Menata Ulang Republik Indonesia
Oleh: RISWANDHA IMAWAN
Di usianya yang ke-60 tahun, Republik Indonesia masih berkutat dengan masalah yang sama, yakni kesenjangan kemakmuran dan disintegrasi. Karena itu, mungkin kini saatnya kita bertanya: Apakah realitas ini diakibatkan oleh upaya kita menjawab pertanyaan yang salah? Sebab sesuai akioma metodologis, bila kita menjawab pertanyaan yang salah, maka sebaik apa pun jawaban yang diberikan pasti salah juga.
There is never underdeveloped country, there is always undermanaged country. Tidak ada negara terbelakang, yang ada adalah negara yang tidak dikelola dengan baik. Keyakinan masyarakat Amerika Latin yang sering dikutip oleh Peter Drucker ini layak menjadi titik awal perenungan kita saat ini.
Memang seperti diungkapkan oleh Bung Karno, nation and character building merupakan proses tanpa akhir. Kita selamanya dalam proses menjadi. Masalahnya, proses ini acapkali lepas dari rel yang ditetapkan para founding fathers karena bangsa Indonesia makin menjauh dari nilai-nilai asli jati dirinya dalam dinamika kehidupan sosial-politiknya. Ide (neo)-liberalisme dan (neo)-kapitalisme yang dinilai kontraproduktif terhadap nation and character building bangsa Indonesia, kini justru ditelan mentah-mentah.
Sapi perah
Anehnya, dan juga menjadi paradoks bagi bangsa kita, ide-ide itu dikemas dalam kultur politik yang sentralistik. Semangat mengelola negara berbasis prinsip-prinsip demokrasi seperti politik desentralisasi dan otonomi daerah menjadi semu, artifisial. Akibatnya, rakyat Indonesia yang ada di luar pusat kekuasaan (di luar Jakarta) kehilangan sense of belongingness dan sense of res- ponsiveness terhadap negaranya. Mereka merasa dirinya tidak lebih dari sapi perah bagi kepentingan pemerintah pusat.
Kekayaan alam ada di depan mata rakyat di daerah, tapi bukan punya mereka. Proyek besar nasional ada di daerah mereka, tapi tidak membawa perubahan pada kehidupan keseharian mereka. Oleh gaya manajemen pemerintahan yang berlaku, rakyat dibuat tidak berdaya menyaksikan pengisapan milik mereka. Inilah yang menjadi penyebab utama munculnya masalah Aceh, Riau, maupun Papua.
Tuntutan mereka sebenarnya bukan soal merdeka, lepas dari NKRI. Namun karena respons pemerintah tetap tidak mengubah gaya manajemen pemerintahan yang berlaku, mereka pun berteriak kencang soal pelepasan diri ini. Repotnya, pemerintah membacanya sebagai ketidaksetiaan rakyat di daerah terhadap negara, bahkan terhadap pemerintah. Satu indikasi bahwa pemerintah selama ini menjawab pertanyaan yang salah.
Pertanyaannya adalah apakah pemerintah menemukan gaya manajemen pemerintahan yang tepat untuk mengelola negara Indonesia yang plural ini? Gaya manajemen yang mampu menumbuhkan sense of belongingness dan sense of responsiveness sebagai dasar nation and character building?
Dasar untuk itu ada, yakni berubahnya konsep government (pemerintah) menjadi governance (kepemerintahan). Salah satu ciri pentingnya adalah membawa proses pembuatan keputusan ke tingkat yang paling dekat dan paling relevan dengan persoalan (Pratikno, 2004) hingga keputusan diambil dengan melibatkan pihak yang terkena kebijakan yang diambil (Masoed, 2001).
Menyebar departemen
Dalam kaitan ini, setelah ide federalisme diharamkan, maka ide menyebar departemen ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan lokus masalah yang diurus merupakan pemecahan masalah yang selama 60 tahun kita cari.
Misalnya, Departemen Pertambangan dan Energi direlokasi ke Timika (Papua), Departemen Kehutanan direlokasi ke Samarinda (Kaltim), Departemen Kelautan ke Ambon, Departemen Agama ke Aceh, Departemen Pendidikan Nasional ke Yogya, Departemen Pariwisata ke Bali, Departemen Perdagangan ke Padang (Sumbar), dan sebagainya.
Mari kita simak. Bila dana APBD senilai X di Papua mampu membawa pertumbuhan ekonomi sebesar 2% per tahun, sementara dana Departemen Pertambangan dan Energi juga senilai X, maka ada daya dukung finansial untuk mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Papua naik menjadi 4%. Demikian pula berlaku untuk daerah-daerah lainnya.
Selain roda perekonomian yang makin menggeliat, mobilitas sosial juga akan meningkat pula. Arus manusia yang keluar-masuk satu provinsi pun akan meningkat tajam. Dampak peningkatan ini bukan sekadar menambah energi pertumbuhan ekonomi. Lebih penting lagi adalah menumbuhkan saling pengertian antarrakyat Indonesia sehingga rasa dan kesadaran bersatu pun makin tertanam.
Sense of belongingness muncul sejalan dengan meningkatnya frekuensi interaksi antarrakyat Indonesia. Sementara sense of responsiveness tumbuh seiring dengan hadirnya kepentingan nasional yang benar-benar diurus oleh daerah. Rakyat daerah dapat secara konkret mengetahui peran dan sumbangan mereka dalam konsep NKRI.
Bagaimana dengan koordinasi? Persoalan teknis ini mudah diatasi. Sarana telekomunikasi modern seperti internet maupun handphone bisa membantu. Realitanya gaya governance by handphone atau governance by SMS makin menggejala dan diakui sukses. Realitanya acara temu kader yang diinisiasi oleh mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan tanpa hambatan apa pun. Bahkan bila mengacu ke Amerika Serikat, presiden yang sedang terbang di udara dapat menelepon komandan kapal selam yang sedang menyelam di dasar laut.
Masalah yang mungkin dirasa mengganggu adalah untuk apa gedung-gedung bertingkat yang sudah telanjur dibangun di Jakarta itu? Tidak semua departemen direlokasi ke daerah-daerah. Departemen kunci seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta Sekretariat Negara tetap di Jakarta. Adapun gedung-gedung megah yang telanjur dibangun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
Selain menjawab persoalan sense of belongingness dan sense of responsiveness, konsep relokasi departemen untuk menata ulang Republik Indonesia juga merupakan upaya menghindari menumpuknya kekuasaan yang sangat mengganggu upaya kita melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Realita di negara-negara maju menunjukkan bahwa salah satu kunci kemajuan mereka adalah dibedakannya sentra pertumbuhan ekonomi dari politik. Di AS pusat politik ada di Washington DC, tapi ekonomi ada di New York dan Chicago. Pola berpikir yang sama coba digunakan di Indonesia dengan meletakkan pusat politik di Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari, sementara sentra ekonominya di Sorong.
Pertanyaannya sekarang, maukah kita melakukannya? Siapa yang harus melakukannya? Presiden hasil pemilu 2009 nanti? Entahlah.
Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik UGM, Yogyakarta
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **
** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **
** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **
** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari, membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **
| Religion and spirituality | Spirituality |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "Dharmajala" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
