Refleksi : Menurut pandangan sebahagian orang berpaham surgwai dibilang komunis adalah kafir, karena katanya tidak percaya pada Alloh. Wahyu Alloh terhadap orang kafir antara lain bisa dibaca dalam Al Quran pada Ali Amirn (3:10) :" Sesusngguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka".
Untuk ke neraka harus terlebih dahulu mati duniawi atau dimatikan, pada ayat 2: 191 antara lain dikatakan :" ...bunuhlah mereka, Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir" . Agaknya begitu adalah kurang lebih pandangan prof Aminuddin Kasi dan anggota-angota MUI serta konco-konco lain yang berdemo membakar buku-buku. Syukuralhamdullilah, kali ini hanya buku dibakar, siapa tahu di kemudian hari mungkin manusia-manusia kafir dibakar sebelum ke neraka untuk dibakar kedua kali. Biasanya untuk memperoleh gelar profesor itu paling tidak sang akamdemikus harus membuat banyak karya yang diterbitkan berupa buku atau juga di majalah ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaannya, apakah ada yang tahu buku-buku atau artikel apa saja mengenai yang ditulis oleh profesor Aminuddin? Mungkin ada perlunya dibaca. http://indonesiabuku.com/?p=1597 Prof Aminuddin Kasdi Menjawab Diposting oleh IBOEKOE on Sep 7th, 2009 di topik Esai. Anda dapat mengikuti diskusi pada berita ini melalui RSS 2.0. Anda bisa juga meninggalkan komentar dan trackback Sejumlah elemen umat Islam yang mengatasnamakan dirinya sebagai Front Anti-Komunis berunjuk rasa di kantor pusat Jawa Pos di Surabaya, 2 September lalu. Mereka merasa tidak puas dengan tulisan CEO Jawa Pos Dahlan Iskan, bos Jawa Pos, tentang Soemarsono. Dalam aksinya, mereka sempat membakar buku Revolusi Agustus. Salah seorang tokoh yang ikut berdemonstrasi adalah Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Profesor Aminuddin Kasdi. Dia menjadi salah seorang tokoh yang bersuara paling lantang yang menyebut tulisan di Jawa Pos sebagai upaya "memutarbalikkan sejarah". Berikut petikan wawancara kontributor Indonesia Buku Eri Irawan dengan Aminuddin Kasdi (AK), Senin (7/9/2009). Prof, bisa dijelaskan sekilas mengapa sampai ada demonstrasi ke kantor Jawa Pos? AK: Itu sebagai bentuk kepedulian berbagai kelompok umat Islam. Ada banyak, ada MUI dan berbagai kelompok. Intinya, kami menolak tulisan yang mencoba memutarbalikkan peran Soemarsono. Dia (Soemarsono, Red) bilang dia jadi korban, itu tidak benar. (Yang dimaksud adalah pernyataan Soemarsono yang telah meminta maaf kepada keluarga korban Kasus 1948 di Madiun dan mengatakan bahwa mereka adalah sama-sama korban. Kaum komunis maupun umat Islam adalah korban dari penguasa saat itu). Itu memutarbalikkan sejarah. Anda melihat tulisan-tulisan Dahlan Iskan itu sangat berbahaya? AK: Dahlan mencoba memberi peluang agar nama Soemarsono dan PKI bisa pulih kembali. Nanti itu bisa digunakan PKI untuk membersihkan diri. Semestinya tulisan itu harus berimbang, harus cari sumber-sumber lain. Soemarsono memang pelaku sejarah, tapi harus ada sumber-sumber lain biar tidak subyektif. (Tulisan-tulisan Dahlan Iskan yang dimaksud bisa di baca di sini dan di sini) Anda puas dengan tanggapan yang sudah dimuat Jawa Pos? AK: Sebenarnya banyak hal yang tidak ditulis Jawa Pos untuk meng-counter tulisan tentang Soemarsono. Masih ada beberapa hal lagi. Prof, sejarah selalu punya banyak tafsir. Perbedaan menjadi hal yang wajar. Lantas, mengapa sampai membakar buku Revolusi Agustus? AK: Itu bentuk ketidaksetujuan terhadap Soemarsono. Misalnya, dia itu kan tidak mengakui kalau kabinet pemerintahan dimulai dari kabinet presidensiil, tapi dia bilang dimulai dari Kabinet Amir Syarifuddin. Lalu di mana Kabinet Sjahrir I dan II? Satu lagi, Soemarsono tidak menjadikan 17 Agustus 1945 sebagai titik tolak perjuangan bangsa, karena itu dia menyebutnya Revolusi Agustus. Kan bagi dia masih ada revolusi lagi untuk menuju masyarakat Komunis. Nah, pandangan itu kan mencerminkan