From: firdaus cahyadi <firdau...@yahoo. com>
Subject: Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award
To:
Date: Tuesday, July 6, 2010, 1:58 AM
Anda mau ikutan?
Caranya mudah..silahkan cantumkan nama dan lembaga anda di bawah ini dan reply
email ini..
************ ****
Surat terbuka untuk para penerima Bakrie Award*)
Bapak dan Ibu penerima Bakrie Award,
Bapak dan Ibu tentu mengikuti berita-berita Lumpur Lapindo yang, hingga
kini, aktif menyemburkan lumpur panas 100.000 meter kubik tiap harinya.
Melumpuhkan 19 Desa dari tiga kecamatan; Porong, Jabon, dan Tanggul
Angin. Menyebabkan 14.000 KK kehilangan kehidupan normal mereka,
menenggelamkan 33 sekolah dan 6 pondok pesantren menelantarkan
murid-santrinya. Menyebabkan 15 orang meninggal, karena ledakan pipa
gas yang disebabkan penurunan tanah setelah semburan dan 5 orang
meninggal akibat gas beracun. Lumpur ini juga telah menyebabkan
penyakit saluran pernafasan meningkat pesat di desa-desa tersebut.
Untuk semua kehilangan itu PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) hanya
memberikan ganti-rugi dengan membeli tanah, rumah, dan sawah para
korban. Itupun yang menurut peraturan presiden selesai dalam dua tahun
setelah bencana, hingga kini, baru 60 persen korban yang telah menerima
ganti rugi ini.
Tak ada ganti rugi soal kesehatan, pendidikan, sosial, dan pencemaran
lingkungan.
Saya yakin juga kalau Bapak dan Ibu tahu kalau Pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono tak bisa berbuat banyak untuk menekan Abu Rizal
Bakrie supaya segera menyelesaikan tanggungjawabnya. Bahkan dalam
revisi Perpres terbarunya SBY justru membagi tanggungjawab Lapindo
dengan membebankan pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta pada
kas negara dan kas negara juga membayari semua tanggung jawab sosial
selain tanah-sawah- rumah.
Di ranah hukum; gugatan perdata yang diajukan YLBHI maupun banding yang
diajukan Walhi, kalah di pengadilan dan tuntutan pidananya pun
dihentikan. Di ranah politik; Kami yakin Bapak dan Ibu juga tahu, karir
politik Bakrie kian mencorong dengan memenangi bursa pencalonan ketua
umum Partai Golkar dan bahkan menggusur Sri Mulyani dan Bakrie juga
menjadi ketua harian partai koalisi dan semua orang tahu posisi itu
sama dengan posisi wakil presiden bayangan. Bahkan lebih.
Perusahaan-perusaha an Bakrie diduga banyak melakukan penggelapan Pajak.
Akhir 2009, Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan
pidana pajak dari tiga perusahaan tambang Bakrie PT Kaltim Prima Coal
(KPC), PT Bumi Resaurces Tbk., PT Arutmin Indonesia. Ketiga perusahaan
ini, diduga tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar.
Total tunggakan pajak tiga perusahaan ini hingga Rp 2,1 triliun, dengan
rincian: KPC Rp 1,5 triliun, PT Bumi Rp 376 miliar, PT Arutmin Rp 300
miliar.
Bapak dan Ibu juga pasti tahu, orang-orang dekat Bakrie seperti Andi
Alfian Mallarangeng, kini melenggang menuju kursi Partai Demokrat 1
(meskipun akhirnya kalah) dan Yuniwati Teryana, vice president External
Relation Lapindo Brantas, Inc, Gesang Budiarso, Anggota Dewan Komisaris
MLJ, dan Bambang Prasetyo Widodo, direktur operasional MLJ, mengincar
posisi bupati Sidoarjo.
Kami juga yakin Bapak dan Ibu tahu, bagaimana pemerintah Jawa Timur
juga patah arang dan menyerah menangani kasus Lapindo dan yang lebih
parah, pansus DPRD Sidoarjo bahkan tak punya inventaris data aset
pemerintah kabupaten yang tenggelam dalam lumpur. Dan setelah empat
tahun bencana lumpur ini, baru kemarin (20/6/2010), pansus mendesak
pemerintah kabupaten untuk menginventarisir aset-aset tersebut dan
meminta ganti rugi pada Lapindo.
Bisa dibayangkan betapa mengerikan, akibatnya, kalau Jawa Timur dipimpin oleh
orang-orang Bakrie.
Kami juga yakin, Bapak dan Ibu tahu, kalau Bakrie juga memodali banyak
media (online, cetak, TV) dan media-media ini tidak membicarakan
keburukan Bakrie dan serempak mendorongkan opini bahwa Lumpur Lapindo
disebabkan oleh gempa Jogjakarta 26 Mei 2006. Opini ini dibantah dengan
lantang oleh para geolog internasional dalam pertemuan ilmiah para
geolog di Capetown, Afrika Selatan. Dari 42 geolog yang hadir, hanya 3
orang, yang menyatakan hubungan lumpur dengan gempa. Tentu Bapak dan
Ibu juga tahu, dua dari tiga orang orang itu punya hubungan khusus
dengan Lapindo. Semua ini adalah kejahatan dan ketidakadilan yang
sistemik.
