http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009090401431016
Jum'at, 4 September 2009
BURAS
Tradisi Kritik Belum Terbangun! (1)
H. Bambang Eka Wijaya
"SATU dekade reformasi, dasar kultural bagi masyarakatnya yang kritis,
tradisi kritik, belum terbangun!" ujar Umar. "Presiden SBY sebenarnya amat
menyadari pentingnya tradisi itu, sehingga membuka jalur hotline di 9949 dan PO
Box 9949 Jakarta 10000, tapi hasilnya belum optimal! Nasib Arif Rohmana, guru
Pandegelang, yang sempat 18 jam ditahan polisi akibat mengirim SMS ke telepon
Ibu Negara, salah satu petunjuknya!"
"Staf ahli presiden, Heru Lelono, menyatakan di televisi, semua keluhan
atau laporan yang masuk hotline Presiden diproses! Malah ada yang dibawa ke
sidang kabinet! Namun, sebagian diteruskan ke instansi yang terkait untuk
ditangani!" sambut Amir. "Pada kasus Arif, bisa saja SMS diteruskan ke PLN atau
PLTU Labuan, tapi mungkin, di alamat terakhir ini diperam sehingga Arif
frustrasi!"
"Maka itu, untuk membangun tradisi kritik hingga melembaga, pengelolaan
hotline Presiden perlu dibenahi dengan mekanisme kontrol terhadap proses di
instansi teknis yang menerima terusan hotline Presiden!" tegas Umar. "Seiring
itu, dibuat standar pelayanan keluhan, laporan dan kritik dari warga di kantor
pemerintahan dan DPRD, agar tak lagi terjadi ratusan warga yang menyampaikan
keluhan menginap berhari-hari di DPRD, tak satu pun wakil rakyat melayaninya!"
"Standar penyampaian dan pelayanan kritik itu perlu dibangun sebagai
tradisi kritik dalan masyarakat reformis yang terus bertambah kritis oleh
semangat keterbukaan era reformasi, justru sebagai kemajuan peradaban!" timpal
Amir. "Amat pentingnya tradisi itu, menjaga agar saluran kritik tidak
tersumbat, sesuai pengalaman bangsa, jika saluran kritik tersumbat
berkepanjangan seperti era Orde Baru, bisa meledak jadi amuk massa yang
simultan pada kerusuhan Mei 1998!"
"Amuk massa yang mudah tersulut awal reformasi itu, didorong kemajuan IT
dan media massa telah berubah menjadi pola kritis di jalan damai, berupa unjuk
rasa dan SMS yang jauh lebih beradab!" tegas Umar. "Sebaliknya di pihak
penguasa yang cenderung justru makin tertutup! Kecenderungan itu bahkan terjadi
sistemik, dengan keluarnya UU ITE, RUU Rahasia Negara, revisi UU Antiterorisme,
tegangan yang lebih tinggi dari era Orde Baru!"
"Pergeseran dari gejala amuk massa ke unjuk rasa dan SMS itu tak lepas
dari iklim demokratis yang tercipta oleh UU Keterbukaan Informasi Publik,
melengkapi serangkai UU yang mengaktualkan semangat reformasi!" sambut Amir.
"Inkonsistensi legislasi yang cenderung bergeser dari haluan reformasi itu
layak dipertanyakan--mau dibawa ke mana reformasi? Gejala memutar balik arah
reformasi ini hanya bisa dicegah dengan tradisi kritik, sarana aktualisasi
sikap dasar rakyat yang telah melahirkan reformasi--dan melembaga jadi
kebiasaan hidup--mengawal arah reformasi itu sendiri!"
++++
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2009090501435814
Sabtu, 5 September 2009
Tradisi Kritik Belum Terbentuk! (2)
H. Bambang Eka Wijaya
"SISI lemah sebagai kendala utama terbentuknya tradisi kritik justru pada
penyampaian kritik!" ujar Umar. "Kritik disampaikan lebih menonjolkan
emosionalitas ketimbang rasionalitas, menuding tanpa argumentasi memadai
ketimbang mengurai masalah secara jernih untuk menunjukkan kelemahan atau
kesalahan objek yang dikritik! Lalu, diboboti pemaksaan kehendak sepihak
ketimbang membuka ruang untuk diskusi mencari alternatif solusi secara
bersama-sama!"
"Hal itu mudah dipahami karena sepanjang Orde Baru rakyat dibungkam, tak
kenal kritik!" sambut Amir. "Sedang reformasi itu sendiri, secara nyata
merupakan paduan pekik perjuangan mahasiswa dengan amuk massa (kerusuhan Mei
'98) yang tersimpul sebagai people power meruntuhkan Orde Baru! Kritik
emosional lewat unjuk rasa itu merupakan metamorfosis dari amuk massa yang
diformat dalam kerangka--seolah-olah--sebagai pelaksanaan demokrasi perwakilan!"
"Pseudomatika--keseolah-olahan--demokrasi perwakilan itu terkesan kuat,
dengan lembaga-lembaga representatif hasil pilihan rakyat yang menjadi tumpuan
demonstran!" tegas Umar. "Namun hakikat dari perwakilan atau malah kerakyatan
itu sirna saat para pemimpin hasil pilihan yang menampung aspirasi rakyat itu
mengambil keputusan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok elitenya!
Perbandingan anggaran publik yang selalu lebih kecil dari anggaran rutin atau
biaya operasional lingkungan kerja elite, membuktikan hal itu!"
"Celakanya, terkait dengan usaha mendahulukan kepentingan kelompoknya
itu, kalangan elite tak segan mengenyampingkan usul dan kritik massa yang
ditampungnya!" timpal Amir. "Untuk itu, elite berwajah ganda! Di depan massa
mereka sok pahlawan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi dalam praktek
selalu lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompok elitenya semata!"
"Semua sisi lemah massa dalam penyampaian kritiknya dimanipulasi elite
seolah-olah proses demokrasi perwakilan telah berjalan dengan baik, justru
untuk mengelak dari kritik kelompok kritis seperti dari kubu intelektual, pers,
dan LSM!" tutur Umar. "Alhasil, elite dan kelompok penguasa yang pada dasarnya
masih antikritik, menjadikan kritik emosional dari massa yang seolah-olah telah
diakomodasi itu sebagai alasan mengelak untuk committed pada kritik yang
sebenarnya--dari kubu intelektual, pers, dan LSM!"
"Dengan demikian, suatu tradisi kritik yang efektif masih perlu waktu
lagi untuk bisa terbangun secara ideal!" tegas Amir. "Kondisi ideal tradisi
kritik itu baru terbangun kelak setelah pendidikan mampu mencetak massa kritis
dalam jumlah besar sehingga bobot kritik massa lebih rasional ketimbang
emosional, mampu menekan perilaku elite yang selalu mengutamakan kepentingan
diri dan kelompoknya semata!" ***
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
