Rfleksi : Mugkin Mendagari sering di rajang  dan oleh karena itu beliau kaget 
pada  hukum rajam.

http://cetak.bangkapos.com/bisnis/read/25819.html


Mendagri Kaget Hukum Rajam 
Berlaku di NAD
edisi: 18/Sep/2009 wib
JAKARTA, BANGKA POS -- Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tak menduga rapat 
paripurna lima masa Persidangan Paripurna IV Tahun 2009 DPR Aceh, Senin (14/9) 
lalu, secara bulat mengesahkan pengesahan rancangan qanun hukum jinayat atau 
perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi, salah satu bentuk hukuman 
yang disahkan adalah hukuman rajam hingga meninggal dunia bagi pelaku zina yang 
terbukti dan sudah memiliki pasangan resmi atau menikah (pasal 24). "Kita juga 
tidak menyangka kalau seperti itu," kata Mendagri Mardiyanto usai mengikuti 
rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9).

Pengesahan rancangan qanun hukum jinayat atau perbuatan yang dilarang dalam 
hukum Islam adalah satu dari lima putusan yang dihasilkan. Selain mengesahkan 
rancangan qanun hukum jinayat dan hukum acara jinayat, sidang paripurna yang 
dipimpin Tengku Zainal Abidin (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) itu juga 
mengesahkan rancangan qanun lain, yaitu qanun penanaman modal, pemberdayaan dan 
perlindungan perempuan serta anak, dan wali nanggroe.

Mardiyanto mengaku, pembicaraan dengan Kepala Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 
telah dilakukan. Dan hasilnya, baik Gubernur Irwandy Yusuf, dan Wakil Gubernur 
NAD Muhammad Nazar tidak memberi persetujuan. Tidak ada tanda tangan 
persetujuan dari Irwandy dan M Nazar. 
"Kalau tidak ada berarti ada yang cacat," jelasnya. 

Pembicaraan tidak berhenti di situ, Mardiyanto juga membahas dengan Menteri 
Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Andi Mattalatta sendiri akan mendalami klausul 
pasal yang mengatur qanun tersebut. 

"Prinsipnya qanun itu kalau diberlakukan harus melihat dalam tataran nasional. 
Bagaimana implikasinya kepada nasional karena Aceh adalah bagian dari negara 
kesatuan RI," paparnya.

Dia menjelaskan, hukum positif nasional menjadi pegangan bersama, termasuk NAD. 
Selain itu, ketentuan hukum yang berlaku pun jangan sampai merugikan Aceh di 
masa mendatang.

"Pemberlakuan yang berlebihan itu bisa merugikan. Investasi tidak mau masuk, 
orang mau ke Aceh jadi ngeri," sergahnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan 
untuk menguji materi qanun jinayat dan acara jinayat, yang memuat ketentuan 
hukuman rajam. MA akan melihat apakah ketentuan itu bertentangan dengan aturan 
yang lebih tinggi ataukah tidak.  (Persda Network/ade)

Kirim email ke