Quote:
"..
Saat aku bertanya mengapa ia membeberkan informasi ini, ia menoleh dan
memandang
lalu lintas jalanan dari jendela restoran. Akhirnya ia kembali menatapku.
“Aku seorang
kolaborator. Korupsi yang aku lalukan bahkan lebih parah kalau dibandingkan
ayahku.
Aku satu diantara orang yang mengatur, mengumpulkan uang dari perusahaan,
dan
menyerahkan kepada militer. Aku malu. Yang bisa aku lakukan hanya berbicara
dengan
Anda dan berharap Anda memberitahukannya kepada dunia.”
.."

Pantesan aja militer masih tetap menguasai RI.. pengalaman mengumpulkan dana
(baik legal maupun) ilegal masih dipelihara..

CMIIW..

-- 
Wassalam,

Irwan.K

---------- Pesan terusan ----------
Dari: Satrio Arismunandar
Tanggal: 27 Oktober 2009 17:57
Subjek: John Perkins : 4 cara suap resmi di Indonesia

JOHN  PERKINS: 4 CARA SUAP RESMI DI INDONESIA

Dalam Confessions of Economic Hit Man, aku menggambarkan hubunganku pada
akhir 1980-an dan 1990-an dengan Stone and Webster Company (SWEC), yang pada
saat itu merupakan firma konstruksi dan konsultan paling terhormat dan
terbesar di AS. SWEC akan memberiku sekitar setengah juta dolar asalkan aku
menghentikan penulisan buku tentang kehidupanku sebagai Bandit Ekonomi.
Sesekali, perusahaan tersebut meminta aku benar-benar mengabdi kepada
mereka.

Suatu hari pada tahun 1995, seorang petinggi SWEC menelepon untuk meminta
bertemu denganku. Sambil makan siang, ia membahas proyek pembangunan
kompleks pemrosesan bahan kimia di Indonesia. Ia berusaha meyakinkanku bahwa
pembangunan itu akan menjadi salah satu proyek terbesar sepanjang seabad
sejarah perusahaan. Nilainya tak kurang dari 1 Milyar dolar. “Aku bertekad
mewujudkan proyek ini,” katanya dan kemudian, sambil melirihkan suaranya, ia
mengaku, “tapi aku tak bisa melakukannya sebelum menemukan cara membayar
salah seorang anggota keluarga Soeharto sebesar 150 juta dolar.”

“Suap,” jawabku.
Ia mengangguk. “Anda pernah tinggal lama di Indonesia. Tolong beritahukan
kepadaku bagaimana mewujudkannya.”

Aku katakan ada empat cara memberi “suap resmi”.
SWEC bisa menyewa buldozer, mesin derek, truk, dan peralatan berat lainnya
dari perusahaan milik keluarga Soeharto dan kroninya dengan harga yang lebih
tinggi dari harga normal
Cara kedua dengan mengalihkan kontrak beberapa proyek kepada perusahaan
milik keluarga tersebut dengan harga tinggi
Ketiga, menggunakan cara serupa untuk memenuhi kebutuhan makanan, perumahan,
mobil, bahan bakar dan kebutuhan lainnya
Dan keempat, mereka bisa menawarkan diri untuk memasukan putra-putri para
kroni orang Indonesia itu ke kampus-kampus prestisius AS, menanggung biaya
mereka, dan menggaji mereka setara dengan konsultan dan pegawai perusahaan
ketika berada di AS

Meski tahu bahwa barangkali dibutuhkan keempat pendekatan di atas sekaligus,
dan butuh waktu beberapa tahun untuk mengatur uang sebanyak itu, aku
meyakinkan dirinya bahwa aku sudah menyaksikan keberhasilan siasat semacam
ini, dan bahwa perusahaan dan eksekutif AS yang melakukannya tak pernah
terseret hukum. Aku sarankan juga agar ia memikirkan usulan menyewa geisha
untuk memuluskan rencana.

“Geisha,” katanya sambil menyerangi culas, “itu saja pekerjaan sulit.”
Selain itu, ia mengaku prihatin karena anak buah Soeharto meminta “uang di
muka secara terang-terangan.”

