Refleksi :SBY bisa sepuh lidah tentang kemaslahatan untuk rakyat, tetapi bagaimana dengan harta hasil korupsi Suharto yang disembunyikan di berbagai pelosok dunia dan juga kasus bank Century? Bukankah kedua hal ini terkait kepentingan rakyat banyak?
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=16764 2010-04-19 Kemaslahatan untuk Rakyat Banyak Oleh : Wim Tangkilisan Akhir-akhir ini, sebuah tema sering diulang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berbagai kesempatan berpidato. Kadang, tema itu diangkat pula dalam percakapan pribadi, sehingga siapa pun bisa merasakan bahwa itu bukan sekadar retorika, melainkan benar-benar sebuah ide yang patut disimak dan menjadi dasar seluruh pemikiran SBY. SBY mengatakan dalam demokrasi, landasan bagi seluruh tujuan pemerintah dalam segala programnya adalah bagaimana memberikan kemaslahatan terbesar bagi sebagian besar rakyat. "To provide the greatest good to the greatest number of people." Hal serupa seharusnya menjadi tujuan setiap partai yang mendeklarasikan diri sebagai pembela demokrasi. Dengan sangat hati-hati ditegaskan Presiden, dalam demokrasi, hukum harus ditegakkan. Namun, pada saat sama, ketika kekuatan koersif hukum tidak cukup kuat untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang bergerak dalam kebebasan, maka pertimbangan akal sehat (reason) harus menjadi penopang sistem demokrasi. Sebab itu, berbicara tentang demokrasi, tidaklah cukup bila komponennya hanya mencakup aturan hukum (rule of law), namun harus dibarengi pertimbangan akal sehat (rule of reason). Di dalamnya, kebebasan dan pengelolaan negara harus dirasakan secara penuh oleh rakyat. Misalnya, pemberian pelayanan sosial yang sangat mendasar bagi rakyat banyak, yang hidupnya bergantung pada pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemikir Cerdas Dengan menggemakan tema "kemaslahatan terbesar bagi jumlah terbesar", Presiden SBY berada dalam barisan pemikir cerdas. Pada 1961, dalam perayaan pelantikannya, Presiden John F Kennedy menyatakan kalimat terkenal ini. "Jika sebuah masyarakat bebas tidak bisa menolong orang miskin yang jumlahnya begitu banyak, maka ia tidak dapat menyelamatkan sedikit mereka yang kaya," "If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich." Sebenarnya, kalimat seperti itu tidak hanya diucapkan para pemimpin politik saja. Selama berabad-abad, agama-agama mengajarkan keharusan mempraktikkan kemaslahatan bagi orang miskin, sebagai salah satu bentuk ekspresi menghadirkan kerajaan Surga di bumi. Pemerintah tentu saja tidak sedang mengharapkan balasan surgawi untuk kebaikan yang dilakukan selama di bumi. Tapi, yang jelas dan pasti, kesuksesan atau kegagalan dari sistem sosiopolitik yang mereka ciptakan akan dinilai dari seberapa banyak hal itu membawa kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah juga harus tunduk pada sebuah etika, yaitu etika imperatif yang membatasi pemerintah untuk hanya memfokuskan diri melakukan sebanyak mungkin kebaikan bagi sebanyak mungkin orang di bawah kepemimpinannya. Dari manakah etika imperatif itu berasal? Itu mungkin sesuatu yang melekat dalam intuisi manusia. Sebuah intuisi yang dihasilkan oleh evolusi manusia dan atau pun karena dimitoskan di dalam tulisan-tulisan para filsuf masa pencerahan Prancis, yang kemudian dikenal dengan istilah kontrak sosial antara pemerintah dan yang diperintah. Etika Utilitarian Adalah Jeremy Bentham, seorang intelektual Inggris yang hidup pada abad 19 mengungkapkan hal itu dalam kalimatnya yang terkenal, yang dengan itu dia dikenal sebagai seorang moralis. "Kemaslahatan terbesar bagi jumlah terbesar orang adalah ukuran dari kebenaran dan kesalahan". It is the greatest good to the greatest number. That is the measure of right and wrong. Dalam terang pemahaman inilah mengapa korupsi dinilai sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan. Sebab, hasil korupsi itu hanya dinikmati oleh sedikit individu sementara pada saat yang sama, tak terhitung jumlah orang yang sangat kekurangan atau tidak mendapat bagian dari kekayaan yang seharusnya terdistribusi secara merata kepada mereka. Kemudian, dalam kapasitasnya sebagai filsuf politik dan ahli hukum, Bentham menulis kalimat terkenal yang membuat dia digelari sebagai Bapak Utilitarianisme. Bentham menulis, "kebahagiaan terbesar masyarakat banyak adalah landasan bagi moral dan perundang-undangan". The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation." Dengan prinsip itu, setiap orang dinilai bermoral sejauh dia melayani