[Attachment(s) from umi lasminah included below]
PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPR RI
TERHADAP
USULAN PENGGUNAAN HAK ANGKET
TERHADAP PELANGGARAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMILIH
Disampaikan Oleh : Hasto Kristiyanto
Nomor Anggota : A – 375
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Bagi
Kita Semua
Om swasti Astu,
Yang terhormat Saudara
Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI,
Yang terhormat Saudara
Anggota DPR RI,
Yang terhormat Saudara
pengusul hak angket,
Rekan pers dan hadirin
yang kami muliakan,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas
konstitusi dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna ini. Fraksi PDI Perjuangan
sangat memahami usul
penggunaan hak angket ini. Hal ini mengingat bahwa hak sipil dan politik warga
negara dalam pemilihan umum adalah pilar utama dalam tatanan negara demokratis.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menjamin pemenuhan hak
konstitusional warga negara baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat yang
dipilih dalam suatu penyelenggaraan Pemilu yang jurdil. Inilah amanat
konstitusi yang harus ditaati oleh seluruh penyelenggara kekuasaan negara.
Sidang yang terhormat,
Begitu banyak fakta yang
diungkapkan oleh para penegak demokrasi di Indonesia, para pengamat pemilu
jurdil, dan suara melalui media massa atas pelanggaran azas Pemilu yang luber
dan jurdil. Persoalan penghilangan hak pilih warga negara yang terjadi secara
masif dan sistemik sebagaimana menjadi kesimpulan penyelidikan yang dilakukan
oleh KOMNASHAM pada tangal 8 Mei 2009 yang lalu adalah bukti politik
menghalalkan semua cara. Demokrasi telah dikerdilkan hanya demi ambisi
kekuasaan politik; Demi ambisi kemenangan spektakuler dan demi kekuasaan itu
sendiri. Masa depan demokrasi pun dikorbankan; Tradisi budaya demokrasi yang
sehat diruntuhkan. Inilah wajah demokrasi yang mengagung-agungkan kekuasaan!!!
Sidang yang terhormat,
Fraksi PDI Perjuangan memberikan
apresiasi kepada para pengusul atas keberanian mengajukan usul penggunaan hak
angket ditengah tampilan atraksi poltik yang sekedar mengikuti arus kekuasaan.
Pengusulan hak angket adalah upaya konstitusional untuk mengingatkan kembali
bahwa para founding fathers di Republik
Indonesia ini telah memilih jalan demokrasi; Jalan yang seharusnya menjamin
mekanisme penggantian kekuasaan politik melalui penghormatan atas hak rakyat
yang
berdaulat. Bangsa Indonesia memang tidak mengalami, perjuangan ratusan tahun
kaum kulit hitam dan kaum perempuan hanya untuk mendapatkan hak pilih. Namun
sebagai bangsa yang sadar atas pilihan jalan kedaulatan rakyat, kita mampu
menangkap ”api sejarah perjuangan tersebut”. Inilah buah kesadaran kita sebagai
bangsa yang memiliki peradaban demokrasi. Karena itulah, kesadaran kita
mengatakan bahwa DPT bukan hal yang remeh;
DPT bukan persoalan teknis administratif. Daftar pemilih adalah daftar rakyat
yang berdaulat. Penghilangan hak
memilih, lebih-lebih terjadi secara sistemik dan masif, adalah pelanggaran
konstitusi yang tidak bisa dibiarkan. Penghilangan hak pilih tidak cukup
dikatakan sebagai kejahatan demokrasi. Ia adalah penghancuran tradisi
demokrasi!!! !
Sidang yang terhormat,
Tidak adanya pihak yang
menyatakan bertanggung jawab atas masalah DPT hanya berujung pada
ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap mekanisme demokrasi. Argumentasi
dari masalah ini tidaklah sederhana, sebab penghilangan
hak warga negara untuk memilih pada akhirnya berujung pada legitimasi pemilu
itu sendiri. Artinya, semakin banyak warga negara yang tidak bisa memilih,
semakin besar pula gugatan atas legitimasi pemilu itu. Disisi lain, dari kajian
yang telah dilakukan secara seksama, Fraksi PDI Perjuangan menemukan
bukti-bukti yang meyakinkan, terjadinya pelanggaran UUD Negara Republik
Indonesia Pasal 28 E; Pelanggaran UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
dan UU no 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan
Politik; Pelanggaran UU no 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Pelanggaran UU no 10 tahun 2008
tentang Pemilu dan pelanggaran UU tentang APBN tahun 2007, 2008 dan 2009
sebagaimana telah dijelaskan oleh pengusul.
