Refleksi : Seharusnya lenyap dari muka bumi! Partai-partai politik NKRI hanya untuk meperkaya diri kaum elit yang pada umum berdomisil di Jakarta dan sekitarnya, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat mayoritas. Salah satu contoh, lihat saja pada masalah TKI, dijadikan sapi perahan penguasa.
http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=26921 Jumat, 28 Aug 2009, | 9 Golkar Maluku Akhirnya "Hancur" Ambon, AE.- Keretakan ditubuh DPD Partai Golkar Maluku kian mengangah, dan terpolarisasi kekuatannya paskah penunjukan Fatani Sohilauw sebagai pelaksana tugas ketua oleh Muhammad Abdullah Latuconsina yang kini masih terbaring sakit. Pertentangan ini lebih banyak disebabkan keinginan untuk menjadi "penguasa" pada Musyawarah Nasional DPP Golkar nanti, dan kepentingan kursi Ketua DPRD Maluku. Perdebatan alot di internal Golkar masih terus terjadi soal legitimasi mandat yang diberikan Ketua DPD Golkar Maluku Memet -sapaan Muhammad Abdullah Latuconsia, kepada Sohilauw. Pertentangan ini muncul, ketika peluang Sohilauw untuk menjadi Ketua DPRD Maluku kian terbuka. Berdasarkan AD/ART, peluang itu lebih besar dimiliki kader muda beringin ini, ketimbang Richard Louhenapessy yang berada diluar struktur. Meski demikian dari sisi pengalaman, mantan calon Wakil Walikota Ambon ini lebih matang ketimbang Sohilauw. Sementara posisi Ketua DPRD Maluku periode 2009-2014 sendiri, sudah pasti digenggam Golkar. Hanya saja, siapa yang akan dipilih untuk menjabat kursi panas itu, Masih misterius. Latuconsina yang biasa disapa Memet diprediksi tidak mengincar posisi Ketua DPRD, karena faktor kesehatan. Anggota legislatif terpilih yang mendukung Sohilauw atau Louhenapessy untuk menduduki Ketua DPRD Maluku cukup berimbang. Sesuai petunjuk dari DPP Golkar, delapan kader Golkar yang terpilih semuanya berpeluang menjabat ketua dewan. Tergantung siapa yang diputuskan di internal DPD Golkar Maluku kemudian mendapat pengesahan dari DPP Golkar. Sementara, Munas sejumlah bakal calon ketua umum tengah gencar membangun komunikasi politik dengan pengurus DPD Golkar. Tentunya, Ketua dan Sekretaris DPD Golkar yang dicari-cari Calon Ketua Umum DPP Golkar dengan iming-iming yang menggiurkan. Penunjukan Sohilauw sebelumnya, ditolak Sekretaris DPD Golkar Maluku Nus Poceratu. Poceratu mengaku, penunjukan Sohilauw tidak sesuai aturan main di partai. Bahkan, dia menyebut Plt yang disandangnya ilgal karena tanpa melalui rapat pleno pengurus harian. Puncaknya, dari informasi yang diterima Ambon Ekspres, kemarin, rapat pengurus harian DPD Golkar Maluku, yang digelar Kamis (27/8) sore, terjadi perdebatan yang alot antara sesama pengurus partai. Sejumlah pengurus partai mempermasalahkan undangan rapat yang ditandatangani oleh Hengky Manuhutu sebagai Wakil Ketua dan Nus Poceratu sebagai Sekretaris DPD Golkar Maluku. Mereka mempermasalahkan tandatangan Manuhutu. Padahal, Plt Ketua DPD Golkar Maluku telah dijabat Plt Ketua DPD Golkar Maluku Fatani Sohilauw. Akibatnya, terjadi pertentangan. Rapat dengan agenda pembahasan penunjukan Plt Ketua DPD kemudian ditunda. Dua wakil Wakil Ketua DPD Golkar Burhan Ayuba dan Rahman Holle membenarkan pertentangan yang terjadi. Bahkan, mereka tidak mempermasalahkan penunjukan Sohilauw. Menurut, mereka mandat yang diberikan Sohilauw sesuai mekanisme yang berlaku di Golkar.''Jadi sah-sah saja. Apalagi, mandat itu ditandatangani oleh pak Memet. Memang saat rapat terjadi perbedaan yang tajam,''kata mereka kepada Ambon Ekspres, kemarin. Ayuba mengaku, akibat terjadi perdebatan tersebut, rapat tidak menghasilkan keputusan.''Memang tanda tangan pak Manuhutu dipermasalahkan. Tapi kenapa Sohilauw tidak menandatangani undangan itu. Kan, ada Plt yang telah ditunjuk,''kata Ayuba. Dia mengaku, selama ini roda organisasi tidak jalan. Padahal, kata dia, harus digelar rapat untuk menentukan sikap politik siapa yang diusung di Munas DPP Golkar.''Mestinya menghadapi Munas ada rapat untuk dibawah ke pusat. Tapi selama ini tidak dilakukan. Seharusnya, pikiran-pikiran dari pengurus harus dipertimbangkan,''terang Ayuba. Holle mengaku, rapat pleno yang digelar tidak dilakukan lagi. ''Pimpinan DPD Golkar itu kolektif. Ketua dan sekretaris cuma satu. Kalau Wakil ketua, Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara dan bidang-bidang lainya ada beberapa bidang dan dijabat beberapa orang,''ter ang Holle. Di DPD Golkar Maluku ada Wakil ketua I Koordinator OKK, Wakil Ketua II, Wakil Sekretaris I dan II, Wakil Bendahara I dan II dan koordinator lainya. ''Semua kolektif. Sehingga seandainya ketua atau sekretaris yang meninggalkan tugas memberikan mandat kepada wakil ketua. Sebaliknya, jika sekretaris berhalangan mandat diberikan kepada wakil sekretaris,''j elas Holle yang juga mantan sekretaris DPD Golkar Maluku. Kata dia, posisi Ketua dan sekretaris, dalam organisasi berhak menandatangani surat yang menyangkut kebijakan, keputusan, dan sifatnya mengatur. ''Nah, seandainya tidak ada ketua atau sekretaris maka surat-surat yang sifatnya keputusan dan kebijakan mengatur tidak perlu dikeluarkan,''katanya. Soal Sohilauw diberikan rekomendasi oleh ketua DPD Golkar Maluku yang sementara sakit, wajar dilakukan. ''Sohilauw adalah wakil ketua bidang OKK. Nah, kalau ternyata pak Memet memberikan kepada Wakil ketua lain juga sah-sah saja,''katanya. Hanya saja, Holle tidak sependapat dengan penunjukan Sohilauw. Pasalnya, penunjukan itu belum diketahui pengurus.'' Saya sebagai pengurus harian baru mengetahui saat rapat. Mestinya, jika mandat keluar, penerima mandat langsung mengelar rapat dengan pengurus harian. Kita sharing. Ini lho ketua ada berhalangan,''tandasnya. (YOS)