Harus aku akui, aku tidak tahu bagaimana menyediakan uang tunai sebanyak itu
“di muka”. Setidaknya secara ilegal.

Ia berterimakasih kepadaku, dan aku tak mendengar kabar lebih jauh darinya.

Pada 15 Maret 2006, The Boston Globe memuat tajuk berikut ini dalam halaman
depan segmen bisnisnya : MEMO SUAP DAN BANGKRUTNYA STONE & WEBSTER. Artikel
itu membeberkan kisah tragis bagaimana perusahaan yang berdiri tahun 1889
dan memiliki sejarah cemerlang itu ambruk dan mencatatkan kebangkrutannya
pada tahun 2000. Ujung-ujungnya perusahaan ini diakuisisi Shaw Group.
Menurut Globe “lebih dari 1.000 karyawan di PHK, dan tabungan mereka dalam
bentuk saham Stone & Webster lenyap.” Wartawan Globe, Steve Bailey
menyimpulkan bahwa keruntuhan tersebut berpangkal pada “Memo kritis (yang)
membeberkan suatu usaha rahasia perusahaan secara detail. Yakni, membayar
suap senilai 147 juta dolar kepada seorang kerabat Presiden Soeharto untuk
mengamankan kontrak terbesar sepanjang sejarah Stone & Webster.

Insiden kedua bermula dengan email yang aku terima dari putra seorang
pejabat pemerintah Indonesia yang pernah mempekerjakanku pada tahun 1970-an.
Ia meminta bertemu denganku.

Emil (bukan nama sebenarnya) bertemu denganku di sebuah restoran Tailand
yang tenang di Upper West Side New York. Ia mengaku terkesan dengan bukuku,
Confessions of Economic Hit Man. Ayahnya mengenalkan padaku di Jakarta saat
usianya kira-kira sepuluh tahun. Seingatnya ia sering mendengar namaku. Ia
mengaku mafhum bahwa ayahnya adalah salah seorang pejabat korup yang aku
gambarkan dalam buku itu. Lalu, sambil menatap lurus ke mataku, ia mengaku
telah mengikuti jejak ayahnya. “Aku ingin bertobat,” katanya. “Aku ingin
mengaku seperti Anda.” Ia tersenyum lembut. “Tapi aku mempunyai keluarga dan
akan kehilangan banyak hal. Aku yakin Anda mengerti maksudku.”

Aku meyakinkannya bahwa aku tak akan memberitahukan namanya atau apa saja
yang bisa membuat identitasnya terbongkar.

Kisah Emil sesungguhnya membuka pikiran kami. Ia menegaskan bahwa militer
Indonesia memiliki sejarah panjang mengumpulkan uang dari sektor swasta
untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Dia mencoba menganggap enteng hal ini,
mengabaikannya dengan tawa, karena sepengetahuannya, hal semacam itu sudah
biasa di negara Dunia Ketiga. Lalu ia menjadi serius. “Sejak lengsernya
Soeharto 1998, segalanya bahkan kian buruk. Soeharto benar-benar diktator
militer yang bertekad tetap mengendalikkan angkatan bersenjata. Begitu
kekuasaan berakhir, banyak tokoh Indonesia yang berusaha mengubah hukum agar
kedudukan sipil bisa lebih tinggi dibanding militer, tapi sia-sia. Mereka
pikir dengan mengurangi anggaran militer, tujuan akan tercapai. Tapi para
jenderal tahu kemana mereka harus meminta bantuan: perusahaan-perusahaan
pertambangan dan energi asing.”

Aku katakan kepada Emil bahwa ucapannya mengingatkanku pada kondisi di
Kolombia, Nigeria, Nikaragua, dan banyak negara lain. Di negara-negara itu,
milisi swasta digunakan untuk menambah angkatan bersenjata nasional.

