Press Release UNTUK DISIARKAN SEGERA
TES HIV SEBELUM NIKAH SATU LAGI PERAMPASAN HAM BAGI ORANG TERINFEKSI HIV JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia) butuh Presiden yang peka terhadap permasalahan AIDS. Departemen Agama di Bengkulu mengeluarkan wacana perlunya tes HIV bagi pasangan yang ingin menikah. Wacana ini kemudian di ikuti dengan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia(MUI). Hal ini dilontarkan karena memandang bahwa epidemi AIDS di Indonesia tidak bisa dibendung lagi sehingga terlontarlah wacana ini. Angka kasus yang terlaporkan sendiri menurut Depkes telah mencapai lebih dari 16.000 orang terinfeksi HIV di Indonesia. Menurut data estimasi dari UNAIDS, orang yang terinfeksi HIV di Indonesia mencapai lebih dari 280.000 jiwa. Tes HIV sebelum menikah akan membawa sebuah bencana baru bagi orang terinfeksi HIV di Indonesia. Seolah tidak cukup telah terampas hak-haknya sebagai manusia utuh; misalnya: terkait dengan hak pendidikan; masih ada orang terinfeksi HIV yang dikeluarkan dari sekolah karena terinfeksi HIV, terkait dengan hak mendapat pekerjaan; banyak perusahaan dan Departemen yang mewajibkan bebas HIV bagi pekerjanya, terkait dengan hak kesehatan; masih ditemukan beredarnya ARV (obat terapi HIV) kadaluarsa, terkait dengan budaya; masih banyak peristiwa pengucilan dan pengusiran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang terinfeksi HIV dari rumahnya; sekarang harus pula dirampas haknya untuk menikah dimana hak ini secara jelas tertera dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan kemudian diratifikasi dalam UU no 39/2009 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila wacana ini kemudian dikembangkan dalam bentuk kebijakan publik, selain pemerintah telah terlalu jauh masuk kedalam ranah privat warganegaranya, hal ini juga akan menghancurkan fondasi program penanggulangan AIDS yang telah lama dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Program penanggulangan AIDS dengan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia. Pemerintah mulai menyadari bahwa respon penanggulangan AIDS tidak bisa meninggalkan keterlibatan populasi kunci seperti pekerja seks, pengguna napza suntik, gay, waria dan orang yang sudah terinfeksi HIV. Pendekatan berbasis kekerasan dan pelanggaran HAM bagi populasi ini harus ditinggalkan bila kita ingin mengendalikan epidemi AIDS di Indonesia. Ditinjau dari sisi kesiapan support system bagi orang terinfeksi HIV, dengan dipaksakannya upaya mandatory test (test wajib) HIV akan membawa kehancuran yang besar dan merupakan upaya pembunuhan pelan-pelan bagi orang terinfeksi HIV. Dengan jumlah kasus yang terlaporkan hanya 16.000 lebih saja, pemerintah sudah kuwalahan dalam menyediakan akses kesehatan bagi orang terinfeksi HIV di Indonesia. Tidak tersedianya ARV (terapi HIV), kualitas dokter yang lemah, jumlah RS layanan HIV yang kurang dan masih banyak lagi kelemahan lain masih menjadi problem utama di dalam respon penanggulangan AIDS di Indonesia. Ketika kebijakan wajib tes HIV ini diterapkan maka kita harus siap menerima lonjakan pasien yang terinfeksi HIV dan mencari layanan kesehatan bagi mereka. Bisa dibayangkan jika dengan angka 16.000 saja pemerintah kuwalahan maka bagaimana jika angkanya mencapai 280.000 (kita juga jangan sampai lupa fenomena gunug es dalam masalah AIDS) Mewajibkan tes HIV tanpa membenahi layanan kesehatan bagi orang terinfeksi HIV dan bagi masyarakat umum lainnya sama saja merupakan upaya sistematis untuk menghilangkan keberadaan orang terinfeksi HIV di Indonesia tanpa ada upaya menghormati bahwa orang terinfeksi HIV adalah warga negara yang harus dilindungi Hak Asasinya. JOTHI mempertanyakan sejauh mana komitment dari para Capres dan Cawapres. Keliatannya tidak ada perhatian khusus dari Capres dan Cawapres terkait dengan permasalahan AIDS di Indonesia. Menyepelekan permasalahan AIDS bagi calon pemimpin di Indonesia akan membawa kehancuran dan kerugian yang lebih besar lagi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan ke depannya. SUDAH PEKAKAH CAPRES DAN CAWAPRES KITA TERHADAP MASALAH AIDS ???? Aditya Wardhana Policy Development and Advocacy Coordinator Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia. UNGASS-AIDS (United Nation General Assembly Special Session - AIDS) Forum Indonesia Coordinator. Jl. Matraman Dalam 2, No. 4 Rt 016/ Rw 08 Jakarta Timur Email : <mailto:[email protected]> [email protected], <mailto:[email protected]> [email protected] Phone : 021 4652 4351, 0 888 0274 1588
