Betekuk Dibawah Boneka Amerika Meski diiringi pro-kontra, parpol-parpol berbasis massa Islam akhirnya berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung duet SBYBoediono. Ancaman neoliberal di depan mata.
ImageMINGGU (10/5) malam, melalui juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, PKS mendapat kabar jika SBY akan mengambil Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapresnya. Kabar tersebut spontan membuat elite-elite partai yang bermarkas di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan itu tersentak. Sekjen PKS Anis Matta pun mengontak beberapa koleganya. "Kami belum diajak untuk bicara. Kita terganggu masalah ini (penetapan cawapres), karena yang ada pemberitahuan, bukan pembicaraan," ujar Anis Matta. Tak menunggu lama, Senin (11/5) malam, elite-elite parpol berlambang bulan sabit kembar itu pun langsung menggelar rapat. Pertemuan yang diikuti jajaran dewan pimpinan pusat dan majelis syuro itu berlangsung panas. Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin tak bisa menyembunyikan kekesalannya. "Boediono bukan representasi keumatan," ujarnya. Menurutnya, ada dua titik lemah cawapres pilihan SBY itu, yakni tidak didukung partai politik dan mayoritas pemilih adalah muslim. Suasana semakin memanas ketika salah satu peserta rapat menyampaikan pesan dari kader-kader PKS di daerah yang mempertanyakan dukungan PKS ke SBY. "Mereka bertanya, apa benar istri JK dan istri Wiranto dalam keseharian memakai jilbab? Kalau benar, kenapa kita tidak mendukung calon pemimpin yang di keluarganya telah menerapkan ajaran-ajaran Islam? Bukankah Bu Ani (istri SBY) hanya memakai jilbab kalau di acara keagamaan saja?" ungkapnya, seperti dituturkan sumber Indonesia Monitor yang ikut dalam rapat tersebut, Jumat (15/5). Meski rapat malam itu berakhir menggantung, elite-elite PKS mulai ragu dengan keputusan mendukung SBY. "Mereka jadi goyang, ragu jadi mendukung siapa, SBY-Boediono atau JK-Wiranto," ujar sumber di internal PKS itu. Keraguan mereka semakin transparan ketika PKS tidak hadir dalam acara deklarasi dukungan parpol-parpol ke SBY di Wisma Negara, Rabu (12/5) malam, atas undangan Partai Demokrat. "Itu bentuk protes kami karena merasa tidak diajak bicara," ujar Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf, Rabu (13/5). Namun, sikap elite-elite PKS itu mencapai anti-klimaks pada Jumat (15/5) malam, menjelang detik-detik deklarasi pencalonan SBYBoediono di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung. Parpol berbasis massa gerakan Islam Tarbiyah itu akhirnya menerima keputusan SBY menetapkan Boediono sebagai cawapresnya. Sikap PKS berubah setelah Hilmi Aminuddin, Presiden PKS Tifatul Sembiring, dan Anis Matta bertemu SBY di Hotel Sheraton, Bandung, hanya beberapa saat sebelum deklarasi. Menurut sumber Indonesia Monitor, PKS bersedia masuk barisan koalisi pendukung SBY-Boediono setelah dijanjikan bakal mendapat tambahan "jatah" menteri di kabinet mendatang. "Awalnya PKS dijanjikan dapat tiga pos menteri. Setelah kasus ini (penetapan Boediono), mereka bargaining lagi dan minta tambahan tiga menteri lagi," ujar sumber yang tidak bersedia disebutkan jatidirinya itu. Presiden PKS langsung membantah informasi tersebut. Dia mengakui, PKS memang terlambat memberikan dukungan karena kecewa dengan penetapan Boediono yang tidak melalui pembicaraan terlebih dahulu. Namun, setelah mendapat penjelasan langsung dari SBY, mereka akhirnya menerima. "Kita mempertanyakan mengenai pemilihan Boediono sebagai wakil. Kita juga mempertanyakan kebijakan Boediono dalam bidang politik. Kita khawatir jika ekonomi syariah malah diberangus oleh kepemimpinan Boediono. Namun itu ternyata tidak. Justru Boediono hadir ketika ekonomi syariah di Indonesia digulirkan," ungkap Tifatul kepada wartawan, usai bertemu SBY. Ia membantah jika pertemuan dengan SBY membicarakan soal jatah menteri di kabinet. "Itu urusan nanti. Sekarang kita berjuang dulu," ujarnya, bergegas. Tak hanya PKS, parpol berbasis massa Islam yang sempat ragu dengan pilihannya berkoalisi untuk mendukung duet SBY-Boediono. PAN dan PPP juga setali tiga uang. Bahkan, meski akhirnya bersedia meneken surat dukungan sehari kemudian, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir menolak hadir dalam acara deklarasi tersebut. Bergabungnya parpol-parpol Islam dalam koalisi pendukung SBY-Boediono langsung memantik respon negatif. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang selama ini jadi basis kader-kader muda PKS, berteriak menolak Boediono. KAMMI Surabaya, misalnya, mengekspresikan sikap mereka dengan berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/5). Mereka berorasi dan memasang poster-poster bertuliskan anti-Boediono, seperti "Boediono Boneka Amerika Serikat", "Boediono Bejat Tidak Pro Rakyat", "Boediono Wapres, Asing Makmur, Indonesia Hancur", dan lain-lain. Mereka menilai Boediono sebagai antek Amerika Serikat dan mempunyai track record buruk karena terlibat dalam kasus penjualan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sehingga tidak pantas memimpin negeri ini. Boediono juga dianggap tidak mempunyai afiliasi terhadap Islam dan penganut aliran neoliberal yang anti-ekonomi kerakyatan. "Kami yang tergabung dalam KAMMI masih peduli dengan bangsa. Masyarakat jangan pilih Boediono sebagai wakil presiden demi keselamatan bangsa. Boediono boneka Amerika," teriak Adi Sagita, salah satu aktivis KAMMI, dalam orasinya. Tak hanya KAMMI, PB Himpinan Mahasiswa Islam (HMI) juga secara implisit menolak duet SBYBoediono. Menurut Ketua Umum PB HMI Arip Musthopa, capres-cawwpres harus merepresentasikan keanekaragaman etnis dan wilayah. "Juga harus representasi kalangan nasionalis dan agamais, serta representasi sipil dan militer," katanya. Kalangan akademisi juga menyayangkan dipilihnya Boediono sebagai cawapres SBY. Ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, misalnya. Ia sangat khawatir, rakyat kecil akan terpinggirkan jika duet SBY-Boediono terpilih jadi presiden-wakil presiden di Pilpres 2009. Menurutnya, Boediono sudah lama dibina oleh lembaga-lembaga keuangan asing, seperti IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank), dan WB (Word Bank), melalui jaringan "mafia Berkeley". Jaringan mafia Berkeley awalnya identik dengan jaringan ekonom lulusan Universitas Berkeley, AS, yang banyak mewarnai sistem perekonomian Indonesia semasa Orde Baru. Namun, belakangan, tak hanya lulusan Universitas Berkeley yang masuk jaringan ini, tapi beberapa universitas terkemuka di AS, seperti Universitas Pennsylvania, kampusnya Boediono saat mengambil gelar doktor (PhD). "Kebijakan ekonomi neoliberal yang diusung mafia Berkeley mengadopsi kebijakan yang dirancang IMF maupun Bank Dunia. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan Konsensus Washington," ujar Soni, sapaan Revrisond Baswir, kepada Indonesia Monitor, Jumat (15/5). Sebagai seorang penganut neoliberal, menurut Soni, Boediono membahayakan bagi perekonomian Indonesia. Garis pemikiran yang dianut Boediono sudah terbukti gagal. Bahkan di negara seperti di Amerika Serikat saja, yang pemerintahannya tidak pernah "tidur", ternyata bangkrut juga. Apalagi di Indonesia yang menduduki peringkat pertama dalam korupsi se-Asia. Satu hal yang dikhawatirkan pihak asing jika SBY tidak menunjuk Boediono adalah ekspansi mereka di Indonesia akan terhambat, karena mereka mengharapkan "karpet merah". "UU Penanaman Modal sudah disiapkan. Nah lima tahun ke depan tinggal implementasi saja. Kalau kemudian yang terpilih adalah sosok yang tidak menganut sistem neoliberal, maka karpet merahnya akan segera digulung. Rencana besar untuk menggelar karpet merah gagal total. Ekspansi kapitalisme ke Indonesia akan terhambat," paparnya. Soni merasa heran terhadap penyataan pendukung SBY yang mengatakan bahwa Boediono bukan seorang neoliberal, karena dia yang mencetuskan BLT (bantuan langsung tunai). "Orang itu pasti tidak tahu neoliberal. Ya justru BLT dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) itu noeliberal," tandasnya. "Orang-orang itu tidak ngerti neoliberal atau pura-pura tidak mengerti. Saya yakin sebagian besar di antaranya tidak mengerti. Saya khawatir, jangan-jangan Boediono sendiri tidak mengerti. Itu lumrah saja. Karena istilah neoliberal itu bukan istilah para ekonom. Itu istilah para ekonomi politik, istilah sosiolog, apalagi orang-orang kebanyakan, ngerti apa dia tentang neoliberal," tegasnya. Neoliberal, lanjut dia, sama artinya dengan subsidi BBM dihapus, subsidi minyak tanah dihilangkan sehingga rakyat dipaksa memakai gas, dan BLT itu bagian dari belanja politik. "Tema besarnya adalah apa yang sekarang dikenal sebagai agenda ekonomi neoliberal. Kegagalan perekonomian Orde Baru adalah utang luar negeri yang sangat besar dan ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri," katanya. Sementara itu, saat pidato deklarasi, Boediono secara halus membantah jika dirinya penganut neoliberal. "Perekonomian Indonesia masih butuh peran negara, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pasar bebas. Selalu diperlukan intervensi dengan aturan main yang jelas dan adil, untuk itu perlu lembaga pelaksana yang efektif. Itu yang harus dilakukan negara," ujarnya. "Saya berjanji akan selalu bekerja untuk membuat Indonesia lebih sanggup, untuk membuat Indonesia bebas dari kesewenang-wenangan. Saya siap bekerja mulai hari ini," tambahnya. ■ Sri Widodo, Moh Anshari, Ukay Subqy, Budiarie S http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2199&Itemid=33