Emil mengiyakan. ” Di Indonesia pun banyak tentara bayaran. Tapi yang aku
ceritakan ini lebih buruk. Dalam beberapa tahun terakhir angkatan bersenjata
kami dibeli oleh korporasi-korporasi asing. Dampaknya menakutkan karena,
seperti Anda lihat, sekarang korporasi memiliki angatan bersenjata sekaligus
sumber daya alam kami.”

Saat aku bertanya mengapa ia membeberkan informasi ini, ia menoleh dan
memandang lalu lintas jalanan dari jendela restoran. Akhirnya ia kembali
menatapku. “Aku seorang kolaborator. Korupsi yang aku lalukan bahkan lebih
parah kalau dibandingkan ayahku. Aku satu diantara orang yang mengatur,
mengumpulkan uang dari perusahaan, dan menyerahkan kepada militer. Aku malu.
Yang bisa aku lakukan hanya berbicara dengan Anda dan berharap Anda
memberitahukannya kepada dunia.”

Berminggu-minggu setelah pertemuan itu, sebuah artikel di website The New
York Time menggelitik sanubariku. Tulisan itu merinci kegiatan sebuah
perusahaan yang berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper and Gold.
Mereka “membayar 20 juta dolar untuk para komandan dan unit militer di
kawasan tersebut (Papua) selama tujuh tahun terakhir sebagai imbalan
perlindungan terhadap berbagai fasilitas mereka di sana.” Selanjutnya
ditegaskan, “Hanya sepertiga dana untuk angkatan bersenjata Indonesia yang
berasal dari anggaran negara. Selebihnya dikumpulkan dari sumber “tak resmi”
sebagai “biaya perlindungan”, sehingga administrasi militer bisa berjalan
mandiri, terpisah dari kontrol keuangan pemerintah.

Artikel tersebut mengantarkanku kepada dua artikel lainnya yang pernah
muncul di website The Times pada September 2004. Keduanya mendeskripsikan
dua kejadian baru-baru ini di tempat aku dahulu bermain, Sulawesi, selain
mendokumentasikan dugaan bahwa perusahaan penghasil emas terbesar dunia,
Newmont Mining Corp., yang berbasis di Denver, membuang arsenik dan merkuri
secara ilegal ke lautan di Teluk Buyat. Saat membaca, aku teringat
pekerjaanku- jaringan listrik, jalanan, pelabuhan, dan infrastruktur lainya
yang didanai Bandit Ekonomi dan dibangun kembali pada 1970-an. Semua itu
menciptakan kondisi yang memungkinkan Newmont menjalankan aktivitas
penambangan sekaligus meracuni laut. Sebagaimana ditegaskan manajer
proyekku, Charlie Illingworth, pada kunjungan pertamaku, kami dikirim ke
Indonesia untuk memastikan perusahaan minyak mendapatkan apa saja yang
mereka perlukan. Tapi sebentar kemudian aku paham bahwa misi kami tidak
sebatas itu. Sulawesi menjadi
contoh utama bagaimana uang “bantuan” memberi keuntungan pada perusahaan
multinasional.

The Times menunjukan, “perseteruan dengan Newmont telah menyulut kesan
populer yang menguat bahwa perusahaan pertambangan dan energi mengendalikan
sistem regulasi Indonesia yang lemah. Banyak yang menuding korupsi,
kronisme, dan tidak berkembangnya struktur hukum adalah kondisi yang
diwariskan Jenderal Soeharto, diktator yang lengser pada 1998 dan yang, demi
sejumlah uang, membuka pintu bagi investasi asing.”

Saat menatap artikel-artikel itu, dugaan yang dulu dilontarkan walikota
“Desa Kelelawar” dan orang Bugis pembuat kapal, muncul di layar komputer.
Seolah para rasul yang disebutan kitab suci turun kembali untuk
menghantuiku. AS benar-benar telah mengirim kelelawarnya untuk
mengekspliotasi dan mencemari negeri-negeri asing. Para pelaut dan
kapal-kapal kuno, yang hanya bersenjatakan golok besar, tak punya banyak
peluang untuk mempertahankan negeri mereka dari kekuatan Pentagon, atau
melawan angkatan bersenjata yang menjadi antek perusahaan.

Kirim email ke