Dugaan Suap Warnai Pengadaan Buku MI 

MALANG - Lembaga Penduli Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Pesantren 
melaporkan dugaan suap dalam penggunaan dana hibah (Block Grand) Departemen 
Agama untuk peningkatan mutu pendidikan dan fisik sekolah. Dugaan suap ini 
terjadi antara kepala MI dan lembaga penerbitan buku pelajaran sekolah. 
"Setiap kepala sekolah disuap Rp 500 ribu-Rp 1 juta," kata Pengurus Lembaga 
Peduli MI dan Pesantren, Purnomo, Senin (12/10).

Suap menyuap pengadaan buku pelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan ini 
terjadi merata di 385 MI di Kabupaten Malang. Hasil penelusurannya menunjukkan, 
sejumlah kepala sekolah di Wajak, Gondanglegi, Bululawang, Bantur, Tajinan, 
Pakis dan Poncokusumo menerima suap. Kepala MI bersangkutan berjanji pengadaan 
buku dan alat peraga diserahkan kepada penerbit yang memberikan uang suap. Uang 
tersebut masuk ke kantong masing-masing Kepala MI penerima dana block grand.

Purnomo mengaku, data ini diperoleh secara diam-diam di sejumlah sekolah. 
Pratik suap dikhawatirkan akan merugika keuangan negara, serta barang yang 
disediakan tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Departemen Pendidikan. 
Sebab, sesuai petunjuk teknis barang yang dipasok harus memenuhi standar yang 
ditentukan meliputi materi dan jenis kertas.

Untuk itu, diharapkan Departemen Agama segera mensosialisasikan kepada Kepala 
MI tentang petunjuk teknis dan spesifikasi barang serta melarang pratik suap 
menyuap dalam pengadaan barang. Rencananya Departemen Agama menyalurkan bantuan 
sebanyak Rp 91,5 juta kepada masing-masing MI. 30 persen dana digunakan 
peningkatan mutu untuk pengadaan buku referensi, buku pengayaan dan alat peraga.

Kepala seksi madrasah dan pendidikan dasar Departemen Agama Kabupaten Malang, 
Abdul Rohman meminta agar kepala MI tak menerima suap dalam pengadaan barang. 
Rohman mendesak agar uang suap tersebut dikembalikan, karena praktik suap 
melanggar aturan. "Uang suap gak wajar, melanggar hukum," jelasnya.

Ia menyebutkan hingga kini belum menerima petunjuk teknis pengadaan barang dan 
penyaluran dana blok grand. Sehingga kepastian waktu penyaluran dana juga belum 
diketahui. Agar proses transparan, ia menyarankan agara Kepala MI menahan diri 
serta menyesuaikan mekanisme yang berlaku.n ned
 
http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=37138

Kirim email ke