Refleksi: Bagaimana kalau dilihat dari segi pelanggaran hak-azasi manusia dan militer dari pada etnik?
http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=67899 JK-WIN menantang mitos Presiden Jawa Tanggal : 18 May 2009 Sumber : Harian Terbit Oleh Ballian Siregar MAJUNYA pasangan Jusuf Kalla- Wiranto (JK-WIN) pada pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) RI, pada 8 Juli mendatang, merupakan terobosan berani sekaligus menantang mitos presiden dari suku Jawa yang telah mengkristal dalam benak bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, khususnya suku orang Jawa. Mitos tersebut menyebutkan bahwa Presiden Indonesia harus orang dari orang Jawa. Mitos itu terjaga dan terus terpelihara sehingga semakin kuat mencengkram dalam benak bangsa dari satu generiasi ke generasi berikutnya hingga saat ini. Belum ada penelitian yang mengukur mitos tersebut dengan ramalan seorang pujangga kenamaan, Jayabaya tentang seseorang yang bakal menjadi Presiden Republik Indonesia. Ramalannya berkata, Indonesia sebelum menuju era adil makmur, akan dipimpin lima orang presiden yang namanya berakhiran no-to-na-go-ro. Presiden pertama RI bernama Soekarno yang berakhiran no, presiden kedua Soeharto (to), tapi nama presiden berikutnya bukan berakhiran na seperti ramalan Jayabaya, melain Baharuddin Jusuf Habibie yang berakhiran ie, Abdurahman Wahid (id) serta Megawati Soekarnoputri berakhiran ri. Kalau begitu gugurlah ramalan Jayabaya yang selalu dianggap tepat oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa yang sebagian besar dipengaruhi hal-hal klenik dan simbolik. Tunggu dulu, soal presiden ketiga dan keempat yang bukan berakhiran na dan go seperti yang diramalkan Jayabaya itu, tetap masih relevan dengan ramalan Jayabaya. Ada yang menafsirkan bahwa yang disebut Presiden RI adalah yang mempunya masa jabatan setidaknya lima tahun. Jadi, Presiden yang namanya bukan berakhiran no-to-na-goro, masa jabatannya akan kurang dari lima tahun, seperti BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Ketiga mantan Presiden RI itu, masa jabatannya memang kurang dari lima tahun sehingga relevanlah dengan tafsiran ramalan Jayabaya. Habibie menjabat Presiden RI ke-3 mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999 (1 tahun), Abudurrahman Wahid memulai jabatannya sebagai Presiden RI ke-4 pada 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 (1 tahun), kemudian Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI ke-5 mulai 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 (tiga tahun). Ada lagi yang menafsirkannya dengan cara berbeda. Habibie, Abdurahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur serta Megawati Soekarnoputri, tetap masuk dalam ramalan Jayabaya no-to-na-go-ro. Habibie dalam bahasa Jawa adalah tresno (kasih), berarti berakhirnan no atau na seperti yang diramalkan Jayabaya. Presiden berikutnya adalah Gus Dur. Ini yang kacau karena namanya tidak sesuai ramalan. Karena itu, nama panggilan Abdurahman Wahid, yakni Gus Dur dikait-kaitkan dengan hurup awal namanya, yakni G. Maka tafsir G dihubungkan dengan go dari no-to-na-go-ro, yang berarti pada masa pemerintahannya banyak goro-goro, atau kerusuhan besar yang berujung lengsernya Gus Duer dari jabatannya sebagai Presiden RI ke-4. Kemudian Megawati Soekarnoputri yang memiliki akhiran ri.. Akhiran itu dianggap fleksibel karena masih relevan dengan ramalan terakhir Jayabaya, yakni dari ro menjadi ri. Kemudian presiden berikutnya kembali ke ramalan awal yakni Presiden yang namanya berakhiran no, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan seterusnya. Jika merujuk ramalan Jayabaya, maka SBY tetap akan memimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan. Pasalnya, dua kandidat lainnya yang menjadi rivalitas SBY, yakni JK-WIN dan Megawati-Prabowo namanya tidak berakhiran to, seperti nama Soeharto yang menggantikan Soekarno. Hancurkan mitos Nah, mitos itulah yang ingin dihancurkan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto sehingga kedua berani maju mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Dalam alam demokratis, di mana kita telah hidup di abad ke-21 yang memerlukan kecepatan, bukan pemimpin yang ragu dalam bertindak sehingga terlihat seperti komputer yang lambat loading dalam menginput data. JK-WIN pun membuat retorika kampanye mereka jauh sebelum resmi menjadi Capres Pilpres 2009 dengan slogan, "Lebih Cepat Lebih Baik". Meski JK tidak menyebut siapa Capres yang lambat dalam mengambil keputusan, tapi publik dipastikan mengarahkan telunjuknya kepada capres Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi saling sindur pun tak terelakkan. Slogan lebih cepat dipilih karena JK dan Wiranto memang paling cepat mengambil keputusan sebagai capres-cawapres. "Habis, bagaimana? Bu Mega terkunci, Gerindra terkunci. Juga Pak SBY yang sibuk memilih (calon cawapres). Kalau tidak ada yang masuk, tidak dimulai permainan,'' ucap JK seperti dikutip Jawa Pos, edisi pekan lalu. Menurut JK, slogan Lebih Cepat Lebih Baik itu tidak untuk saling menyindir, apalagi takabur. Pernyataan itu sekaligus merespon SBY yang menyebut JK takabur. Wiranto menimpali, slogan lebih cepat lebih baik adalah bahan jualan untuk mempopulerkan dirinya dan JK. "Namanya jualan. Ya, slogannya harus menarik. Lebih cepat lebih baik, dengan hati nurani," tambah mantan Panglima TNI itu. Pembelajaran politik Dalam politik memang menghalalkan segala cara. Tapi, idealnya cara yang dilakukan kandidat untuk mencari dukungan dari masyarakat Indonesia agar memilih mereka pada Pilpres 2009 nanti, harus mampu memberikan pembelajaran politik kepada bangsa. Dalam politik, banyak masalah etika hanya berkisar pada keyakinan rasionalitas manusia dan proses ideal demokrasi (Kelley 1960, Regan, 1986). Seharusnya, komunikasi mampu mendorong kemampuan manusia untuk berpikir rasionalitas sehingga menciptakan seorang pemilih yang terinformasi (rasionalitas), bukan berdasarkan pilihan karena masalah psikologis terhadap kandidat. Apabila pemilih membuat sebuah pilihan rasional tentang pemimpin atau isu-isu kebijakan, mereka harus memiliki akses informasi yang benar, akurat, tidak ambigu, tidak emosional sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal semacam itulah idealnya yang harus dilakukan seorang kandidat, bukan saling sindir sehingga masyarakat pemilih (voters) menjadi bingung. Atau bukan pernyataan-pernyataan hate-speech atau pernyataan yang bernada kebencian yang diperkirakan bakal berembus kencang menjelang dan selama kampanye Pilpres 2009. Bila itu yang terjadi, pendidikan politik apa yang kita keberikan kepada generasi berikutnya, kecuali melahirkan generasi-generasi hate-speech. (Penulis adalah wartawan tinggal di Jakarta, tengah mendalami kajian Etika Komunikasi Politik, Program Pascasarjana Manajemen Komunikasi Politik Universitas Indonesia
