Refleksi : Seharusnya lenyap dari muka bumi! Partai-partai politik NKRI hanya 
untuk meperkaya diri kaum elit yang pada umum berdomisil di Jakarta dan 
sekitarnya, bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat mayoritas.  Salah 
satu contoh, lihat saja pada masalah TKI, dijadikan sapi perahan penguasa.

http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=26921

      Jumat, 28 Aug 2009, | 9 


      Golkar Maluku Akhirnya "Hancur" 
     
     
      Ambon, AE.- Keretakan ditubuh DPD Partai Golkar Maluku kian mengangah, 
dan terpolarisasi kekuatannya paskah penunjukan Fatani Sohilauw sebagai 
pelaksana tugas ketua oleh Muhammad Abdullah Latuconsina yang kini masih 
terbaring sakit.  Pertentangan ini lebih banyak disebabkan keinginan untuk 
menjadi "penguasa" pada Musyawarah Nasional DPP Golkar nanti, dan kepentingan 
kursi Ketua DPRD Maluku. 

      Perdebatan alot di internal Golkar masih terus terjadi soal legitimasi 
mandat yang diberikan Ketua DPD Golkar Maluku Memet -sapaan Muhammad Abdullah 
Latuconsia, kepada Sohilauw. Pertentangan ini muncul, ketika peluang Sohilauw 
untuk menjadi Ketua DPRD Maluku kian terbuka. Berdasarkan AD/ART, peluang itu 
lebih besar dimiliki kader muda beringin ini, ketimbang Richard Louhenapessy 
yang berada diluar struktur.

      Meski demikian dari sisi pengalaman, mantan calon Wakil Walikota Ambon 
ini lebih matang ketimbang Sohilauw. Sementara posisi Ketua DPRD Maluku periode 
2009-2014 sendiri, sudah pasti digenggam Golkar. Hanya saja, siapa yang akan 
dipilih untuk menjabat kursi panas itu, Masih misterius. Latuconsina yang biasa 
disapa Memet diprediksi tidak mengincar posisi Ketua DPRD, karena faktor 
kesehatan. 

      Anggota legislatif terpilih yang mendukung Sohilauw atau Louhenapessy 
untuk menduduki Ketua DPRD Maluku cukup berimbang. Sesuai petunjuk dari DPP 
Golkar, delapan kader Golkar yang terpilih semuanya berpeluang menjabat ketua 
dewan. Tergantung siapa yang diputuskan di internal DPD Golkar Maluku kemudian 
mendapat pengesahan dari DPP Golkar.
      Sementara, Munas sejumlah bakal calon ketua umum tengah gencar membangun 
komunikasi politik dengan pengurus DPD Golkar. Tentunya, Ketua dan Sekretaris 
DPD Golkar yang dicari-cari Calon Ketua Umum DPP Golkar dengan iming-iming yang 
menggiurkan. 

      Penunjukan Sohilauw sebelumnya, ditolak Sekretaris DPD Golkar Maluku Nus 
Poceratu. Poceratu mengaku, penunjukan Sohilauw tidak sesuai aturan main di 
partai. Bahkan, dia menyebut Plt yang disandangnya ilgal karena tanpa melalui 
rapat pleno pengurus harian. 
      Puncaknya, dari informasi yang diterima Ambon Ekspres, kemarin, rapat 
pengurus harian DPD Golkar Maluku, yang digelar Kamis (27/8) sore, terjadi 
perdebatan yang alot antara sesama pengurus partai. Sejumlah pengurus partai 
mempermasalahkan undangan rapat yang ditandatangani oleh Hengky Manuhutu 
sebagai Wakil Ketua dan Nus Poceratu sebagai Sekretaris DPD Golkar Maluku.

      Mereka mempermasalahkan tandatangan Manuhutu. Padahal, Plt Ketua DPD 
Golkar Maluku telah dijabat Plt Ketua DPD Golkar Maluku Fatani Sohilauw. 
Akibatnya, terjadi pertentangan. Rapat dengan agenda pembahasan penunjukan Plt 
Ketua DPD kemudian ditunda.

      Dua wakil Wakil Ketua DPD Golkar Burhan Ayuba dan Rahman Holle 
membenarkan pertentangan yang terjadi. Bahkan, mereka tidak mempermasalahkan 
penunjukan Sohilauw. Menurut, mereka mandat yang diberikan Sohilauw sesuai 
mekanisme yang berlaku di Golkar.''Jadi sah-sah saja. Apalagi, mandat itu 
ditandatangani oleh pak Memet. Memang saat rapat terjadi perbedaan yang 
tajam,''kata mereka kepada Ambon Ekspres, kemarin.

      Ayuba mengaku, akibat terjadi perdebatan tersebut, rapat tidak 
menghasilkan keputusan.''Memang tanda tangan pak Manuhutu dipermasalahkan. Tapi 
kenapa Sohilauw tidak menandatangani undangan itu. Kan, ada Plt yang telah 
ditunjuk,''kata Ayuba.

      Dia mengaku, selama ini roda organisasi tidak jalan. Padahal, kata dia, 
harus digelar rapat untuk menentukan sikap politik siapa yang diusung di Munas 
DPP Golkar.''Mestinya menghadapi Munas ada rapat untuk dibawah ke pusat. Tapi 
selama ini tidak dilakukan. 

      Seharusnya, pikiran-pikiran dari pengurus harus dipertimbangkan,''terang 
Ayuba. 
      Holle mengaku, rapat pleno yang digelar tidak dilakukan lagi. ''Pimpinan 
DPD Golkar itu kolektif. Ketua dan sekretaris cuma satu. Kalau Wakil ketua, 
Wakil Sekretaris, dan Wakil Bendahara dan bidang-bidang lainya ada beberapa 
bidang dan dijabat beberapa orang,''ter ang Holle.

      Di DPD Golkar Maluku ada Wakil ketua I Koordinator OKK, Wakil Ketua II, 
Wakil Sekretaris I dan II, Wakil Bendahara I dan II dan koordinator lainya. 
''Semua kolektif. Sehingga seandainya ketua atau sekretaris yang meninggalkan 
tugas memberikan mandat kepada wakil ketua. Sebaliknya, jika sekretaris 
berhalangan mandat diberikan kepada wakil sekretaris,''j elas Holle yang juga 
mantan sekretaris DPD Golkar Maluku. 

      Kata dia, posisi Ketua dan sekretaris, dalam organisasi berhak 
menandatangani surat yang menyangkut kebijakan, keputusan, dan sifatnya 
mengatur. ''Nah, seandainya tidak ada ketua atau sekretaris maka surat-surat 
yang sifatnya keputusan dan kebijakan mengatur tidak perlu 
dikeluarkan,''katanya.

      Soal Sohilauw diberikan rekomendasi oleh ketua DPD Golkar Maluku yang 
sementara sakit, wajar dilakukan. ''Sohilauw adalah wakil ketua bidang OKK. 
Nah, kalau ternyata pak Memet memberikan kepada Wakil ketua lain juga sah-sah 
saja,''katanya. 

      Hanya saja, Holle tidak sependapat dengan penunjukan Sohilauw. Pasalnya, 
penunjukan itu belum diketahui pengurus.'' Saya sebagai pengurus harian baru 
mengetahui saat rapat. Mestinya, jika mandat keluar, penerima mandat langsung 
mengelar rapat dengan pengurus harian. Kita sharing. Ini lho ketua ada 
berhalangan,''tandasnya. (YOS)  


Kirim email ke