kebahagiaan sebanyak mungkin orang lain. Jasad Bentham telah diawetkan dengan keajaiban ilmu pembalseman dan disimpan di University College, Inggris. Pemikirannya mengenai pemerintah telah diawetkan dengan lebih baik dalam kredo tugas pelayanan publik oleh pemerintah yang kemudian dikenal dengan ungkapan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat." Mitra Bentham, James Mill, memiliki putra yang terlatih dengan baik dalam membawa obor British utilitarianism. Anak itu, bernama John Stuart Mill, yang telah berkarya dan kemudian dikenal sebagai Bapak Libertarianisme modern. Pemikiran-pemikiran mereka itu, pada dewasa ini menjadi dasar bagi advokasi hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Tanda Tanya Besar Tidaklah salah kalau dikatakan, ide dan pemikiran SBY tentang "kemaslahatan terbesar bagi sebagian besar rakyat" memiliki silsilah agung dengan merujuk pada pemikiran para tokoh besar itu. Namun, pertanyaan besarnya terletak pada persoalan apakah Presiden SBY mempraktikkan apa yang diucapkannya. Menurut saya, jawaban atas pertanyaan itu ada pada rakyat Indonesia sendiri yang telah memilih SBY sebagai presiden. Pada periode pertama, SBY mengadopsi sebuah kebijakan ekonomi yang tanpa ragu-ragu, pro-bisnis, pro- lapangan kerja, dan pro-orang miskin (pro-business, pro-job creation, and pro-poor). Itu adalah kebijakan yang tepat dan sejalan dengan 'hati' Bentham. Kini semua menjadi jelas. Tidak hanya bagi Bank Dunia dan Dana Moneter International. Tetapi, juga kepada rakyat Indonesia sendiri, kebijakan itu ternyata berhasil. Kebijakan itu membawa pertumbuhan ekonomi yang dinamis lebih dari 6 persen dan juga penguatan pada jaring pengaman sosial negeri ini. Bisa dikatakan, salah satu bukti pelayanan terbaik pemerintahan SBY adalah terhindarnya mayoritas rakyat Indonesia, melalui manajemen yang sukses, dari penularan dampak krisis ekonomi dan keuangan global belum lama berselang. Dengan pertumbuhan sekitar 5 persen akhir tahun lalu, ekonomi Indonesia tidak hanya berhasil melewati masa krisis dengan baik, tetapi sekaligus juga menempatkan Indonesia bersama-sama dengan Tiongkok dan India, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia. Pertumbuhan itu merupakan sebuah kewajaran, karena besarnya pangsa konsumen. Berjuta-juta masyarakat, telah ditolong dengan berbagai program kredit mikro dan keuangan mikro dari pemerintah. Berbagi Visi Saat ini, SBY bertekad mengurangi jumlah rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari sekitar 20 juta menjadi 16 juta di akhir tahun. Upaya itu dilakukan melalui penganggaran Rp 37 triliun dana APBN untuk program kesejahteraan sosial dan keamanan sosial (social security). Presiden SBY juga mengalokasi sekitar Rp 144,4 triliun dana APBN untuk subsidi guna melindungi wong cilik. Program-program itu secara langsung akan menguntungkan berjuta-juta orang miskin. Namun, tidak cukup bila hanya ada pengangguran, jumlah anggarannya sendiri harus rasional untuk menggerakkan seluruh kegiatan pembangunan. Yaitu, tersedianya anggaran yang cukup bagi pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pembangkit listrik. Itu juga berarti, rasionalisasi sektor pertambangan dan tenaga kerja dan mungkin ke depan, rasionalisasi sektor investasi. Ketika anggaran penting itu tersedia, dan pada sisi lain, hukum yang bijaksana berada di tempatnya, maka dipastikan akan terjadi eksekusi dan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, kita bisa berharap, korupsi dapat diberantas atau setidak-tidaknya berkurang secara drastis. Harapan kita, pesan Presiden SBY harus diwujudkan oleh seluruh aktivitas pemerintahan dan atau siapa pun yang terlibat dalam politik, harus berjuang untuk mewujudkan "kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar" itu dengan segenap hati. Itu adalah pesan yang valid, yang telah diturunkan kepada setiap orang sebagai warisan rohani dan intelektual dari pemikiran-pemikiran besar yang melintasi segala zaman, yang oleh itu juga, dapat menuntun Indonesia menuju kebesarannya. SBY telah melakukan semampunya apa yang diucapkannya. Tetapi, dia tidak dapat melakukannya sendirian. Semua orang, tidak hanya kabinet atau partainya, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, harus memperhatikan seruan itu. Akan menjadi sebuah tragedi bagi Indonesia, jika seruan Presiden untuk "kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar" itu hanya menjadi teriakan nyaring di padang belantara. Penulis adalah Pemimpin Umum Harian "Suara Pembaruan"
