Refleksi : Mengapa harus jauh-jauh belajar dari konflik di Afghanistan tanpa diselidiki konflik dan dipelajari sekian banyak konflik SARA yang terjadi di dalam wilayah NKRI, misalnya Sitibondo, Jakarta Mei 1998, Maluku-Poso 1999-2003 etc. Korban di Maluku saja lebih dari 10.000 jiwa, 500.000 pengungsi, belum lagi terhitung harta benda. Untuk menyegarkan ingatan tentang sponsor konflik Maluku-Poso, silahkan lihat video footage ini : http://www.youtube.com/watch?v=jlwaKAycFYY
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59096:belajar-dari-konflik-kyrgyzstan&catid=77:tajuk-rencana&Itemid=131 Belajar dari Konflik Kyrgyzstan KERUSUHAN di Kyrgystan yang diperkirakan menewaskan sekitar 2.000 orang itu kembali mengingatkan kita bahwa ternyata konflik etnis masih merupakan bahaya laten dunia di era modern ini. Langkah antisipasi internasional perlu disusun untuk mencegah jatuhnya korban yang begitu besar. Apa yang terjadi di Kyrgyzstan dalam pekan-pekan ini jelas dapat dikatagorikan sebagai pemusnahan etnis (ethnic cleansing). Etnis Kyrgyz yang mayoritas membantai suku Uzbeks yang minoritas. Pemusnahan etnis ini mengingatkan kita kembali pada tragedi-tragedi yang sama yang terjadi sebelumnya, seperti pembantaian di Kongo dan Bosnia. Sangat sulit untuk mempercayai bahwa di era modern seperti saat ini, di mana globalisasi telah membuat dunia menjadi desa yang kecil, lalu lintas manusia dan barang yang telah begitu menglobal sehingga batas antara satu negara dengan negara lain, termasuk keragaman manusianya, seakan tak tampak lagi. Individu di satu negara telah 'berbaur' dengan individu dari negara lain, apalagi dalam satu negara. Kebencian etnis rasanya sulit timbul di era yang serba global ini. Yang juga sulit untuk dipercaya ialah model hubungan antar individu dalam semua tragedi pembersihan etnis itu ternyata sama: mereka yang saling bunuh ini, walau berlainan etnis, sebenanya adalah 'sesama para tetangga', berasal dari komunitas yang sama. Lihatlah tragedi di Kongo, suku Hutu dan Tutsi sebenarnya telah hidup berdampingan selama ratusan tahun. Begitu juga etnis Serbia, Bosnia, Kroasia dalam tragedi Bosnia. Etnis Kyrgiz dan Uzbeks juga selama ini hidup berdampingan di Kyrgystan. Pencetus pembersihan etnis ini juga sama: faktor politik. Di Kongo, pemilu menjadi pemicu konflik, di Bosnia pemicunya adalah pembubaran negara Yugoslavia dan konflik Kyrgyzstan ini dipicu larinya Presiden Kurmanbek Bakiyev -- yang didukung etnis Uzbek -- setelah dikudeta kelompok yang didukung etnis Kyrgyz. Dari sini bisa kita lihat bahwa pemusnahan etnis ini sama sekali bukan diakibatkan perbedaan etnis, agama atau budaya, tapi murni akibat tangan-tangan kotor para politikus yang mengeksploitasi perbedaan. Dengan masih begitu rawannya dunia terhadap ledakan konflik etnis yang biasanya memakan korban yang begitu besar, kerusuhan Kyrgyzstan ini telah memperingatkan kita bahwa dunia perlu 'perangkat khusus' untuk mengantisipasi kerusuhan. Mengapa setiap kali konflik etnis terjadi memakan begitu banyak korban ? Jawabnya cuma satu: lambatnya reaksi internasional !. Dalam konflik Bosnia, Kongo, tentara penjaga perdamaian internasional baru dikerahkan setelah aksi kerusuhan meluas. Dalam konflik Bosnia bahkan pasukan internasional baru dikerahkan setelah sekian tahun !. Dalam konflik Kyrgyzstan ini, belum ada tanda-tanda pasukan penjaga perdamaian akan dikerahkan. Penyebab utama dari lambatnya pengerahan pasukan internasional ini adalah birokrasi di Dewan Keamanan PBB yang begitu rumit. Perlu sekian banyak sidang yang memakan waktu sebelum pasukan penjaga perdamaian bisa dikerahkan. Padahal pasukan penjaga perdamaian internasional merupakan satu-satu pihak yang mampu untuk mencegah aksi pembersihan etnis. Mengharapkan pemerintah setempat ataupun negara-negara tetangga untuk menurunkan aparat keamanan sulit untuk diharapkan karena mereka umumnya terlibat langsung dalam konflik, paling tidak dalam ikatan emosional etnis. Karena itu, yang kita butuhkan untuk mencegahkan jatuhnya korban yang besar dalam konflik etis ini adalah militer dengan gugus tugas reaksi cepat -- rapid reaction force -- dari unit pasukan penjaga perdamaian dunia, yang langsung dapat dikerahkan begitu kerusuhan etnis terjadi, tanpa menunggu birokrasi yang berbelit.