Sidang terhormat,
Bukti pelanggaran konstitusi dan
peraturan perundang-undangan secara jelas telah disampaikan oleh KOMNASHAM pada
tanggal 8 Mei 2009. Bukti-bukti faktual begitu mudah ditemukan di lapangan.
Dengan
bukti-bukti tersebut, betapa mudahnya kita berteriak: TOLAK PEMILU!!! Namun
pemahaman
demokrasi yang kita warisi dari para founding
fathers mengajarkan betapa mahalnya persatuan Indonesia. Betapa kita harus
menyerahkan nyawa sekalipun, demi keutuhan Indonesia; Demi pengorbanan yang
telah diberikan oleh para pejuang bangsa, dan demi tegaknya Indonesia. Fraksi
PDI Perjuangan DPR RI mewarisi api pengabdian demi kepentingan bangsa
Indonesia.
Memang ini pilihan yang sulit. Ada
kerawanan konstitusional yang berpotensi
terjadinya kevakuman kekuasaan, manakala kecurangan sistemik tersebut berujung
pada penolakan Pemilu
legislatif. Sebab pemilu legislatif menjadi dasar terlaksananya pemilu presiden
dan wakil presiden. Karena itulah, Fraksi PDI Perjuangan dengan lantang tetap
menyerukan jalan demokrasi. Jalan penegakan kedaulatan rakyat. Jalan yang
melindungi
warga negara untuk tetap bisa memilih. Inilah makna utama hak angket: bagaimana
proses politik di DPR RI mampu menerobos kebuntuan hukum; Mampu memberikan
harapan bagi perlindungan hak warga negara untuk memilih. Dalam jangka panjang,
persetujuan hak angket ini mampu memberikan pembelajaran demokrasi: agar
siapapun yang menggunakan DPT sebagai modus pemenangan pemilu, akan berhadapan
dengan kekuasaan politik rakyat. Persetujuan hak angket ini harus dimaknakan
sebagai bentuk penyelamatan demokrasi
di Indonesia; Persetujuan hak angket justru akan memperkuat tradisi demokrasi
jurdil di Indonesia. Kami sependapat dengan pengusul, bahwa persetujuan
terhadap hak angket ini nantinya
menjadi prasasti penting agar pemerintah dan KPU benar-benar menyadari bahwa
apa yang mereka
lakukan adalah pelecehan hak warga negara yang seharusnya dilindungi.
Sidang yang terhormat,
Berdasarkan berbagai
pertimbangan di atas, dengan kesadaran yang mendalam terhadap masa depan
demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui usulan penggunaan hak angket
terhadap penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih untuk
menjadi hak angket DPR RI.
Semoga Rapat Paripurna DPR RI ini dapat mengambil keputusan politik terbaik
yang tidak terjerat oleh kalkulasi politik demi jabatan kekuasaan politik.
Semoga energi kebangkitan
demi hak rakyat untuk memilih, yang disuarakan oleh para buruh migran, para
ratusan mahasiswa Papua di Jogjakarta, para penderita sakit di rumah sakit, para
Ketua RT, para warga bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, dan suara
lebih dari 40 juta pemilih rakyat Indonesia yang tidak bisa menggunakan hak
politiknya, didengarkan oleh seluruh anggota DPR RI. Merekalah suara
demokrasi!!! Merekalah yang tidak akan
pernah berhenti menuntut haknya, demi peradaban demokrasi jurdil yang telah
kita warisi.
Wassalamualaikum Wr . Wb.
Om Santi, santi, santi Om,
PIMPINAN
FRAKSI PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
Ditandatangani,
Tjahjo
Kumolo
Bambang Wuryanto
Ketua
Sekretaris
Umi Lasminah
Phone: 62-21-5756305 Fax:62-5756305. Indonesia
My essence of keylife is loyalty.
http://wartafeminis .wordpress. com
http://puisiumipoet .wordpress. com
