hidayat Nur Wahid. Jadi Pilihan yang tepat adalah, seorang Hero yang sedang di zalimi...dengan dituduh sebagai pembunuh, padahal ia adalah seorang Hero dalam memberantas orang jahat (dimata rakyat jelata)..tapi kenapa ia harus di tuduh sebagai seorang pembunuh? hal itu akan menaikkan rating AA ketika berpasangan dengan SBY dalam Pilpres mendatang"
Indra Ketika Nurani Harus di Korbankan, Ketika Ideologi Harus di Lupakan, Ketika Tujuan Mulia Tak Lagi Mampu Menjadi Pelurus Jalan, Lalu Apa yang akan di Perjuangkan? --- On Wed, 6/5/09, sunny <[email protected]> wrote: From: sunny <[email protected]> Subject: CiKEAS> Pemerintah sengaja 'blow up' kasus Antasari To: [email protected] Date: Wednesday, 6 May, 2009, 5:19 PM Refleksi : Biasanya penguasa bermoral Abunawas mempunyai banyak akal dan cara bulus untuk mengelabui pendapat umum, jadi jangan kagum atau bingung dengan akal bulus mereka, karena tidak akan dilakukan perubahan mendasar guna perbaikan tingkat hidup bagi mayoritas rakyat. http://www.waspada. co.id/index. php?option= com_content&task=view&id=85521&Itemid=91 Tuesday, 05 May 2009 22:15 WIB Pemerintah sengaja 'blow up' kasus Antasari LP3SU: Antasari figur penting kebobrokan penguasa HENDRA GUNAWAN WASPADA ONLINE MEDAN - Kasus Antasari Azhar sengaja di blow up sehingga permasalahan pemilu dan DPT terlupakan. Hal ini diungkapkan ketua DPD Partai Republika Nusantara Sumatera Utara, Ir Parlin Manihuruk, kepada Waspada Online, malam ini. "Model pengaburan isu ini sering diterapkan oleh pemerintahan. Politik pengaburan isu yang dilakukan pemerintah biasanya dengan memanfaatkan media elektronik dan cetak," ungkapnya. Pemberitaan dari media ini, tambahnya, seperti sengaja mem-blow up berita Antasari agar tidak ada lagi yang membicarakan tentang kecurangan pemilu. "Sehingga masalah pemilu yang curang, tidak jujur, carut marut, amburadul dan lain sebagainya menjadi hilang," tegas Parlin. Siasat ini sebenarnya sering dilakukan oleh pemerintah di zaman Orde Baru. "Ketika rakyat menuntut Suharto turun dari jabatannya, maka pemerintah sengaja menimbulkan isu SARA baik yang terjadi di Poso dan Jawa Timur," ungkapnya. Karenanya, Parlin berharap agar seluruh pihak tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan, dan selalu mengawasi jalannya proses pengawasan rekapitulasi suara. Sementara itu, Avian E Tumengkol, ketua dewan pakar Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), menilai politik pengaburan isu sudah menjadi strategi setiap pemerintahan. Strategi ini, menurut Avian, selalu menjadi 'senjata' pemerintah untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang sedang menyoroti kelemahan pemerintah. "Contohnya seperti sekarang inilah. Pemilu tahun ini sangat sangat kacau dan tak menentu. Sudah sepatutnya pemerintah malu dengan keadaan ini selama pemilu. Jadi tidak menutup kemungkinan, kasus Antasari memang betul dijadikan momen," Avian yang juga wartawan, menilai. Namun demikian, Avian juga berpendapat bahwa kasus Antasari ini memang menarik karena diduga kuat ada unsur politisnya. "Kasus Antasari mengagetkan banyak pihak karena diekspos saat-saat puncak perhitungan suara yang sedang menjadi perhatian khusus publik. KPU dinilai gagal. Pemerintah dinilai membiarkan kekacauan ini terjadi. Tapi juga, tidak menutup kemungkinan Antasari memang merupakan figur penting dalam mengungkapkan suatu kebobrokan kalangan penguasa saat ini, termasuk SBY," nilainya lagi. Avian mencontohkan, bisa saja kalangan penguasa terlibat dalam suatu skandal yang dapat mencemarkan citra pemerintah penguasa. Untuk menghindari pencemaran itu, khususnya disaat sensitif dan krusial seperti sekarang, maka dijebloskanlah Antasari ke penjara untuk menutupi kebobrokan yang ada, Avian menganalisa. Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail.com. http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
