Ekonom: Tim Ekonomi SBY-Boediono Punya Kadar Neolib Tinggi
detikcom - Rabu, Juni 3 
 
Bukan hanya Boediono yang cenderung bermazhab ekonomi neoliberal. Sejumlah 
anggota tim ekonomi yang berdiri di belakang pasangan ini pun tak diragukan 
punya kadar neolib yang tinggi.
 
Hal ini dikatakan pakar ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Revrison Baswir 
ketika berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2009).
 
"Saya tidak mengomentari pada pasangan capres-cawapres-nya saja. Saya juga 
harus melihat orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau di lingkungan SBY Boediono 
sudah jelas saya kira. Ekonom-ekonom yang berkumpul disana kadar neoliberalnya 
tinggi. Pemikir-pemikirnya cenderung neolib," tutur Revrison.
 
Revrison mengatakan, setelah melihat tim ekonomi pasangan SBY-Boediono, tim 
ekonomi JK-Wiranto dan Mega-Prabowo juga mesti dilihat lebih dalam lagi. Apakah 
tim ekonomi kedua pasangan ini juga akan punya kepekaan untuk merespon krisis 
saat ini dengan tetap menjunjung konstitusi.
 
"Kita lalu liat tim ekonomi ekonomi yang lain, sejauh mana tim ekonomi yang
berkumpul di JK-Win dan Mega-Pro itu mempunyai kesempatan untuk berpikir 
berdasarkan konstitusi termasuk dalam merespon krisis yang terjadi sekarang," 
katanya.
 
Lebih lanjut, Revrison juga menegaskan kalau mazhab pemikiran tidaklah didasari 
oleh seseorang itu sederhana atau tidak. Tapi dilihat dari kebijakan yang 
diambilnya. 
 
"Saya kira saya khawatir, jangan-jangan kalau kita bertemu Milton Friedman, 
bapaknya neolib di Chicago itu jangan-jangan lebih sederhana lagi. Jadi jangan 
itu dong yang jadi ukuran. Tidak bisa," terangnya.
 
Menurut Revrison, krisis regional yang terjadi tahun 1998 hingga krisis yang 
terjadi di Amerika dewasa ini disebabkan oleh liberalisasi. Dampak liberalisasi 
bukan hanya bisa memporakporandakan Indonesia, bahkan negara sedigdaya Amerika 
Serikat (AS), menurut Revrison bisa babak belur.
 
"Sejauh ini belum ada yang meng-addres krisis itu, apalagi mencoba untuk 
menarik hikmah, dari krisis demi krisis kemudian mengkaji dan kembali ke 
konstitusi," ucapnya.


      

Kirim email ke