Bagi mereka yang membakar gereja dan membakar mesjid memang tidak ada masalah, 
apa masalahnya tidak ditangkap, tidak diadili, bahkan tidak ditegur, malahan 
dipuji dapat pahala untuk masuk kesorga.

Tapi, bagi para korban2nya itulah yang menjadi masalah besar, sudah susah cari 
kerja malah dijarah akibat dianggap salah mempercayai agamanya. Bagi mereka 
tidak ada kebebasan beragama.

Beragama secara bebas adalah bebas membakar gerejanya dan mesjidnya bagi mereka 
yang menjadi pengikut agama yang berkuasa bukan agama yang mayoritas.  Karena 
kenyataannya yang mayoritas itu sebenarnya mereka yang dibakarin itulah.  Agama 
yang dilarang itu adalah agama pribumi.

Bayangkanlah, Islam aseli Indonesia yang menjadi mayoritas adalah Islam Sunan 
Kalijogo karena beliaulah walisongo pertama kali yang membawa Islam ke 
Indonesia.  Karena perjalanannya jauh, maka beliau lewat India, lewat 
Pakistant, bahkan ada yang lewat China, maka jangan heran kalo Islam Sunan 
Kalijogo ini variasinya bercampur dengan kepercayaan Hindu, Buddha dan animisme.

Kepercayaan Islam campuran inilah yang menjadi mayoritas Islam di Indonesia 
yang justru dilarang, justru jadi korban para Islam yang aseli dari Arab 
jingjing ini, yaitu Islam teror namanya.

Ny. Muslim binti Muskitawati.






--- In [email protected], "sunny" <am...@...> wrote:
>
> http://www.republika.co.id/berita/103419/kebebasan-agama-bukanl-masalah-di-indonesia
> 
> Kebebasan Agama Bukan Masalah di Indonesia
> 
> Ahad, 07 February 2010, 09:28 WIB
> JAKARTA -- Kebebasan beragama di Indonesia selama ini tak menjadi masalah. 
> Menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, masalah muncul 
> saat ada kelompok yang mengusung ajaran tertentu dan mengaku memiliki ajaran 
> yang sama dengan agama yang sudah ada. 
> Padahal, ujar Yunahar, keyakinan mereka bertentangan dengan ajaran pokok 
> agama tertentu. ''Saat umat beragama menentang kelompok itu, sebagian orang 
> kemudian menyatakan bahwa langkah itu melanggar kebebasan beragama,'' katanya 
> kepada Republika, Jumat (5/2). 
> 
> Yunahar mengatakan, pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Sebab, kata dia, 
> mestinya tak boleh orang menodai agama orang lain. Setiap orang seharusnya 
> tak mengusung keyakinannya, namun kemudian menodai keyakinan agama yang 
> dianut oleh orang lain. 
> 
> Menurut Yunahar, jika ada kelompok yang mengaku beragama Islam, namun 
> menjalankan ajaran yang tak sama dengan pokok ajaran Islam, mestinya tak 
> menganggap dirinya Islam. Sebab, apa yang mereka yakini bertentangan dengan 
> keyakinan pokok dari ajaran Islam. 
> 
> Umat yang memeluk agama selain Islam, kata Yunahar, tentu juga akan tak 
> sepakat dengan kelompok yang mengaku beragama tersebut. Karena, kelompok itu 
> meyakini sesuatu yang tak sesuai dengan ajaran pokok agama bersangkutan. 
> 
> Di sisi lain, Yunahar berharap, umat Islam mampu mengatasi hal-hal seperti 
> itu dengan baik. Artinya, umat Islam lebih mengedepankan argumentasi dalam 
> menyelesaikan masalah semacam itu. ''Kita harus mampu secara tenang 
> menghadapi hal-hal tersebut,'' katanya. 
> 
> Jangan sampai, ujar Yunahar, umat Islam melakukan tindakan kekerasan dan 
> anarkis. Ia mengatakan, dalam masalah uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang 
> Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, umat Islam juga mesti 
> tenang.
> 
> Menurut Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia 
> (MUI), Slamet Effendi Yusuf, penodaan dan penistaan agama bukanlah bagian 
> dari kebebasan beragama. Jadi, jangan salah mengartikan kebebasan beragama. 
> 
> Kebebasan beragama, kata Slamet, tak mutlak, namun dibatasi oleh kebebasan 
> dan hak asasi orang lain. Ia juga menyatakan, jika undang-undang yang 
> mengatur pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dicabut atau 
> diubah, peluang penodaan agama kian besar. 
> 
> Slamet menyatakan, kelak yang menjadi korban justru agama-agama minoritas. 
> Maka, ia berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) berhati-hati dalam mengambil 
> keputusan atas uji materi undang-undang tersebut. Apalagi, kata dia, saat 
> belum ada penggantinya. 
> 
> Hal yang sama diungkapkan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail 
> Yusanto. Menurut dia, tak adanya aturan soal penodaan agama akan menimbulkan 
> dampak buruk. Aliran sesat tentu akan banyak bermunculan. 
> 
> Mereka, ungkap Ismail, akan merasa bebas mengusung aliran itu dengan dalih 
> hak asasi manusia (HAM). Penghancuran Islam juga akan terjadi secara 
> terang-terangan dan masif. Penghinaan dan penyerangan terhadap Islam akan 
> bertebaran. 
> 
> Sekarang saja, hal semacam itu sudah banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, 
> ada kelompok yang mengatakan Islam melecehkan perempuan, Alquran kitab 
> kekerasan dan paling porno, harus ada amendemen Alquran, dan penghinaan 
> lainnya. 
> 
> Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Hubungan Antaragama dan Kepercayaan 
> Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Beni Susatyo, menyatakan, 
> menganut agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya merupakan hak asasi 
> seseorang. 
> 
> Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Setara Institute, Hendardi, mengungkapkan, 
> selama ini pemerintah memberikan jaminan setengah hati terhadap kebebasan 
> beragama. Laporan pemantauan Setara Institute selama tiga tahun 
> berturut-turut, yaitu 2007-2009, menunjukkan hal itu. 
> 
> Menurut Hendardi, politik pembatasan HAM yang diadopsi UUD 1945, yaitu Pasal 
> 28 J ayat 2, telah membuat jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan serta 
> jaminan hak konstitusional warga negara lainnya terabaikan dan tak serius 
> ditegakkan.
>


Kirim email ke