[Dharmajala] Fenomena Gunung Es dan Kemiskinan

Fri, 27 May 2005 19:44:20 -0700

Kompas, Sabtu, 28 Mei 2005

Busung Lapar di NTB
Fenomena Gunung Es dan Kemiskinan

Oleh Ali Khomsan

MUNCULNYA busung lapar di NTB sungguh menyentak hati. Tujuh anak balita meninggal karena marasmus kwarsiorkor atau orang awam menyebut busung lapar. Selama Januari-Mei 2005 tercatat 245 kasus gizi buruk.

Di kalangan ahli gizi dikenal istilah fenomena gunung es guna menggambarkan besaran masalah yang tersembunyi jika kasus gizi buruk muncul. Bila ratusan balita menderita gizi buruk, dapat diduga ribuan anak lain mengalami gizi kurang dan tidak tampak di mata masyarakat.

Kondisi kwashiorkor untuk menggambarkan kekurangan protein kronis pada anak-anak. Istilah ini berasal dari Afrika untuk merujuk seorang anak yang sakit dan menderita karena ibunya melahirkan lagi. Dia menjadi terabaikan karena sang ibu harus merawat adiknya yang lebih kecil. Indikasi kwashiorkor pertama kali dikemukakan tahun 1933 oleh seorang dokter anak CD Williams yang bekerja di Pantai Gading Afrika. Ketika anak-anak mulai disapih lalu mendapat pangan tinggi karbohidrat tetapi miskin protein, mulailah mereka menunjukkan gejala kwashiorkor. Tingkat kematian akibat kwashiorkor bisa mencapai 10-30 persen.

Sementara itu, marasmus adalah keadaan di mana seorang anak mengalami defisiensi protein dan energi sekaligus. Umumnya dialami masyarakat yang menderita kelaparan. Perbandingan marasmus dan kwashiorkor antara lain: umur penderita marasmus adalah bayi, dampak mental dan fisiknya parah, edema tidak ada, perubahan rambut (pirang) biasa terjadi, wajah penderita marasmus "monkey face", dan penyebabnya kurang kalori-protein. Sementara umur penderita kwashiorkor 2-3 tahun, dampak mental tidak ada, dampak fisik ringan, edema ada, perubahan rambut (pirang) amat biasa terjadi, wajah anak kwashiorkor "moon face", penyebabnya kurang protein.

DI tengah keberhasilan petani NTB menerapkan pola pertanian gora (gogo rancah) yang mengantar daerahnya surplus pangan, ternyata sebagian masyarakatnya (anak balita) mengalami kekurangan energi-protein kronis. Inilah yang disebut hunger paradox, artinya kelaparan di tengah kelimpahan.

Ketersediaan pangan di level makro (provinsi) bukan menjadi penduga yang baik untuk menggambarkan tercukupinya pangan di tingkat mikro (rumahtangga). Distribusi pangan pada level mikro justru yang amat bertanggung jawab terhadap munculnya busung lapar di NTB. Apabila akses pangan di tingkat rumahtangga terganggu, terutama akibat kemiskinan, maka penyakit kurang gizi (malnutrisi) pasti akan muncul.

Malnutrisi perlu menjadi indikator kemiskinan. Saran ini mengemuka dalam International Expert Seminar on Child Growth and Poverty yang diselenggarakan pada bulan November 2002 di Jakarta Dalam Millenium Development Goals (MDG) 2000, para pemimpin dunia sepakat, proporsi anak balita kurang gizi atau berberat badan rendah merupakan salah satu indikator kemiskinan.

Pertumbuhan fisik seseorang dipengaruhi dua faktor dominan: lingkungan dan genetis. Kemampuan genetis dapat muncul secara optimal jika didukung faktor lingkungan yang kondusif. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan adalah intake gizi. Apabila terjadi tekanan terhadap dua faktor itu, maka muncul growth faltering (gagal tumbuh).

Kita perlu meyakinkan para birokrat, politisi ataupun para pemimpin informal masyarakat tentang pentingnya menempatkan agenda pembangunan gizi sebagai prioritas untuk perbaikan SDM. Gambaran global malnutrisi menunjukkan satu di antara tiga anak-anak di negara-negara Selatan (sedang berkembang) mengalami kekurangan gizi, dan di Afrika prevalensi malnutrisi meningkat terus. Di Indonesia, penderita gizi kurang dapat dijumpai di mana saja.

