Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Mohon Bapak Wahyu berkenan membantu memberikan bantuan atas masalah
yang sedang saya hadapi, sebagai berikut :
Pada awal tahun 2005, saya mengajukan kredit syariah disalah satu bank
syariah untuk pembelian rumah dan telah dilakukan akad kredit dan juga
saya telah diminta ke notaris (A) guna penandatanganan balik nama
sehingga pada waktu itu saya berpikir bahwa tanah tersebut sudah atas
nama saya. Pada waktu akad kredit rumah belum 100% jadi dan jaringan
listrik belum ada, setelah beberapa bulan ternyata pengembang juga
belum menyelesaikannya, kemudian pihak bank menawarkan saya sejumlah
uang untuk menyelesaikan rumah tersebut dan saya menyetujuinya dimana
untuk jaringan listrik masih jadi tanggung jawab pengembang, namun
berjalannya waktu ternyata pengembang juga tidak bisa memenuhi
fasilitas listrik tersebut sehingga uang untuk menyelesaikan rumah
tersebut dipotong untuk memasang jaringan listrik, disini awal saya
mulai kecewa dengan bank tersebut karena saya merasa dirugikan. Habis
akad kredit tersebut (2005) sampai sekarang (2009) saya telah memenuhi
untuk membayar kredit setiap bulannya.
Pada tahun 2009 ini saya kaget dan bingung karena dihubungin pihak bank
untuk melakukan balik nama dengan notaris yang baru (B) dan diminta
untuk menyiapkan biaya untuk balik nama. Alasan dari bank karena
notaris (A) tersangkut masalah hukum sehingga tidak bisa diharapkan
untuk segera menyelesaikannya.
Pertanyaan saya : 1. Apakah klau ada kasus saya seperti diatas, itu
memang menjadi tanggung-jawab pembeli ?2. Setelah saya akad kredit dan
juga telah melaksanakan kewajiban angsuran perbulan dari tahun
2005-2009, biaya balik nama terhadap sertifikat tanah tersebut, apakah
menjadi tanggung jawab saya ? menjadi tanggung jawab saya dan bank ?
atau menjadi tanggung jawab bank ? 3. Saya merasa kecewa 2 kali, yang
saya tanyakan dimana saya dapat komplain terhadap kekecewaan saya
tersebut.
Demikian atas bantuan Bapak Wahyu, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ww Jogjakarta JAWAB : Terima kasih telah menghubungi saya ...
Dirunut dari masalah yang disampaikan, saya berasumsi ada 2
(dua)permasalahan yang Anda hadapai yakni :
a. Permasalahan Anda sebagai nasabah KPR, danb. Permasalahan Anda
sebagai konsumen dengan perusahaan pengembangperumahan dimana Anda
sebagai pembeli unit rumah yang dijual sipengembang tersebut.
Kedua permasalahan di atas jelas dan tegas tidak ada kaitannya satu
sama lain. Dalam masalah penandatangan akta balik nama atau biaya-biaya
pihak ketiga terkait dengan pemberian fasilitas kredit, umumnya menjadi
tanggungan si nasabah itu sendiri. Bagaimana bila ternyata pihak bank
melakukan perubahan kebijakan tersebut secara sepihak, seperti meminta
kepada Anda sebagai nasabah melakukan balik nama dengan notaris yang
baru ? dalam hal ini tentunya kembali lagi pada bentuk dasar hubungan
hukum antara Anda sebagai nasabah dengan bank sebagai kreditur yakni
perikatan yang tertuang dalam suatu perjanjian. Salah satu syarat
sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan (pasal 1320
KUHPerdata). Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
Atas dasar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata di atas, mengingat perikatan
Anda dengan Bank telah berjalan disamping Anda sebagai nasabah juga
telah memenuhi kewajiban terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan
Bank tersebut maka terhadap perubahan kebijakan bank tersebut, bilamana
Anda merasa dirugikan, Anda berhak untuk menyatakan tidak sepakat atas
kebijakan Bank yang meminta penandatangan akta balik nama yang baru,
mengingat hal tersebut telah Anda lakukan dengan notaris terdahulu.
Atau dalam hal ini, Anda dapat pula menolak pembebanan biaya notaris
yang baru, mengingat Notaris terdahulu merupakan penunjukkan dari si
Bank yang bersangkutan.
Sebagai pihak dalam perjanjian, sudah seharusnya Bank juga menghormati
hak-hak Anda sebagai nasabah. Bilamana ada perubahan atas perjanjian
yang telah mengikat kedua belah pihak, konsekwensinya, Bank menanggung
harus mau menanggung resiko atas perubahan kebijakan tersebut. Hal ini
sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan
bahwasanya Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan
atau undang-undang.
Bahwa kemudian Bank tetap memaksakan kehendaknya tersebut dan mengingat
perubahan kebijakan cenderung mengarah adanya potensi kerugian
finansial Anda sebagai Nasabah, maka, berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 7/7/PBI/ 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah,
Anda berhak mengadukan permasalah tersebut kepada Kantor Bank Indonesia
yang wilayahnya mencakup domisli bank tersebut.
Terkait dengan Permasalahan Anda sebagai konsumen dengan perusahaan
pengembang perumahan, dalam hal tidak bisa memenuhi fasilitas listrik,
tentunya Anda bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri ataskelalaian
si pengembang tersebut.

--
Posting oleh NM. WAHYU KUNCORO, SH ke Konsultasi Hukum Gratis pada
10/06/2009 08:49:00 PM

Kirim email ke