===================== ============================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
===================== ============================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Memperingati Hari anti Korupsi 9 Desember 2009 dan Hari HAM 10 Desember 2009
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Republik Zonder Atap
Oleh : Dominggus Elcid Li
Presiden Yudhoyono memutuskan, konflik antaraparat terkait pemberian uang
negara kepada Bank Century Rp 6,7 triliun diselesaikan di luar pengadilan
(Kompas, 24/11/2009).
Pada saat yang sama, proses hukum Nenek Minah tetap dijalankan (Kompas,
20/11/2009).
Pada sisi ini dapat dilihat, penegakan hukum bagi rakyat jelata menjadi
keharusan, sedangkan bagi pejabat tinggi negara ada di ruang negosiasi.
Padahal, Montesquieu dalam The Spirit of Laws (1977:71) menegaskan pentingnya
prinsip kesetaraan dalam Republik. Menurut dia, demokrasi sirna jika
”kesetaraan” antarwarga negara diingkari atau dijalankan dengan ekstrem. Ada
dua kemungkinan mengapa demokrasi pupus, yaitu bergeser ke sistem monarki atau
despotik. Dalam monarki, kehormatan bangsawan lebih tinggi daripada hukum dan
hal memalukan sifatnya rahasia.
Efek sistemik
Penyelesaian di luar pengadilan yang ditawarkan Presiden dianggap sudah memadai
oleh aparat negara yang terlibat meski dirasa tidak adil oleh publik. Jalur
hukum yang buntu kini disiasati lewat jalur politik. Di jalur politik masalah
hukum kembali ke ruang negosiasi.
Logika matematika ini mungkin membantu. Jika hanya karena ”memetik” tiga buah
kakao milik PT. Rumpun Sari Antan seharga Rp 2.000 (Suara Merdeka, 16/11/2009),
Minah harus diadili, lalu mengapa pemberian Rp 9 miliar lebih kakao milik
negara kepada Bank Century dianggap wajar?
Pada era ini pemerintah amat dermawan terhadap usaha privat. Bagi ekonom
pemerintah, efek sistemik diduga akan menimpa pelaku ekonomi papan atas, jauh
lebih bernilai daripada usaha bertahan hidup rakyat jelata.
Jadi standar ganda ini tidak hanya berlaku di bidang hukum, tetapi dalam
kebijakan ekonomi. Efek sistemik yang dihitung ekonomi hanya ada dalam analisis
finansial. Sementara efek sistemik yang diakibatkan liberalisasi pasar yang
didesain para ekonom terhadap rakyat jelata luput dari perhitungan. Perdebatan
tentang obyektivitas pengetahuan ada di sini. Di titik ini pengetahuan tidak
bebas kepentingan.
Kisah-kisah pertikaian antara warga negara dan perusahaan yang melibatkan
aparat negara terjadi merata di Indonesia. Mulai dari Freeport di Papua hingga
keringnya mata air akibat perusahaan tambang di Flores (Kompas, 25/11/2009).
Sumbu masalahnya sama, tanah negara menjadi tanah perusahaan. Dalam hal Bank
Century, uang negara menjadi uang perusahaan.
Transisi ekonomi pasar
Kondisi ketidakpastian hukum yang dialami Indonesia mirip dengan apa yang
terjadi di Rusia dua dekade silam. Boris Yeltsin didampingi dua ekonom, Yegor
Gaidar dan Anatoly Chubais, gencar menjalankan liberalisasi pasar tanpa kontrol
negara. Desentralisasi dan privatisasi merupakan dua kata kunci.
Padahal, dalam privatisasi, jaringan mafia turut beroperasi dalam pengalihan
kepemilikan barang negara menjadi milik pribadi (Varese, 2001). Aparat negara
yang menjadi bagian jaringan mafia ”melayani” segelintir orang yang ingin
memperbesar aset. Proteksi yang diberikan oleh aparat negara dan mafia
mengikuti penawar tertinggi.
Wajar konflik tak hanya terjadi antarpelaku bisnis, tetapi melibatkan aparat
negara sebagai backing. Pejabat yang menjadi pedagang proteksi disebut krysha
(atap). Konflik di antara para ”atap” tidak diselesaikan di pengadilan. Konflik
mereka diselesaikan di arbitrazh, forum di luar pengadilan yang menghadirkan
”atap” yang dihormati (Varese, 2001).
Di ruang citra, akibat arus balik pascaera fantasi kapitalisme versi Hollywood
dapat dilihat pada Vladimir Putin yang disimbolkan sebagai pemimpin macho.
Putin tak hanya bersalaman dengan Barack Obama, tetapi juga berurusan dengan
oligarki dan jaringan mafia yang isinya termasuk para bekas agen KGB di era
pasca-Uni Soviet. Di ruang terbuka ia berhadapan dengan zashchita, ”jaringan
hitam profesional” yang terdiri dari pengacara, petugas humas, jurnalis, dan
pemilik media (Glenny, 2009: 85).
Negara dan era transisi
Hingga kini, dalam percakapan di media, era reformasi Indonesia sering disebut
era transisi. Setidaknya ada dua asumsi. Pertama, transisi menuju sistem
demokrasi. Kedua, transisi menuju sistem ekonomi pasar.
Periode era transisi ke ekonomi pasar seharusnya tak dijalankan serentak dan
tanpa perhitungan. RRC pada periode Deng Xiaoping menjalankan ini secara
bertahap, juga Rusia yang belajar dari anarki di era Yeltsin. Pasar sempurna
adalah ilusi. Ini bisa dilihat bagaimana sekian negara Eropa dan AS bereaksi
dalam menangani krisis ekonominya.
Rakyat jelata yang ditawan VOC dan bangsawan lokal adalah kisah dua abad silam.
Kini Minah dan kaumnya Republik ini adalah Republik zonder atap. [Dominggus
Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi,
University of Birmingham, Kompas, 04/12/09]
--------
Kepada siapa lagi negara ini bisa berharap, kalau bukan kepada rakyat dan para
pemimpinnya? Gerakan Indonesia Bersih (GIB) bukanlah untuk pamer kekuatan,
apalagi unjuk kekuasaan.... mereka hanyalah melanjutkan semangat juang,
merealisasikan pidato dan janji-janji kepemimpinan dan keteladanan para
pemegang moral bangsa, menjaganya dan menjunjung tinggi integritas negara –
unjuk kedamaian di hari bersih dari korupsi, 9 Desember 2009, serta penegakan
hak azazi manusia yang diperingati hari ini, 10 Desember 2009. Sebagai bentuk
persembahan yang mendidik, baik dan berkualitas bagi masa depan bangsa.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat.
Best Regards,
Retno Kintoko
Alarm Gempa [ERDBEBEN Alarm]
Sedia Bibit Ikan Patin
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
