http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/buat-apa-jakarta-dibenahi/
Selasa, 03 Agustus 2010 12:50
TAJUK RENCANA
Buat Apa Jakarta Dibenahi?
Kita mulai memetik kegagalan membangun Jakarta sebagai ibu kota yang nyaman.
Puncak perasaan gagal itu tercermin dari keinginan untuk memindahkan ibu kota
negara ke tempat lain. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pindah.
Sejumlah pemerintah asing juga memindahkan ibu kotanya, namun pada umumnya
dilakukan sebelum kondisi ibu kota yang lama benar-benar parah. Pemindahan
dilakukan antara lain berdasarkan fungsi untuk memenuhi kebutuhan sebagai
pusat pemerintahan, serta prestise, sebab menjadi etalase nasional.
Australia, Amerika Serikat, Belanda, dan Brasil misalnya memiliki ibu kota
yang, secara relatif, semata-mata berperan sebagai pusat pemerintahan. Semua
kota-kota itu dibangun secara saksama hingga memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan
sebagai pusat pemerintah.
Pemindahan lokasi ibu kota itu membuat khalayak dapat membedakan secara jelas
atmosfer Canberra dengan Sydney yang merupakan kota dagang, antara Washington
DC dengan New York. Ibu kota negara terasa lebih lengang, nyaman, tertata, atau
lebih teratur.
Tidak semua pemerintah memindahkan lokasi ibu kota secara drastis. Pemerintahan
PM Mahathir Mohammad memindahkan pusat pemerintahan ke Putra Jaya, yang
letaknya tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur. Jalan raya bebas hambatan dan
jalur angkutan massal menghubungkan Kuala Lumpur-Bandar Udara Internasional
Kuala Lumpur (KLIA), sedangkan Putra Jaya terletak di antara keduanya.
Pemerintah Afrika Selatan mempunyai cara yang cerdik dengan memisahkan
pusat-pusat trias politica. Pretoria menjadi ibu kota negara di mana
instansi-instansi eksekutif berlokasi. Lembaga legislatif berpusat di Cape Town
yang jauhnya sekitar dua jam penerbangan dari Johannesburg, tetangga Pretoria.
Adapun lembaga yudikatif berlokasi di Bloomfoentein.
Sejak era kolonial, gambaran tentang Jakarta tidak menyenangkan. Kondisi
Jakarta yang bakal tidak memadai itu yang dibayangkan Presiden Soekarno, hingga
ia berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rencana
ini kandas dan gagasan memindahkan ibu kota ke kawasan Jonggol, Jawa Barat juga
pernah dilontarkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Bila rencana Presiden Soekarno direalisikan, wajah Indonesia tentu tak seperti
sekarang. Kalimantan bakal lebih berkembang dan bukan cuma menjadi pulau yang
mengalami kehancuran lingkungan tak terperi.
Kita tak perlu menyesali bila kondisi lalu lintas, polusi Jakarta, kualitas
kehidupan ekonomis, dan sosial di Jakarta yang semakin buruk. Mengingat,
semuanya itu umumnya merupakan kesengajaan, atau mengetahui dampaknya tetapi
tidak peduli.
Pemerintahan Presiden Soeharto menjalankan strategi pembangunan yang bertumpu
pada pinjaman dan modal asing. Pembangunan ekonomi menyebabkan kota-kota-kota
besar seperti Jakarta menjadi kutub-kutub pertumbuhan. Hal ini menyebabkan
penduduk di pedesaan atau kota-kota lain datang ke Jakarta dengan berbagai
motif.
Hal tersebut menyebabkan tekanan yang besar dalam mana Pemda DKI karena mesti
menyediakan fasilitas perumahan, kesehatan, transportasi, dan berbagai
fasilitas umum lainnya. Pendatang umumnya tak memiliki pendidikan dan
keterampilan yang memadai. Mereka kemudian mengisi celah sektor informal,
seperti menjadi pedagang yang berlokasi di trotoar.
Kondisi makin buruk sebab para pengusaha maupun pejabat sepakat mengabaikan
tata ruang. Pusat-pusat perbelanjaan berdiri di setiap sudut jalan atau
perempatan, sedangkan upaya menyediakan taman atau ruang terbuka berjalan
seperti siput.
Tambahan lagi, terdapat aspek-aspek yang tak mudah dimengerti. Kementerian
Keuangan menahan bus-bus untuk TransJakarta dengan dalih belum membayar bea
masuk. Dana Timur Tengah pun tersendat, hingga kita tergantung pada kreditur
tradisional seperti Jepang yang banyak memiliki kepentingan otomotif.
Jadi, biarkan saja Jakarta seperti ini! n