Malnutrisi berakar dari kemiskinan. Karena itu, malnutrisi tidak mungkin hanya dipecahkan oleh ahli gizi. Laju malnutrisi dapat dikendalikan jika angka kemiskinan dikurangi dan keadilan kian merata.

Malnutrisi yang dialami sebagian anak-anak Indonesia tidak lepas dari rendahnya daya beli keluarga. Keluarga-keluarga tidak mampu memberi makan anaknya secara cukup kuantitas maupun kualitas, menyebabkan anak-anaknya jatuh ke jurang malnutrisi. Karena itu, tepat jika malnutrisi harus dijadikan indikator kemiskinan.

Selama ini dua lembaga yang mensosialisasikan indikator kemiskinan adalah BPS dan BKKBN. Kedua institusi itu kiranya perlu mempertimbangkan kriteria tambahan untuk indikator kemiskinan yaitu: adanya anak balita dalam rumahtangga yang mengalami kekurangan gizi. Dengan ukuran kemiskinan yang tepat, disepakati oleh instansi pemerintah terkait, serta didukung akademisi dan praktisi bidang kemiskinan, maka program untuk mengatasi kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Negara-negara donor yang memberi pinjaman kepada kita pun akan puas bila dananya dialokasikan secara akurat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk untuk memperbaiki anak-anak yang kekurangan gizi.

PERLAKUAN adil pada perempuan bisa menjadi kunci pemecahan masalah gizi. Status sosial perempuan akan meningkat jika mereka mempunyai posisi ekonomi yang baik . Hal ini biasanya disertai tuntutan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang lebih baik bagi anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Keadilan yang merata memungkinkan seluruh masyarakat miskin memperoleh public good services secara memadai. Di bidang kesehatan, keberadaan puskesmas harus menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang bisa dijangkau masyarakat. Sementara itu di bidang gizi, posyandu yang tersebar di tiap RW, harus bisa menjamin, masalah gizi buruk yang menimpa anak-anak balita dapat ditekan seminimal mungkin. Ironisnya, hingga kini, posyandu hanya bisa dibanggakan dari egi kuantitas namun kualitasnya mengkhawatirkan. Pemberdayaan posyandu hendaknya segera dilakukan sehingga pelayanan gizi kepada masyarakat bisa lebih optimal.

Pemecahan malnutrisi memerlukan political will berbagai pihak. Korban malnutrisi adalah mereka yang tidak mempunyai suara (balita, ibu hamil/menyusui). Karena itu penderitaan mereka harus diakhiri. Masalah malnutrisi adalah unik, pemecahannya bukan oleh obat intensif, tetapi interrelasi beragam intervensi seperti ekonomi, budaya, pengetahuan, dan perilaku.

Malnutrisi harus menjadi isu politik. Presiden harus turun tangan memberi kebijakan menuju pengurangan masalah gizi. Para nutritionis harus mampu melakukan pendekatan (lobi) dengan pihak eksekutif maupun legislatif sehingga program gizi yang dirancang dipahami sebagai agenda yang perlu mendapat prioritas.

Secara de facto perlu ada komitmen dari birokrat dan politisi sehingga pembiayaan program-program pembangunan di bidang gizi mempunyai nilai signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Dengan cara ini kita akan mampu mengurangi masalah gizi secara nyata. Investasi di bidang gizi adalah investasi berdurasi panjang. Karena itu dampaknya mungkin baru akan muncul setelah beberapa dekade.

Karena itu advokasi dan lobi harus terus dilakukan guna meyakinkan pentingnya prioritas program gizi. Gizi perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang tidak lepas dari pengentasan kemiskinan.

Ali Khomsan Dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB

 

Yahoo! Mail Mobile
Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.

Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya.

Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan;
tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan;
serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh.
Kami mengikuti jalur perhatian penuh,
latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam
agar mampu melihat hakikat segala sesuatu,
sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian.
Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami.


Yahoo! Groups Links

Kirim email ke