Refleksi : Kebiasaan penguasa rezim kleptokratik ialah suka menghayal untuk memperindah kesuksesan kekuasaan mereka, ibarat muka bopeng dipercantik dengan lapisan bedak.
http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/13162/Kwik-Khayal-Target-Pertumbuhan-RI-versi-Pemerintah.jp Kwik: Khayal, Target Pertumbuhan RI versi Pemerintah [sumber: Jakartapress.com] Jumat, 23/04/2010 | 14:18 WIB Jakarta - Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie menilai target pertumbuhan ekonomi 7 persen oleh pemerintah di tahun 2014 tidak masuk akal. Pemerintah dinilai hanya menebar mimpi tanpa realisasi. "Pemerintah mengehendaki pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun 2014. Itu artinya butuh investasi Rp 10.000 triliun dalam lima tahun atau US$ 200 miliar dalam setahun," papar Kwik dalam dialog bertajuk "Membedah Program Pro Rakyat Pasca Rakernas Tampaksiring" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/4/2010). Kwik mengaku terkejut mendengar target yang diputuskan dalam Rakernas Tampaksiring 19-21 April 2010 lalu. Kwik menilai target tersebut terlalu berat. "Saya sangat terkejut uangnya akan didapat darimana, darimana uang sebanyak itu. Waktu saya tanya, kata orangnya Pak Boediono belum tahu, kenapa cuma 7 persen tidak sekalian 14 persen kalau cuma mimpi yang fantastis yang tidak tahu realisasinya," kritik Kwik. Presiden SBY mengadakan Rakernas dengan pemerintah pusat dan daerah di Istana Tapaksiring, Bali, 19-21 April lalu. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen di akhir masa pemerintahannya, selain itu Presiden juga menargetkan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang signifikan. Tak Sanggup Penuhi Produksi Minyak 965 Ribu Barel Kementerian ESDM dan Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) mengusulkan agar target lifting dan produksi minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2010 diturunkan dari 965.000 barel per hari (bph) menjadi 955.000 bph. "Perubahan besaran angka lifting menjadi 955.000 bph dari sebelumnya yang tertuang di APBN 2010 sebesar 965.000 bph," ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis malam (22/4/2010). Menurut Darwin, usulan tersebut didasari data historis selama 4 bulan terakhir dan satu tahun yang lalu. Selama 4 bulan terakhir, angka rata-rata produksi minyak nasional mencapai 954.000 bph. Pertimbangan lainnya adalah keberhasilan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melaksanakan program kerja dan anggaran selama tahun 2009. Kepala BP Migas R Priyono akhirnya juga sepakat untuk menurunkan target lifting dan ptoduksi minyak tersebut. "Angka 955.000 bph masih dalam rate BP Migas, dan jika dibantu semua pihak, BP Migas menyatakan siap," kata Priyono. Rapat pembahasan mengenai PNBP Sektor Migas dan Minerba, Asumsi Makro (lifting minyak bumi dan harga minyak mentah Indonesia (ICP)) untuk RAPBN-P Tahun Anggaran 2010 memang berlangsung alot. Pemerintah dan Komisi VII DPR masih tarik menarik soal target produksi dan lifting minyak, karena sebelumnya Kepala BP Migas Priyono menyatakan pihaknya hanya optimis target produksi minyak hanya bisa mencapai 917.000 bph dan menetapkan 965.000 bph sebagai target pesimis BP Migas. Pernyataan dari Kepala BP Migas tersebut, membuat Komisi VII DPR meminta kepada pemerintah untuk menetapkan target lifting dan produksi minyak yang lebih realistis. Rapat yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 24.00 Wib itu pun masih belum mendapatkan hasil karena Komisi VII DPR belum menyetujui usulan baru dari pemerintah dan BP Migas tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi VII Effendy Simbolon, pihaknya meminta pemerintah memberikan argumen dan data pendukung mengapa muncul angka tersebut. "Jadi kami bisa menilai secara obyektif," kata politisi PDIP ini. Rencananya, Komisi VII DPR akan mengagendakan rapat kembali dengan pemerintah terkait keputusan lifting tersebut. Pasalnya, lifting minyak menjadi tulang punggung ABPN selain sektor pajak. "Paling lambat Senin pekan depan," kata dia. Target Lifting Turunkan Penerimaan Rp 3 Triliun Penurunan target lifting dan produksi minyak dalam RAPBN-P 2010 dari 965.000 barel per hari (bph) menjadi 955.000 bph diperkirakan akan menurunkan penerimaan negara sekitar Rp 2,5-3 triliun. "Kalau turun 10.000 bph itu nanti akan menurunkan penerimaan Rp 2,5-3 triliun," ujar Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto, Jumat (23/4/2010). Sementara jika target lifting sebesar 955.000 bph disetujui DPR dan ternyata realisasinya malah sesuai dengan yang diusulkan BP Migas sebesar 917.000 bph, maka akan menambah defisit sekitar Rp 10-12,5 triliun. "Perhitungan itu dengan menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 80 per barel dalam RAPBN-P 2010 disetujui," kata dia. Pri Agung menilai, usulan penurunan target lifting menjadi 955.000 bph tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, jika dibandingkan dengan target lifting sebelumnya sebesar 965.000 bph dan melihat realisasi produksi sebesar minyak hingga pertengahan April 2010, produksi rata-rata minyak nasional mencapai 955.980 barel per hari, maka angka itu dinilai realistis. "Namun kalau melihat pernyataan Kepala BP Migas yang hanya optimis target produksi minyak 917.000 bph maka target baru pemerintah tersebut sebagai angka politik atau dipaksakan," kata dia. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyatakan pihaknya belum bisa memberikan persetujuan atas usulan baru dari pemerintah tersebut, karena masih menunggu data-data teknis terkait usulan itu. "Jangan sampai kita beli ayam dalam karung. Kami tidak ingin angka ini sebagai political number saja, yang ternyata di akhir tahun target ini tidak tercapai dan malah menambah defisit," ungkapnya. Seperti diketahui, Kementerian ESDM dan BP Migas telah mengusulkan agar target lifting dan produksi minyak RAPBNP 2010 diturunkan dari 965.000 bph menjadi 955.000 bph. Menurut Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, usulan tersebut didasari data historis selama empat bulan terakhir dan satu tahun yang lalu. Selama empat bulan terakhir, angka rata-rata produksi minyak nasional mencapai 954.000 bph. Pertimbangan lainnya adalah keberhasilan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melaksanakan program kerja dan anggaran selama tahun 2009. Rapat pembahasan mengenai PNBP Sektor Migas dan Minerba, Asumsi Makro (lifting minyak bumi dan harga minyak mentah Indonesia (ICP)) untuk RAPBN-P Tahun Anggaran 2010 memang berlangsung alot. Pemerintah dan DPR masih tarik menarik soal target produksi dan lifting minyak ini, karena sebelumnya Kepala BP Migas R Priyono menyatakan pihaknya hanya optimis target produksi minyak hanya bisa mencapai 917.000 bph dan menetapkan 965.000 bph sebagai target pesimis BP Migas. Pernyataan dari Kepala BP Migas tersebut, membuat Komisi VII DPR meminta kepada pemerintah untuk menetapkan target lifting yang lebih realistis. Rapat yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 24.00 Wib itu pun masih belum mendapatkan hasil karena Komisi VII DPR belum menyetujui usulan baru dari pemerintah dan BP Migas tersebut. Rencananya rapat akan dilanjutkan pada Senin (26/4/2010) mendatang. (*/dtc/re
<<Kwik-Khayal-Target-Pertumbuhan-RI-versi-Pemerintah.jpg>>
