http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=141793 [ Sabtu, 26 Juni 2010 ]
Infrastruktur Butuh Rp 1.429 Triliun JAKARTA - Pemerintah berusaha keras merealisasikan target investasi Rp 10 ribu triliun pada 2014. Salah satunya caranya, membangun infrastruktur jalan maupun energi. Untuk keperluan tersebut, pemerintah membutuhkan dana sekurang-kurangnya Rp 1.429 triliun. "Itu dipakai untuk proyek infrastruktur. Paling tidak, proyek-proyek energi dan berbagai pembangunan jalan yang terhambat harus dilanjutkan," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto di kantornya kemarin (25/6). Menurut dia, dana Rp 1.429 triliun tersebut harus digelontorkan hingga lima tahun mendatang atau sekitar Rp 300 triliun per tahun. Saat ini, pemerintah menggandeng investor swasta dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur. Selain proyek di sektor energi, pemerintah juga fokus membangun proyek-proyek di sektor jalan, seperti pembangunan tol trans-Jawa maupun nontrans-Jawa. "Masih ada 24 ruas tol yang harus dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Itu akan dikoordinasikan," ungkapnya. Lucky menuturkan, untuk merealisasikan rencana-rencana infrastruktur tersebut, pemerintah akan membenahi masalah pembebasan lahan. Salah satu caranya, membuat Undang-Undang Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik. Dengan UU itu, hak tanah bisa dicabut, sepanjang digunakan untuk kepentingan umum. "Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa selesai." Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S. Uno menjelaskan, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan ekonomi daerah. "Khususnya, untuk mendukung kawan-kawan pengusaha di daerah agar lebih maju berkembang. Apalagi, untuk sektor usaha kecil dan menengah. Saya sangat berpihak pada pengembangan ekonomi di daerah," paparnya. Keberpihakan tersebut, kata Sandi, diaktualisasi dalam berbagai bentuk aksi agar berbagai hambatan investasi di daerah semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. "Contohnya, mendukung kemudahan pembiayaan (financing), meningkatkan kapasitas pengusaha di daerah, dan melakukan berbagai promosi bisnis di dalam maupun luar negeri," terangnya. Dia mengungkapkan, seiring dengan perkembangan otonomi, pertumbuhan ekonomi di daerah makin baik. Tidak mustahil akan banyak pengusaha muncul dari daerah. Sandi menegaskan, Kadin mempunyai tantangan untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru serta memperkuat pengusaha kecil menengah yang sudah dan mulai tumbuh. Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sebab, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi mulai jenuh. "Potensi ekonomi di daerah sangat besar. Terutama, industri kreatif dan yang berbasis budaya," jelasnya.
