Refleksi : Dalam film-film Hollywood koboi (cowboy) digambarkan sebagai orang baik, penegak hukum dan pembela penduduk yang diperas oleh para bandit. Tetapi seperti kata pepatah Melayu kuno: "Lain ladang, lain belalang", jadi kalau dalam film made in Jakarta, koboi Satpol PP terbalik fungsi dan tugasnya dari film Hollywood, yaitu menjadi pembela yang tidak benar alias bandit. Ada yang belum belum dikasi senjata saja sudah arogan, apalagi kalau punya senjata pasti lebih hebat sifat dan tindakannya.
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/satpol-pp-bisa-jadi-koboi-kota/ Senin, 12 Juli 2010 12:09 Satpol PP Bisa Jadi Koboi Kota? JAKARTA - Warga sontak menentang wacana petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dipersenjatai pistol. Selama ini dengan pentungan saja petugas penegak peraturan daerah (perda) ini sudah tampil petantang-petenteng, apalagi kalau diberi pistol, bisa-bisa mereka menjadi koboi di Ibu Kota! Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Bayu (14), ketika tim sepakbola Spayol berhasil membobol gawang lawan. Skor masih 1-0 untuk tim nasional Spayol. Karena kegigihan dan keuletan, akhirnya tim kesayangannya dapat mengalahkan Belanda dengan skor 2-0. Bayu terlihat senang, kemudian mengeluarkan uang Rp 3.000 untuk membayar uang sewa Playstation. Kemudian, ia pun pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Bendungan Melayu, RT 02/02, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Nama lengkap remaja yang mengidolakan Spayol pada Piala Dunia 2010 ini adalah Bayu Listiyanto. Ia juga menjadi korban kekerasan anggota Satpol PP saat terjadi tragedi di makam Mbah Priuk pada 14 April 2010. Ia sempat menjalani perawatan intensif selama 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sakit Koja, akibat kekerasan yang dilakukan anggota Satpol PP. Secara keseluruhan, kondisi siswa kelas dua SMP ini cukup baik. Hanya dua luka bekas jahitan yang terlihat di bagian pelipis sebelah kiri serta bagian keningnya. "Itu 'oleh-oleh' dari Satpol PP," kata Sulis (42), ayah Bayu, saat menemui SH di rumahnya, Minggu (11/7). Menurut Sulis, sejak sembuh dari perawatan di RSUD Koja, putra keduanya itu sempat mengalami trauma bila melihat kerumunan orang. Remaja bertubuh besar ini, dijelaskannya, akan langsung menghindar atau kembali ke dalam rumah. Butuh pendekatan ekstra bagi pria yang bekerja di bengkel las bubut ini kepada anaknya. Lebih dari dua minggu, Bayu takut pada kerumunan orang. "Dan yang lebih repot lagi, di ujung gang rumah kami adalah pasar kaget. Jadi ia baru bisa keluar rumah saat sore hari, ketika aktivitas pasar telah selesai," ujarnya. Bukan hanya keramaian orang yang beraktivitas di pasar, tetapi juga kerumunan yang lain seperti kerja bakti. Selain itu, saat Bayu bersekolah, ia awalnya takut mengikuti upacara bendera. Namun setelah diberi pengertian dan bimbingan oleh orang tua serta guru-gurunya, ia akhirnya terbiasa. Butuh waktu lebih dari dua minggu bagi Sulis dan istrinya untuk "mengobati" trauma putranya itu. Menurutnya, setiap sore dan saat libur, ia menyempatkan waktu untuk mengajak putranya jalan-jalan menggunakan sepeda motor. "Sembari jalan-jalan, saya ajak ngobrol. Kami tidak pernah bawa dia ke psikiater untuk mengobati traumanya. Tapi untung dia sekarang sudah kembali seperti sediakala," katanya senang. Bayu yang saat itu ikut menemani SH, terlihat tidak banyak bicara. Kepala terus menunduk, meskipun sesekali menjawab pertanyaan SH dengan singkat. Menurut Sulis, Bayu memang cenderung pemalu