======================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme bangsa Indonesia."
======================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Mensyukuri Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Arah Reformasi Birokrasi
Kamis, 6 Agustus 2009 | 03:19 WIB
Oleh: Meuthia Ganie-Rochman
Sebagian besar ahli dan praktisi pembangunan Indonesia tampaknya sepakat,
reformasi birokrasi merupakan hal pokok untuk memperbaiki kesejahteraan.
Masalahnya, bagaimana menghasilkan birokrasi yang kompeten, baik untuk
pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan penyediaan? Prinsip apa yang harus
diambil, mulai dari mana?
Perbaikan birokrasi tidak hanya upaya mencari sistem yang efisien. Upaya ini
harus dilihat dalam konteks strategi pembangunan, dengan masalah tarikan
ekonomi politik. Reformasi birokrasi selalu harus memperhitungkan ketersediaan
sumber daya untuk melakukannya.
Dalam pembaruan birokrasi, kekuatan politik amat menentukan, terlebih pada
negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Maka, keliru hanya memakai
resep teknokratis yang sering hanya mengagungkan prinsip rasionalitas dan
efisiensi, bahkan plus demokrasi seperti dalam prinsip good governance.
Contoh dari Taiwan-Korea
Bagian berikut adalah pelajaran amat berharga yang diambil dari pembaruan
birokrasi di Taiwan dan Korea yang mengantarkan pada kemajuan ekonomi, lalu
pada konsolidasi demokrasi.
Pelajaran pertama, reformasi birokrasi merupakan proyek politik yang serius.
Kebobrokan birokrasi ditandai eksploitasi birokrasi oleh kelompok dan
organisasi politik, ketertutupan pengelolaan sumber daya, perekrutan,
pelaksanaan kerja, dan promosi yang tak terlalu didasarkan pada kinerja. Secara
keseluruhan, akibatnya, birokrasi kehilangan orientasinya sebagai organisasi
masyarakat paling penting untuk pembangunan. Reformasi birokrasi Taiwan
merupakan proyek politik AS yang berkepentingan mencegah penguatan komunisme.
Pemerintah AS memfasilitasi pengiriman studi ke AS bukan hanya untuk rencana
pembangunan, tetapi juga pemimpin partai agar berpikiran progresif sekaligus
teknokratis. Sementara reformasi Korea amat dipengaruhi otoritarianisme Park
Chung Hee yang dengan tangan besi mengubah organisasi negara dan ekonomi untuk
menjamin pertumbuhan.
Pelajaran kedua, terus serius mengembangkan sistem dan mekanisme baru.
Pengembangan ini dilakukan oleh institusi pemerintah yang mempunyai kompetensi
dan independensi. Di Taiwan, tugas ini dilakukan lembaga perencana — The
Council on International Economic Cooperation and Development (CIECD), The
Economic Planning Commission (EPC), dan The Council on Economic Planning and
Development (CEPD) — yang tidak terikat struktur birokrasi. Badan-badan ini
sekaligus menjalankan fungsi koordinasi untuk pelaksanaan di tingkat ”sektoral”
dan hanya bertanggung jawab kepada penguasa politik tertinggi. Di Korea, Park
Chung Hee menggunakan Economic Planning Board guna menguatkan aspek
teknokratis. Keterlibatan militer bukan hanya untuk mengukuhkan kekuasaan
Presiden Park, tetapi mampu menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian
kinerja. Sejalan penguatan kedudukan Park, perwira militer (termasuk 55
jenderal) dipecat karena tuduhan kolusi dan korupsi.
Pelajaran ketiga, pemerintah mempunyai visi jelas tentang kelompok ekonomi mana
yang akan diperkuat lebih dahulu. Visi ini dihasilkan dari analisis yang
dilakukan para akademisi. Dengan demikian, pilihan kebijakan ekonomi tidak
terseret debat (tampaknya) ideologis, misalnya antara kapitalisme, (neo)
liberalisme, dan populisme. Pilihan didasarkan kompetensi sektoral negara saat
itu. Jika perekonomian Taiwan dibangun atas penguatan industri menegah, Korea
memilih memperkuat industri besar untuk pasar dunia.
Pelajaran keempat, di antara kompetensi yang dimiliki badan perencana
pemerintah adalah kemampuan berdialog dengan pelaku ekonomi. Tujuannya agar
pemerintah bisa memfasilitasi pertumbuhan kelompok ekonomi ini, selain
bernegosiasi agar kesejahteraan lebih umum dapat dihasilkan. Dialog berhasil
karena tertanam dalam institusi sebagai mekanisme dengan tujuan jelas, bukan
hanya cadar politik untuk menarik simpati.
Manfaat untuk Indonesia
Indonesia bisa menarik pelajaran dari negara-negara itu baik tentang dukungan
politik pemimpin nasional, kompetensi staf birokrasi, konsistensi sistemik, dan
komunikasi pembangunan. Untuk Indonesia, pelajaran ini harus diterapkan dengan
beberapa cara.
Pertama, pembaruan birokrasi harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi bukan
hanya perbaikan pelayanan. Beri para investor kemudahan dan kepastian.
Selanjutnya, mereka harus mendukung pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan.
Contoh, berbagai perusahaan besar memiliki bengkel kerja yang bisa dimanfaatkan
untuk pengembangan teknologi sederhana.
Kedua, program perluasan ekonomi terpilih. Misal, kini biaya transaksi kredit
UMKM masih terlalu tinggi. Perbaikan bukan hanya dalam birokrasi perbankan.
Stimulus kredit juga harus diberikan dengan sasaran yang jelas dan metode
dukungan spesifik, selain oleh bank dan pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan
perbaikan dalam kompetensi birokrasi.
Badan perencana nasional tidak hanya berfungsi koordinatif dan menghasilkan
standar kompetensi birokrasi. Ia juga harus menghasilkan skema terukur tentang
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program pengembangan sektoral.
[Meuthia Ganie-Rochman Sosiolog Organisasi di Universitas Indonesia - Kompas]
-------
Kepada pemerintah terpilih selamat bekerja, menuntaskan program kerja, dan
melanjutkan mereformasi diri, mulai dari birokrasi hingga aksi2 di berbagai
penjuru lini, ‘tuk menggenapi janji.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
Mau mencoba?
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
Ayo mencoba !
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
