http://batampos.co.id/Opini/Opini/Tolong_Selamatkan_Hutanku.html
Rabu, 06 Mei 2009
Tolong Selamatkan Hutanku
Carut Marut Keberadaan Hutan Lindung Sungai Pulai
ZULHIDAYAT, SHut - LAMHOT M SINAGA, SHut
Staf Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota
Tanjungpinang.
Secara kemanusiaan maupun secara hukum, pemerintah harus mengakui apabila
benar terjadi kekeliruan dimasa yang lalu dengan "mengambil paksa" hak-hak
masyarakat dan secara ksatria menyelesaikannya secara hukum pula melalui proses
ganti rugi, relokasi maupun enclave. Sebaliknya, hukum juga perlu ditegakkan
jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari
permasalahan yang timbul, menggarap kawasan hutan negara tanpa ijin pejabat
berwenang.
Formula yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk
mengatasi kasus tumpang tindih penguasaan lahan adalah, pertama, bekerjasama
dengan BPN Kota Tanjungpinang melakukan pendataan, pengukuran dan pemetaan
penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan resapan sungai pulai wilayah
Kota Tanjungpinang untuk mengetahui secara jelas dan akurat bentuk penguasaan
serta mengukur dan memplotkannya ke dalam peta.
Dari hasil pendataan yang dilakukan pada tahun 2006, dapat diketahui
bahwa di dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai wilayah Kota Tanjungpinang
telah dihuni oleh 57 Kepala Keluarga yang mempunyai kecenderungan bertambah
dari hari ke hari. Selain itu, terdapat 41 buah rumah permanen, 43 buah rumah
semi permanen/pondok, sebuah masjid, sebuah pesantren dan satu komplek
pemakaman muslim.
Dari sekitar 333 hektar kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai yang berada di
wilayah administratif Kota Tanjungpinang, diperoleh data awal bahwa dokumen
penguasaan lahan oleh masyarakat berupa sertifikat seluas 14,48 persen, alas
hak 0,99 persen, surat tebas 13,58 persen, SKGR 2,83 persen, bukti pajak 2,80
persen, bukti surat jual beli 2,27 persen, surat pernyataan menguasai tanah
21,27 persen, bersedia diukur namun tidak melampirkan bukti penguasaan 18,41
persen dan lahan yang "penguasanya" tidak bersedia didata dan diukur seluas
23,37 persen.
Kedua, untuk mengetahui keabsahan penguasaan lahan oleh masyarakat
berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pemko Tanjungpinang kembali
memohon bantuan BPN Kota Tanjungpinang untuk menelaah fotokopi dokumen-dokumen
penguasaan lahan yang telah terdata. Perlu diketahui bahwa sebagian besar
masyarakat yang tinggal di kawasan resapan waduk Sungai Pulai wilayah Kota
Tanjungpinang sangat mendukung upaya yang dilakukan dalam memberikan kepastian
hukum status lahan yang mereka "kuasai" sehingga secara suka rela menunjukkan
batas-batas lahan untuk diukur dan diplotkan ke dalam peta serta menyerahkan
fotokopi dokumen penguasaan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Ketiga, dari hasil telaahan BPN tersebut nantinya, Pemko Tanjungpinang
akan berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan untuk mendiskusikan alternatif
penyelesaian masalah yang terbaik, sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan
tetap senantiasa berada pada koridor peraturan perundangan yang berlaku.
Apakah bentuk-bentuk penguasaan masyarakat yang telah ada sebelum kawasan
hutan ditunjuk dan ditetapkan, dapat diganti rugi dan direlokasi atau tetap
dipertahankan dengan cara di-enclave.
Satu hal yang pasti, mengingat pentingnya keberadaan kawasan resapan demi
terjaganya waduk Sungai Pulai dan masih rendahnya kawasan hutan yang terdapat
di Pulau Bintan dengan berbagai fungsi ikutannya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai
dapat tetap dipertahankan dengan menyelesaikan hak-hak penguasaan masyarakat
yang benar-benar diakui berdasarkan peraturan perundangan.
Akan tetapi, karena Hutan Lindung Sungai Pulai sebagai kawasan resapan
waduk Sungai Pulai ini terletak pada lintas batas Kabupaten Bintan dan Kota
Tanjungpinang yang kewenangan pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai PP Nomor 62
Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan
kepada daerah, berada di tingkat provinsi. Maka upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang tidak akan mampu menuntaskan permasalahan
tanpa dilakukan upaya yang sama terhadap kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai
yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bintan. Karena fungsi resapan
tidak dapat dibatasi oleh wilayah administratif.
Dikhawatirkan juga, karena belum tersedianya data bentuk penguasaan lahan
yang lengkap terutama yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Bintan,
pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan tidak dapat merespons secara
cepat upaya-upaya penyelesaian lahan yang nantinya akan diusulkan.
Sementara, dari hari ke hari kondisi kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai
semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, ditinjau dari segi manajemen sumber
daya air, penyerahan pengelolaan PDAM dari Pemkab Bintan Ke Pemprov Kepri
merupakan pilihan tepat dalam memadukan pengelolaan Hutan Lindung Sungai Pulai
sebagai "catchment area".
Menurut peraturan perundangan merupakan kewenangan Pemprov Kepri dengan
pengelolaan manajemen dan sarana produksi PDAM (pompa sedot, jalur distribusi,
dll). Sehingga diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sumberdaya air yang
terpadu antara hulu dan hilir.
Oleh karena itu, "mumpung" kita kembali diingatkan bahwa air adalah
kebutuhan paling utama bagi masyarakat dan pembangunan serta ke depan sumber
daya air akan cenderung semakin terbatas. Maka kami mengajak berbagai pihak
terkait untuk memprioritaskan penyelesaiaan tumpang tindih penguasaan lahan
oleh masyarakat di dalam Kawasan Resapan Waduk Sungai Pulai.
Demi menyelamatkan satu-satunya sumber air baku yang dimanfaatkan oleh
PDAM Tirta Janggi dengan cakupan pelayanan lebih dari 50 persen masyarakat Kota
Tanjungpinang tersebut. Memperbaiki kondisi kawasan resapan jauh lebih murah
dibandingkan upaya menciptakan waduk baru. Dan menyelamatkan waduk Sungai Pulai
dengan debit konsumsi saat ini mencapai 334 liter/detik merupakan tindakan
bijak.
Mengingat tingginya kepentingan lahan di Pulai Bintan, ke depan menemukan
lokasi dengan debit air sebagaimana yang tersedia di waduk Sungai Pulai saat
ini akan sangat sulit.
Mudah-mudahan penyelesaiaan masalah tumpang tindih lahan di dalam kawasan
Hutan Lindung Sungai Pulai ini dapat menjadi "kasus pertama di Indonesia" yang
dapat diselesaikan secara musyawarah.
Tentunya, dengan kejelasan dan pengakuan status kawasan resapan oleh
masyarakat, pemerintah dapat lebih maksimal melaksanakan langkah-langkah
mengembalikan fungsi resapan kawasan melalui berbagai kegiatan yang didukung
penuh oleh masyarakat.
Sehingga ke depan secara perlahan kita dapat meminimalisir fluktuasi
permukaan air yang cukup tinggi antara musim kemarau dan musim hujan yang dapat
menimbulkan ancaman kelangkaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Semoga. ***