dan lebih diam bila dibandingkan tiga saudaranya yang lain. Meskipun Bayu sudah tidak lagi trauma pada tragedi Mbah Priok, bekas luka di wajahnya akan selalu menjadi kenangan, yang mungkin tidak pernah mau diingatnya. Dan menanggapi tentang rencana pemerintah untuk mempersenjatai personel Satpol PP, baik Sulis maupun Bayu jelas menolak. Menurutnya, saat kejadian di makam Mbah Priuk dan aksi-aksi penertiban lainnya yang dilakukan Satpol PP, belum ada yang menggunakan senjata api. Namun para petugas pamong praja tersebut kerap berbuat arogan, dan menganggap warga sipil adalah musuh yang harus dihabisi. "Saya tidak bisa membayangkan bila saat tragedi makam (Mbah Priuk-red), mereka (Satpol PP-red) pakai senjata api, mungkin anak saya sudah tidak ada sekarang," tukas Sulis. Oleh sebab itu, ia sangat berharap pemerintah membatalkan rencana mempersenjatai Satpol PP ini. Penolakan atas rencana pemerintah mempersenjatai Satpol PP juga dikatakan oleh warga RW 03, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mochamad Ischak (47), Ketua RW 03 ini mengatakan, saat ini warga Kelurahan Koja sedang merasakan sikap arogansi yang dilakukan oknum Satpol PP. Menurutnya, oknum Satpol yang berinisial TVP itu kerap melakukan pungutan liar (pungli) pada warganya. Bahkan, saat ada warga yang ingin merenovasi rumah harus membayar Rp 500.000 kepada TVP. Dan sampai saat ini, seperti dijelaskan Ischak, oknum Satpol PP yang juga merupakan kepala Satpol PP Kelurahan Koja ini masih sering melakukan perbuatan tak pantas tersebut. "Saat ini mereka (Satpol PP-red) belum pegang senjata api, tetapi sudah berani menekan rakyat. Bagaimana kalau mereka dimodali senjata api?" ujar Ischak kepada SH beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat keamanan yang boleh memiliki senjata api seharusnya adalah aparat TNI dan polisi. Sebab kedua aparat itulah yang bertugas menjaga keamanan negara dan masyarakat. Cabut Peraturan Eddie I Doloksaribu yang juga seorang pengamat hukum dan sosial dari Universitas Atma Jaya Jakarta mengatakan, pemerintah seharusnya mencabut ketetapan yang mengatur tentang penggunaan senjata api oleh Satpol PP. Hal tersebut, dijelaskan Eddie, didasari kenyataan bahwa belum seluruh petugas di daerah di Indonesia mengedepankan pendekatan persuasif dan menyatu dengan masyarakatnya. "Hanya di Pacitan dan Solo, yang anggota Satpol PP-nya sudah menyatu dengan warga. Sementara itu, di wilayah lain termasuk Jakarta mereka masih mengedepankan pendekatan represif," kata pria yang menjadi dosen pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Soegiapranata, Semarang, Jawa Tengah ini, kepada SH, Jumat (9/7). Dia mencontohkan, saat melakukan pendekatan, anggota Satpol PP di dua daerah itu menggunakan air mineral, bukan water canon. Ia khawatir, bila anggota Satpol PP dipersenjatai maka para pamong tersebut justru akan makin bersikap berlebihan. Hal itu didasari kenyataan, anggota Satpol PP saat ini mayoritas adalah karyawan kontrak. Selain itu, para penegak perda tersebut hanya mendapatkan pendidikan singkat sebelum menjadi Satpol PP. "Dengan demikian potensi friksi antaranggota Satpol PP akan makin tinggi," imbuhnya. Ia membandingkan dengan aparat TNI dan polisi, yang diketahui memang dibekali dengan senjata api dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, petugas TNI dan polisi menjalani proses pendidikan yang terstruktur sehingga potensi untuk menyalahi aturan dengan menggunakan senjata api dapat diminimalkan. Lain halnya dengan anggota Satpol PP. (cr-9)
