http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini
Masalah Pengangguran dan Kemiskinan
Oleh Ragiman
Selasa, 3 Agustus 2010
Pengangguran dan kemiskinan merupakan momok di banyak negara, termasuk
negara maju seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun. Ternyata tercatat 15 juta
tenaga kerja atau sekitar 8 persen lebih menganggur. Apalagi, di negara-negara
berkembang seperti Indonesia.
Pemerintah sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya
pada penanganan kedua masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan
berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan
perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada
Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per
tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang.
Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah
penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41
persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14
persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar
13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009
(sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.
Banyak kalangan menginginkan percepatan dan keseriusan penanganan masalah
pengangguran dan kemiskinan ini. Sebab, pada hakikatnya, hasil-hasil
pembangunan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, termasuk rakyat miskin dan
para penganggur. Tidak ada seorang pun menginginkan menjadi miskin atau
menganggur. Logikanya, apabila kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi
dengan drastis, tentu anggaran untuk itu pun mesti ditambah-hubungan yang
berbanding terbalik.
Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat memplot anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran,
sebagaimana pemerintah memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Di
sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk
mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
Memang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014,
tersurat pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan ekonomi,
yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di dalamnya mewujudkan
pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity). Ketiga strategi itu
diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat
memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak
keluarga Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar
dari kemiskinan.
Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJM 2010-2014
terdapat 11 butir, antara lain penanggulangan kemiskinan serta peningkatan
kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan
ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan
berkeadilan. Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
kemiskinan.
Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor
perlu terus dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan
program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat
miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan
juga lembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana,
namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan.
Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang terus membaik sebagai akibat
krisis finansial global mempunyai pengaruh terhadap kinerja perekonomian
domestik. Ini terindikasi dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan
dukungan kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan
ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja baru.
Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat
menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini
diperkirakan makin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai
kebijakan lainnya.
Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan akses
yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat
menikmati hasil-hasil pembangunan. Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain
melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM
Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil,
menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Program
ini, apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, dapat membantu
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari
kemampuan mereka sendiri.
Jika target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 persen tahun 2010,
diperkirakan pertumbuhan lapangan kerja baru akan tercapai lebih dari 2 persen.
Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja setiap tahun
diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar 1,76 persen. Tentu saja
peningkatan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan
angkatan kerja akan berdampak pada makin menurunnya tingkat pengangguran.
Selama ini tingkat pengangguran menurun karena didukung makin tingginya
angkatan kerja yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia
(TKI). Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada
pada kisaran 7,41 persen.
Demikian pula tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami
penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02 juta orang
atau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di antaranya di
daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta
menjadi 19,93 juta. Sedangkan di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang
dari 11,91 juta menjadi 11,10 juta orang.
Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan pemerintah, seperti
perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi, bantuan sosial dan lain-lain.
Ini penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2010 yang berada pada
kisaran 12-13,5 persen. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi
berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan
lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya
diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan
negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan,
perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. ***
Penulis adalah peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu
--------------------------------------------------------------------------