Tak hanya itu, media-media ini juga memberitakan pernyataan-pernyata an
Bakrie bahwa persoalan-persoalan lumpur Lapindo telah kelar, para
korban sudah mendapatkan ganti rugi dan sudah mendapatkan rumah, dan
keluarga Bakrie sudah mengeluarkan Rp. 6,2 triliun untuk menangani
kasus ini. Mereka mengutip pernyataan-pernyata an ini bulat-bulat tanpa
melihat bahwa masih banyak korban yang mengungsi, rumah-rumah yang
diberikan masih bermasalah sertifikatnya, rel-rel kereta api belum
diganti, sungai dan laut Porong yang tercemar dan rusak, tambak-tambak,
sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren yang semua rusak dan belum
diganti.
Sebagai intelektual yang punya tanggungjawab sosial, pertanyaan kami,
kenapa Bapak dan Ibu tak menyuarakan kejahatan dan ketidakadilan yang
sistemik ini? Saya lantas mencari alasan kenapa Bapak dan Ibu melakukan
hal itu dan ketemu dengan Bakrie Award, penghargaan tahunan yang
diberikan keluarga Bakrie pada intelektual- intelektual Indonesia, dan
Bapak dan Ibu telah menerima hadiah yang kian tahun kian bertambah
jumlah penerima dan nominal handiahnya.
Kami curiga dengan hadiah dari Bakrie ini Bapak dan Ibu jadi sungkan
untuk mengkritik keburukan Bakrie dan membiarkan Bakrie dan kroninya
menguasai negeri ini dengan tidak adil. Kecurigaan ini didasarkan pada
pidato-pidato para penerima saat penerimaan penghargaan ini yang isinya
memuji-muji pemberi hadiah.
Kami masih berharap pada Bapak dan Ibu untuk bisa kritis terhadap
Bakrie dan membela para korban Lapindo. Caranya dengan mengembalikan
hadiah Bakrie Award dan menuntut keluarga Bakrie untuk menyelesaikan
tanggungjawabnya pada korban.
Penolakan tegas Romo Franz Magnis-Suseno terhadap Bakrie award dan
pengembalian Bakrie award oleh Goenawan Mohamad terhadap Bakrie Award
dilakukan karena mereka berdua meyakini kalau ada ketidakadilan dalam
kasus Lapindo. Goenawan, dalam siaran persnya di Kedai Tempo Utan Kayu
kemarin, melihat pemberian award ini terkesan menutupi yang jelek.
“Pengembalian ini untuk mengingatkan jangan coba-coba menutupi yang
borok dengan kebaikan," tutur Goenawan.
Para ahli geologi meyakini semburan lumpur Lapindo akan tetap aktif
menyembur hingga 30 tahun ke depan dan akankah Bapak dan Ibu diam
selama 30 tahun dan menunggu jumlah korban semakin banyak hingga Anda
sadar ketidakadilan ini?
Jawabanya saya mohon tanyakan pada hati nurani Anda.
* Para penerima Bakrie Award:
2003: Sapardi Djoko Damono (kesusastraan) dan Ignas Kleden
(sosial-budaya) . BA 2004: Goenawan Mohamad (kesusastraan) dan
Nurcholish Madjid (sosial-budaya) BA 2005: Budi Darma (kesusastraan) ,
Sri Oemijati (kedokteran) . BA 2006: Arief Budiman (pemikiran sosial),
dan Iskandar Wahidiyat (kedokteran) . BA 2007: Putu Wijaya (sastra),
Sang¬kot Marzuki (kedokteran) , Jorga Ibrahim (sains), dan Balai Besar
Pene¬litian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang (teknologi). 2008:
Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto (kedokteran) ,
Laksamana Tri Handoko (ahli fisika), Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
2009: Sajogyo (pemikiran sosial), Ag Soemantri (dokter), Pantur Silaban
(sains), Warsito P. Taruno (Teknologi), Danarto (Kesusastraan) .
Para Penyeru:
1. Siti Maemunah, Jariangan Advokasi Tambang (Jatam)
2. Andree Wijaya (Jatam)
3. Usman Hamid, Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia
5. Riza Damanik, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
6. Berry Nadian Furqon, Walhi Nasional
7. Taufik Basari, LBH Masyarakat
8. Doel Haris, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9. Catur, Walhi Jawa Timur
10. Rini Nasution, Yayasan Satudunia
11. Musjtaba Hamdi, Posko Korban Lapindo-Porong, Sidoarjo
12. Firdaus Cahyadi, Yayasan Satudunia
13. Sinung , KontraS
14. Ndaru, Imparsial
15. Larasati, LBH Masyarakat
16. Luluk, Jatam
17. Beggy, Jatam
18. Pius Ginting, Walhi Nasional
19. Halim, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
20. Dewi, Solidaritas Perempuan
21. Dyah Paramita, ICEL
22. Selamet Daryoni, Institut Indonesia Hijau
23. Rinda, Yayasan Satudunia
24. Hendro Sangkoyo
25. Torry Kuswardono
26. Arief Wicaksono
27. Andreas Harsono, Yayasan Pantau
28. Imam Shofwan, Yayasan Pantau
