http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7
Rabu, 07 April 2010 ] Kaderisasi di PDIP Mandek Oleh Ardi Winangun KRITIK pers terhadap nepotisme dan perebutan jabatan dalam keluarga Soekarno di tubuh PDIP membuat Ketua Umum PDIP Megawati merasa jengkel. Kejengkelan Megawati terhadap pers akhirnya memuncak dan mengatakan bahwa media kadang terlalu resek. Pers memaparkan, menjelang Kongres III PDIP di Bali, 6-9 April 2010, anak Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, saling berebut posisi penting untuk kepengurusan PDIP 2010-2015. Akibatnya, disebut ada perpecahan di keluarga Soekarno. Berita seperti itulah yang tidak disukai Mega. Karena tidak mau disebut nepotisme, Mega pun menyatakan anak dan keluarga politikus senior PDIP seperti Mangara Siahaan, Jacob Nuwawea, Panda Nababan, Sabam Sirait, dan Adang Ruchiatna juga banyak aktif di partai berlambang banteng moncong putih itu. Kritik pers terhadap PDIP dan Megawati tersebut benar adanya. Karena adanya nepotisme, kaderisasi di tubuh PDIP menjadi mandek dan bergerak hanya pada trah Soekarno. Mandeknya kaderisasi itulah yang membuat Megawati menjadi ketua umum ''seumur hidup''. Pada kongres III, Megawati merupakan satu-satunya calon ketua umum. Hal itu berdasar pernyataan Ketua Panitia Kongres III PDIP Puan Maharani yang menyatakan, dari 33 DPD PDIP seluruh Indonesia, semua mengerucut akan kembali memilih Megawati sebagai ketua umum. Sementara itu, suara Guruh Soekarnoputra yang disebut akan maju sebagai calon ketua umum tidak cukup berarti. Dia hanya didukung empat DPC di antara 495 DPC. Jadi, kongres ''sudah selesai'' sebelum dibuka. Apa hebatnya Mega, sehingga dijadikan ketua umum ''seumur hidup''? Dia hebat, yang jelas, karena anak kandung Presiden Soekarno. Kemudian, semasa Orde Baru, Megawati merupakan simbol kelompok tertindas dan perlawanan. Peristiwa 27 Juli 1996 semakin meningkatkan popularitas Mega. Popularitas Mega itulah yang mendongkrak PDIP dalam Pemilu 1999. Karena itu, dalam pemilu yang pertama pasca-Orde Baru tersebut, PDIP menjadi partai yang memperoleh suara paling banyak di antara 48 peserta pemilu. Meski hebat, sebenarnya Mega tidak pernah dipilih rakyat menjadi presiden. Dia menjadi presiden hanya karena perubahan dukungan DPR dan MPR dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Mega. Dalam Sidang Umum MPR 1999, meski PDIP menjadi partai pemenang, UUD 1945 masih mengamanatkan presiden dipilih oleh MPR. Karena itu, kemenangan PDIP saat itu bukan jaminan bahwa Mega secara otomatis menjadi presiden. Dalam Sidang Umum MPR 1999, Abdurrahman Wahid memenangi pemilihan tersebut. Pria yang akrab dipanggil Gus Dur itu memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. MPR yang saat itu merupakan representasi rakyat menunjukkan bahwa rakyat tidak memilih Megawati. Dirasa tidak adil, UUD 1945 pun diamandemen. Salah satu hasil amandemen itu menyatakan adanya pemilihan presiden (pilpres). Meski presiden dipilih secara langsung, Mega belum pernah membuktikan bahwa dirinya adalah pilihan rakyat. Buktinya, pada Pilpres 2004, dia kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf kalla. Pun demikian, dalam Pilpres 2009, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto mengalami nasib serupa seperti pada Pilpres 2004. Yakni, kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Berdasar laporan KPU pada 25 April 2009, Megawati-Prabowo memperoleh 32.548.105 suara (26,79 persen), sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mampu meraih 73.874.562 suara (60,80 persen). Dalam Pilpres 2009, yang perlu dicatat, suara Megawati semakin menurun dan suara Susilo Bambang Yudhoyono semakin naik daripada Pilpres 2004. Selain dari perolehan suara, hal tersebut juga terukur dari putaran pilpres. Pada Pilpres 2004 yang berlangsung dua putaran, Mega-Hasyim Muzadi berhak bersaing kembali dengan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pilpres 2009 hanya terjadi sekali putaran yang langsung memenangkan SBY-Boediono. Tidak hanya dalam pilpres Mega selalu kalah, dalam pemilu legislatif pun demikian. Peringkat PDIP dari pemilu ke pemilu semakin menurun. Pada Pemilu 1999 berada di top ranking, pada Pemilu 2004 di bawah Partai Golkar, dan pada Pemilu 2009 di bawah Partai Demokrat serta Partai Golkar. Data dan fakta tersebut seharusnya bisa dijadikan catatan dan mendinamisasi tubuh PDIP. Sosok Mega yang ternyata tidak mampu mengantarkan PDIP sebagai partai penguasa seharusnya dipertimbangkan seluruh anggota PDIP dalam kongres III ini. Seiring perjalanan waktu, pasti popularitas Megawati akan semakin menurun. Dengan semakin hilangnya ingatan Peristiwa 27 Juli dan meningkatnya pemilih dari kalangan muda, tentu sosok Megawati akan semakin dipertanyakan. Masih mayoritasnya desakan untuk mencalonkan Megawati menjadi ketua umum untuk periode mendatang ini menunjukkan minimnya demokratisasi di tubuh PDIP. Buktinya, ketika Guruh Soekarnoputra hendak mencalonkan diri, berbagai upaya dilakukan agar keinginan putra Soekarno itu terpotong. Semua baliho Guruh di arena kongres diturunkan. Dominasi di PDIP adalah kultus individu Megawati. Munculnya kultus individu Megawati bisa jadi karena masih kuatnya karisma Soekarno. Kultus individu itulah yang mengakibatkan apa yang dikatakan Megawati harus dilaksanakan. Meski banyak elite politik di PDIP seperti Taufik Kiemas, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung yang menginginkan berkoalisi, kalau Megawati menginginkan tetap beroposisi, arah PDIP pasti akan menurut kata Megawati. Kultus individu itu muncul biasanya pada partai-partai yang bersifat feodal dan tradisional. Mereka hidup dan mati hanya bergantung pada karisma seseorang. Dari paparan tersebut, rasanya tidak salah bila disimpulkan ada nepotisme di tubuh PDIP. (*) *). Ardi Winangun, pengamat politik dan pengurus Presidium Nasional Masika ICMI
