Jawa Pos Jum'at, 22 Mei 2009 ]
Jejak Soeharto Tak Jua Sirna Oleh : Endang Suryadinata*) Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, di credentials room di Istana Merdeka, Jakarta, Soeharto lengser. Lewat pidato singkat, antara lain dia menyatakan, ''Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998'' (Jawa Pos, 22 Mei 1998). Lengsernya Soeharto itu mengakhiri kekuasaan yang awalnya diraih lewat Supersemar 1966. Kalau menyimak 32 tahun pemerintahan Soeharto, sisi positifnya sama besar dengan sisi negatifnya. Sisi positif bisa dilihat pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Ada program terencana lewat repelita (rencana pembangunan lima tahun). Sektor pertanian, khususnya swasembada beras, sampai diapresiasi oleh dunia, yakni oleh FAO atau Badan Pangan Dunia pada 1984 di Roma. Pertumbuhan penduduk juga bisa dikendalikan lewat program KB (keluarga berencana), yang keberhasilannya juga diakui dunia (bandingkan dengan ancaman baby booming atau ledakan penduduk saat ini, Cover Story Jawa Pos 18 Mei 2009). Harus diakui, ada pendapat di kalangan rakyat bahwa Soeharto telah berjasa membangun perekonomian dan stabilitas di negri ini. Robert Edward Elson, profesor di Griffith University dan penulis buku Soeharto, Political Biography (2001), mengungkapkan bahwa Soeharto telah membangun Indonesia yang sama sekali baru. Tidak heran jika dia pernah digelari Bapak Pembangunan Indonesia. Pasca lengsernya 21 Mei 1998, kadang muncul kerinduan sebagian rakyat kepada sosoknya yang penuh senyum. Bahkan, pascawafatnya pada 27 Januari 2008, Astana Giri Bangun tidak pernah sepi peziarah yang mengidolakan dia. *** Namun, ada juga sisi negatif yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut Adnan Buyung Nasution yang pernah menyingkir di Belanda pada dasawarsa 1980-an, Soeharto harus dicatat sebagai presiden yang bertanggung jawab terhadap hancurnya cita-cita negara hukum yang demokratis dengan segala sikap, ucapan, dan tindakan-tindakannya selama berkuasa. Dia bukan hanya sewenang-wenang (abuse of power), melanggar hukum, dan konstitusi, namun secara perlahan-lahan tapi pasti selama 30 tahun berkuasa juga telah merusak dan menjungkirbalikkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang etis dan bermoral. Soalnya, dia telah membiarkan dan bahkan membenarkan korupsi terus merajalela di segala tingkatan dan lapisan. Secara singkat bisa dikatakan, dalam 32 tahun pemerintahan Soeharto, politik hanya berorientasi kepada kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan lewat berbagai cara, termasuk cara-cara tidak etis dan melanggar HAM. Lamanya Soeharto berkuasa menunjukkan bahwa dia seorang diktator yang tidak rela berbagi kekuasaan. Memang, ada pemilu tiap lima tahun. Tapi, itu bukan pemilu demokratis karena pemenangnya sudah bisa diketahui. *** Bagaimana kondisi perpolitikan nasional setelah 11 tahun Soeharto lengser? Meski sudah wafat 27 Januari 2008, pengaruh-pengaruh Soeharto tidak secara otomatis ikut terkubur. Apalagi, dua jenderal mantan ajudan pribadi Seoharto, yakni Prabowo dan Wiranto, ikut maju sebagai cawapres pada Pemilu 8 Juli 2009. Yang mencemaskan, bukan pengaruh positif Soeharto yang menonjol di kancah perpolitikan kita saat ini. Namun, sebaliknya, justru pengaruh negatifnya yang bisa kita saksikan dari sepak terjang para elite politik. Buktinya, simak saja para mantan menteri, gubernur, anggota DPR, bupati, wali kota, dan pengelola negara yang kini menghuni penjara akibat KKN. Itu baru di lembaga eksekutif dan legislatif yang berhasil dibidik KPK. Sayangnya, KPK belum berani membidik para koruptor yang bersembunyi di lembaga yudikatif, kepolisian, dan moneter atau perbankan. Para koruptor jelas orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan rakyat banyak. Dengan demikian, rakyat hingga kini masih menjadi figuran dalam politik guna mendongkrak suara penguasa ke kursi kekuasaan. Setelah kursi diraih, suara rakyat tak digubris. Persetan, wong cilik korban busung lapar atau gizi buruk. Persetan, upah rendah buruh. Kemiskinan malah menjadi jualan politik demi kekuasaan, termasuk menjelang Pilres 8 Juli 2009. Lihat, wong cilik terus menjerit akibat mahalnya harga sembako, minyak tanah, atau listrik. Hidup makin berat bagi ''wong cilik'' sehingga sebagian menempuh bunuh diri. Menurut VHR Media, pada 2006-2008, sekitar 50.000 wong cilik bunuh diri akibat beratnya beban hidup dalam tiga tahun terakhir. Itulah buah dari pengaruh Soeharto yang secara sadar atau tidak masih dipraktikkan para penguasa saat ini. Tak heran, Syafi'i Ma'arif sampai melontarkan kritik pedas bahwa ''Pengkhianat paling berdosa besar adalah para pemimpin formal yang haus kekuasaan daripada menyejahterakan rakyat''. Penulis juga prihatin, dari kasus koalisi antarparpol atau koalisi capres dan cawapres menjelang Pilpres 8 Juli 2009 terlihat bahwa fokus utama perpolitikan nasional masih kekuasaan, posisi, atau jabatan. Sikap kenegarawanan hilang entah ke mana. Kesejahteraan rakyat tak diperhatikan. Politik hanya demi kekuasaan dan melayani ego, baik ego partai atau kelompok sendiri. Sangat minim spirit melayani atau menyejahterakan. Jadi, ternyata pengaruh buruk Soeharto justru masih subur saat ini. (*) Endang Suryadinata, Douwes Dekkerstraat 64, 2274 SP Voorburg Holland
