======================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme bangsa Indonesia."
======================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Mensyukuri Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Demokrasi yang Membebaskan
Rabu, 15 Juli 2009 | 03:41 WIB
Oleh: Devitri Indriasari
Di tengah euforia demokrasi, nasib bangsa Indonesia sungguh ironis.
Seperti kisah anak dan ibu tiri yang jahat, ketika ada ayah, ibu tiri bermulut
manis dan amat sayang. Namun saat sang ayah pergi, ibu tiri amat galak dan
kejam. Sang ayah tidak bisa berbuat banyak karena benturan dua kepentingan,
istri dan anak.
Kisah sedih bangsa Indonesia tidak beda dengan kisah itu. Menjelang pemilu,
politisi mendekati rakyat dengan berbagai janji-janji dan berperilaku seperti
seorang ayah kepada anak.
Di sisi lain, perilaku politisi di gedung dewan maupun di belakang layar
menunjukkan perilaku sebaliknya. Berbagai keputusan politisi justru melukai
hati rakyat dan melemahkan pengawasan rakyat atas jalannya pemerintahan.
Imbauan Komisi I DPR agar KPK tidak aktif selama ketua tidak lengkap
mengindikasikan adanya resistensi terhadap usaha pemberantasan korupsi.
Keputusan untuk mengesahkan RUU Rahasia Negara juga memunculkan sinyal
kontraproduktif dengan pelaksanaan Undang-Undang KIP yang memberi jaminan
kepada rakyat atas hak informasi publik.
Meski pelaksanaan pesta demokrasi baru saja usai dan pilpres sedang dalam
proses rekapitulasi suara nasional, rakyat sudah disuguhkan aneka berita yang
menyedihkan. Pelaksanaan demokrasi yang disebut berhasil oleh sejumlah pengamat
sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi nyata nasib rakyat Indonesia.
Berita sedih bermunculan seolah tidak peduli dengan maraknya pesta demokrasi
yang sedang berlangsung.
Berita itu antara lain upaya sistematis sejumlah pihak untuk melemahkan usaha
pemberantasan korupsi, proses RUU Tipikor yang tidak jelas, dan persiapan
pengesahan RUU Rahasia Negara yang kontraproduktif dengan UU KIP. Berita
pembagian BLT sebagai strategi kampanye pilpres adalah potret nyata kemiskinan
rakyat Indonesia di tengah hiruk pikuk demokrasi.
Merunut ke belakang, yang lebih menyedihkan adalah pengesahan UU BHP.
Pengaruhnya amat krusial karena memperkecil peluang masyarakat tidak mampu
untuk memperoleh pendidikan tinggi di tengah impitan ekonomi yang kian berat.
Tingkat pendidikan yang rendah akan berimplikasi pada kualitas demokrasi yang
didominasi pemilih yang tidak rasional. Akhirnya demokrasi yang berhasil secara
prosedural tidak menghasilkan pemimpin berkualitas seperti demokrasi di negara
maju.
Misteri kesadaran politik
Hernando de Soto pernah menjelaskan fenomena ini sebagai misteri kesadaran
politik. Kegagalan rakyat di negara dunia ketiga dalam melakukan pembangunan
sudah menjadi kesadaran politik bersama suatu bangsa. Namun, para politisi
tidak berinisiatif mengambil tindakan strategis untuk mengatasi kegagalan
pembangunan itu. Para politisi menyadari, mereka membutuhkan dukungan suara
rakyat kecil guna meraih jabatan politik yang memungkinkan mereka mengambil
kebijakan publik untuk melakukan perubahan sistem yang berpihak kepada rakyat.
Pada sisi lain, politisi tidak bisa bebas dari sponsor yang membiayai mereka
berkampanye. Bahkan, pada beberapa kasus, sponsor bisa datang dari negara maju
yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik. Karena posisinya amat
dilematis, politisi lebih memilih tidak membangun sistem hukum yang kuat dengan
berbagai cara. Pertama, tidak membuat peraturan yang efeknya merugikan sponsor.
Kedua, membuat peraturan yang lemah dan tidak lengkap.
Ketiga, membuat peraturan yang melemahkan peraturan sebelumnya.
Demokrasi yang substansial
Keadaan seperti ini terjadi berkelanjutan karena politisi tidak ingin
memperbaikinya melalui regulasi dan kebijakan publik yang diputuskan parlemen.
Bahkan, politisi yang muncul dari kalangan rakyat kecil pun tidak bisa berbuat
apa-apa. Jumlah mereka relatif sedikit dan harus tunduk kepada keputusan partai
politik. Peran individu politisi tidak ubahnya seperti bagian mesin politik
partai, yang harus bekerja untuk menyuarakan partai. Sikap yang bertentangan
dengan partai akan membahayakan eksistensi jabatan politisi itu.
Konsep pelaksanaan demokrasi yang benar seharusnya ditujukan pada substansi
daripada prosedur. Demokrasi harus mampu membebaskan rakyat dari ketidakadilan
di bidang hukum, ekonomi, dan politik. Demokrasi harus memberi jaminan fungsi
lembaga-lembaga negara untuk memberi perlindungan hukum, ekonomi, dan politik
kepada rakyatnya.
Untuk memutus siklus kegagalan demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil yang
maju, rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mengambil peran aktif
pengawasan. Masyarakat sipil bisa berupa individu, ormas, media massa, dan LSM,
harus meningkatkan soliditas pengawasan terhadap semua lembaga negara. Tidak
ada jaminan dari prosedur demokrasi yang baik akan menghasilkan kualitas
demokrasi yang substantif dan mampu memberi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat. [Devitri Indriasari Mahasiswa Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Universitas Indonesia; Bekerja di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),
Kompas 15/7/09].
-------
"KLB-Munaslub"
Maka ketika pemilu legislatif dan pilpres baru saja usai, kemudian serta-merta
muncul wacana KLB ataupun Munaslub dari salah satu atau dua partai peraih suara
di pemilu tersebut, rasanya kita seperti setback, cita rasa kanak-kanak pun
muncul kepermukaan, malu sich sebenarnya sama rakyat. Padahal setiap partai
memiliki AD/ART yang harus diikuti dan dipatuhi. Rupanya norma dan etika
dikalahkan oleh nafsu pribadi yang hanya ingin memperoleh sebuah kekuasaan
belaka, tanpa mempertimbangkan kelangsungan/kebesaran partai, perasaan sejawat,
konstituennya serta masyarakat Indonesia secara luas.
Alih-alih mengikuti elite partai dan capres/cawapres yang sudah menunjukkan
teladan, kesantunan, kebesaran jiwa, kenegarawannya, dan legowo melihat realita
pilihan rakyat. Mestinya di saat-saat seperti ini para elite partai yang lain
menunjukkan teladan yang baik bagi rakyat, menghargai rakyat, bukan malah
berusaha merebut kursi ketua umum partai, padahal belum waktunya. nggege
mongso. Sabar sedikit kenapa? Toh nanti juga sampai.
Kecuali, karena ia ingin segera menyelesaikan kasus lumpur Lapindo…. tentu
masalahnya menjadi lain . . . dan rakyat pasti setuju dan
memakluminya...presiden terpilihpun pasti manggut-manggut...! Nah kalo ini
untuk apa? Silakan jawab sendiri saja! Jawabannya sih tetap sama; untuk
‘menyelesaiken’ lumpur Lapindo!
God Bless Indonesia... !
I Love You Full ….Indonesia!
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
Mau mencoba ?
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
Mau mencoba ?
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
