Refleksi : Kalau namanya saja sudah Dewan Penipu Rakyat [DPR] maka tentu sekali tidak dipedulikan nasib rakyat. Rakyat hanya dipakai sebagai sepuhan lidah yang tidak bertulang.
http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=97160 Dewan tidak lagi peduli nasib rakyat Tanggal : 25 Jun 2010 Sumber : Harian Terbit SEBAGIAN besar partai politik yang ada di DPR RI sudah tidak peduli dengan rakyat atau konstituen mereka. Buktinya, mereka menyetujui pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Gas (BBG), tol dan pajak kendaraan dalam waktu hampir bersamaan. Hal itu dilontarkan aktivis Kompak, Fajroel Rachman menjawab Harian Terbit, Rabu (23/6) pagi menanggapi rencana pemerintah menaikkan TDL dan BBG bulan depan. "Saya melihat baik pemerintah maupun sebagian besar kader parpol yang ada di DPR RI sudah tidak peduli dengan rakyat. Buktinya, mereka sekongkol untuk menaikkan kebutuhan rakyat ketika ekonomi sebagian besar anak bangsa masih terpuruk, apalagi kenaikan itu dalam waktu bersamaan," kata dia. Menurut Fajroel, keputusan pemerintah menaikkan BBG, itu adalah salah. "Kita menjual gas ke Cina dengan harga sepertiga dari harga dalam negeri. Ini kan aneh. Harusnya yang terjadi adalah sebaliknya," kata dia. Fajroel juga meminta Presiden SBY untuk mengganti para pembantunya yang tidak mau berjuang untuk rakyat. Pemerintah nampaknya ingin bermain di air keruh. Ketika kasus Century tidak jelas kelanjutannya, ditimpa kasus Susno Duadji, lalu diterjang kasus video porno Artis Ariel-Luna Maya-Cut Tari yang menyita perhatian publik, tahu-tahu pemerintah bersama DPR sepakat menaikkan sejumlah kebutuhan vital orang banyak. Tidak saja TDL, dan gas, juga tarif SIM, tol, dan lainnya yang kesemuanya berdampak keras terhadap kenaikan harga sembako, sebagaimana mulai dikeluhkan kaum ibu di berbagai daerah. Sungguh kita prihatin karena sikap bijak dan arif dari pejabat negeri ini ternyata sulit kita temukan. Kita tidak menagih janji saat kampanye pemilu tapi tetap saja rakyat yang menjadi tumpuan beban negara tanpa sempat menyuguhkan kemakmuran yang berkeadilan adalah hal yang patut kita sesalkan. Mungkin benar bahwa anggota dewan itu wakil partai politik, bukan wakil rakyat. Lebih betul lagi bahwa pihak eksekutif telah menjalin kerja sama yang baik dengan legislatif. Namun ada makna yang tidak pas pada pengertian itu. Kita butuh pencerahan, syukur bisa membuat kaum ibu tidak cemberut. *
