Refleksi: Menang terlalu tinggi untuk pajak dibicarakan oleh presiden, sekalipun pajak adalah salah satu sumber pendapatan kas negara, sebab kalau dibicarakan bisa menyinggung persaan sobat-sobat yang manipulasi pajak untuk tidak dibayar. Bukankah menyinggung perasaan adalah hal yang tidak pantas dilakukan.
http://nasional.kompas.com/read/2010/02/13/15440183/Ikrar.:.Terlalu.Tinggi.Seorang.Presiden.Bicara.Pajak Ikrar : Terlalu Tinggi Seorang Presiden Bicara Pajak Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary Sabtu, 13 Februari 2010 | 15:44 WIB RUMGAPRES/ABROR RIZKI Presiden Susilo Bambang Yudhoyono JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai persoalan tunggakan pajak oleh pengusaha dinilai sebagai pernyataan yang bermuatan politis. Secara tak langsung, pernyataan itu dianggap sebagai "ancaman" kepada bos Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang perusahaannya tersangkut masalah pajak. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengatakan, persoalan pajak adalah persoalan yang terlalu remeh untuk dibicarakan oleh seorang Presiden. "Janganlah persoalan negara dicampurkan dengan politik. Kalau ada yang ngemplang memang harus ditindak. Tapi pertanyaan saya, lima tahun kemarin pas jadi Presiden, kerjaannya ngapain aja? Kalau ada masalah pajak, kenapa enggak ribut dari dulu? Kenapa baru sekarang diungkit?," kata Ikrar, Sabtu (13/2/2010) kepada Kompas.com. Menurut Ikrar, pernyataan tersebut tak lebih hanya ingin memberikan peringatan "halus" kepada Golkar. Demokrat dianggap memperlihatkan keresahan terhadap gerak-gerik mitra koalisinya, terutama di Pansus Angket Kasus Bank Century. "Teralu tinggi seorang Presiden bicara pajak. Untuk level Menteri Keuangan juga masih ketinggian. Buat apa Dirjen Pajak? Kalau tidak terkait dengan politik, enggak perlu Presiden ngomong soal itu (pajak). Buat saya, itu politik kekanak-kanakan," ujar Ikrar. Teknik ancam-mengancam seperti halnya wacana reshuffle terhadap para menteri mitra koalisi, dinilai Ikrar sebagai wujud tidak dewasanya politisi-politisi Partai Demokrat. "Walaupun Presidennya SBY dan Partai Demokrat adalah partai terbesar di parlemen, tapi partai ini masih partai-partaian. Tidak pandai dalam bernegosiasi dan masih tergantung dengan partai koalisi," ungkap Ikrar. TERKAIT: a.. Dirjen Pajak: Kasus Pajak Bakrie Sebelum Century b.. Ical: Perintah Presiden Tidak Diarahkan kepada Saya c.. Ical: Tak Ada Hubungan Pajak dengan Partai d.. Dirjen Pajak Kalahkan "Bakrie" e.. Presiden Minta Polri Tindak Pengemplang Pajak
<<4_17_8.gif>>
<<1807164p.jpg>>
sig.jsp?pc=ZSzeb096&pp=GRfox000
Description: Binary data