kalau dia komunis tulen. Soal 1948, kita harus tahu bagaimana pembantaian di Magetan, di Gorang-Gareng (merupakan salah satu kecamatan di Magetan, Red), para ulama di Takeran (juga satu kecamatan di Magetan). PKI itu menghalalkan segala cara. Mengapa sampai membakar buku? Mengapa tidak menulis tanggapan, misalnya? AK: Ya itu bentuk ketidakpuasan, ketidaksetujuan masyarakat. Kalau soal menulis tanggapan, sudah banyak buku yang ditulis. Orang tahu PKI itu menghalalkan segala cara. Prof, banyak buku pelajaran sejarah yang tidak mencantumkan PKI dalam penyebutan Gerakan 30 September dibakar. Kalau buku pelajaran sejarah, perjuangan kami secara yuridis, ke jalur hukum. Kami sampaikan ke Depdiknas untuk mengubah itu. Kami juga sampaikan ke lembaga terkait, kepolisian, kejaksaan, dan MA. Jangan sampai keliru memahami. Saat ini, juga banyak buku yang mencoba memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terlanjur dipinggirkan dalam sejarah nasional untuk bersuara, termasuk mencoba meletakkan PKI secara proporsional dalam sejarah republik. Apa pendapat Profesor? AK: Ya, sah-sah saja. Silakan. Biasa saja itu. Yang jelas, (untuk) sejarah 1965, (saya) memiliki titik pandang tertentu, dan itu belum bisa dipatahkan. Kalau buku-buku itu membela diri, pasti dipenuhi subyektivitas. Banyak mahasiswa sejarah yang juga seperti itu. Artinya, banyak pula mahasiswa sejarah yang mencoba menggugat tafsir beku terhadap keterlibatan PKI selama ini? AK: Biasa saja itu. Mereka itu terpengaruh oleh opini-opini, apalagi dibumbui semangat anti-Orde Baru. Tapi, bagi orang yang hidup di waktu itu, 1960-an, 1970-an, (pandangan bahwa PKI bersalah) tak bisa diganggu gugat. Untuk mengurai silang-sengkarut sejarah ini, apa perlu sebuah rekonsiliasi nasional? AK: Rekonsiliasi tidak untuk membengkokkan sejarah. Membuka luka sejarah ini berarti harus dibuka semuanya. Tidak hanya kasus 1965, tapi juga 1948. Jangan ada yang meminta pemulihan nama baik, merasa hanya menjadi korban, lho yang salah sebenarnya siapa? Apa umat Islam? PKI kalah saja kelakuannya seperti itu, apalagi kalau menang. Biarkan rekonsiliasi berjalan alamiah saja, tak usah dijembatani. Prof, Anda sempat bilang bahwa "sejarah hanya untuk pihak yang menang". Lantas, apa berarti kelompok yang terpinggirkan tidak berhak hadir dalam sejarah, termasuk dalam konteks ini adalah PKI? AK: Itu sejarahnya sendiri, yang punya legalitas yang bisa menulis. Sekarang begini, kalau kamu pacaran, belum menikah, masih bebas. Setelah Anda kawin, masak istri Anda boleh diaku oleh orang lain? Sama seperti itu. Ingat, sejarah itu soal satu masa. SBY saat ini menang, maka dia bisa mempolitisasi sejarah. PKI kalau mau bikin buku, silakan saja. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potensi berkembangnya komunisme dalam konteks negara kita saat ini? AK: Situasi kita saat ini mirip 1965, di mana negara ya seperti ini. Situasi sekarang malah lebih sulit. Semua sudah diatur dalam UU. TNI sendiri sudah diatur sedemikian rupa, dwifungsi sudah tidak ada. Banyak saksi sejarah sudah tidak ada, sehingga tidak bisa memberikan paparan apa yang sebenarnya terjadi di zaman dahulu. Dengan reformasi, marak isu demokratisasi, HAM, karena itu peranan TNI-Polri dibatasi. Akibatnya, tidak ada tindakan yang cepat untuk golongan-golongan yang anti-Pancasila. Titik tolaknya ada di masyarakat. Kalau masyarakat tahu dan menolak paham-paham anti-Pancasila, TNI harus bergerak dan menolak juga. Masalahnya, PKI itu menghalalkan segala jalan, jadi masyarakat harus proaktif, harus waspada. Ke depan, langkah apa yang akan dilakukan? AK: Ke depan, ya disosialisasikan jangan sampai ada pembelokan sejarah. Saya sendiri bergerak di jalur saya, sejarah, lewat Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI).*
e0f83121129561a30045bbfb2a9c8d2b?s=26&d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D26&r=G
Description: Binary data
