http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2010050602084411
Kamis, 6 Mei 2010
BURAS
'Enough is Enough', Proyek-proyek DPR!
"DPR--Dewan Perwakilan Rakyat--menyiapkan di APBN Rp1,8 triliun untuk
membangun gedung baru kantor para wakil rakyat itu, dengan alasan gedung yang
ada tidak layak pakai!" ujar Umar.
"Anggaran itu terkesan dipaksakan, karena pada September 2009 Departemen
Pekerjaan Umum (PU) telah meneliti gedung itu, hasilnya masih layak pakai--cuma
perlu perbaikan kecil di bagian tertentu! Lalu belakangan muncul alasan baru,
gedungnya miring 8 derajat akibat gempa 7,3 SR di Tasikmalaya--ini juga
dibantah PU!"
"Menyedihkan cara DPR memaksakan proyeknya! Terakhir muncul alasan baru
lagi, dari ketua DPR, sudah over-capacity--padahal anggota DPR cuma tambah 10
dari priode sebelumnya! Malah, kalau sebelumnya anggota MPR 1000 orang, kini
diganti anggota DPD hanya 132 orang!" sambut Amir. "Mereka paksakan gedung yang
belum berusia 20 tahun itu dihancurkan, padahal gedung dibangun dengan
konstruksi tahan ratusan tahun!
Nafsu gagah-gagahan telah membuat mereka tega melakukan itu, tanpa
memikirkan rakyat yang diwakilinya masih melarat compang-camping, sehingga dana
gedung yang dihancurkan atau Rp1,8 triliun untuk membangun yang baru lebih
afdal buat mengatasi kesulitan hidup rakyat!"
"Itu pun rupanya belum cukup!" tukas Umar. "APBNP 2010 disahkan DPR dalam
bentuk blangko kosong, tak ada daftar proyek dan program yang dibiayai dengan
jumlah anggaran yang disetujui! Seharusnya, eksekutif mengusulkan proyek dan
program, DPR mengkritisi urgensi dan nilai proyek atau program! Tapi kali ini,
komisi-komisi DPR dan mitra kerja departemen/BUMN menyusun proyek dan program
untuk mengisi anggaran yang telah disetujui! Jadilah semua itu proyek-proyek
DPR!"
"Enough is enough!" entak Amir. "Kalangan DPR rupanya tidak menarik
pelajaran dari penilaian Transparency Internasional bahwa DPR lembaga terkorup
di Indonesia, atau banyaknya anggota DPR masuk bui akibat proyek-proyek
DPR--dari penyusunan UU sesuai kepentingan pemesan, sampai alih fungsi lahan
hutan!"
"Proyek pembangunan gedung dan blangko APBN bahkan lebih buruk dari
proyek-proyek DPR yang menjerumuskan banyak anggota DPR, karena proyeknya
terkait langsung kepentingan kalangan DPR! Conflict of interest-nya jauh lebih
mencolok!" tegas Umar.
"Maka itu, alangkah baik kalangan DPR introspeksi diri sebelum terlambat,
karena selain proyek-proyek DPR mengencundangi hak dan kepentingan rakyat
dengan mendahulukan kepentingan para anggota DPR, conflict of interest yang ada
mengancam integritas dan kredibilitas--salah-salah bukan harus
dipertanggungjawabkan kepada rakyat pemilih, tapi di muka hukum!"
H. Bambang Eka Wijaya
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
