[Dharmajala] Demokrasi di Ujung Tanduk

Sun, 18 Sep 2005 23:33:45 -0700

 Kompas, Senin, 19 September 2005

Demokrasi di Ujung Tanduk
Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Seperti pernah penulis kemukakan dalam artikel Lampu Kuning bagi Negeri Tercinta (Kompas, 25/7/2005), situasi negeri ini benar-benar makin acakadut. Pemilihan presiden langsung dalam dua putaran pada 2004 ternyata tidak menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel.

Pemilu legislatif yang demokratis pun kemudian hanya menghasilkan, meminjam Olle Tornquist, Demokrasi Kaum Penjahat, yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sistem Demokrasi belum menjadi the only game in town, bukan saja bagi sebagian kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga bagi kalangan publik.

Dalam tujuh tahun reformasi politik di Indonesia sejak Mei 1998 tampaknya transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi belum menjurus pada konsolidasi demokrasi, jangankan ke arah kematangan demokrasi. Konsolidasi demokrasi, meminjam Juan Linz dan Alfred Stepan pada seminar yang diselenggarakan LIPI dan The Ford Foundation pada 1998, paling tidak ditandai oleh tiga hal.

Pertama, dari sisi tingkah laku politik, elite dan massa dalam suatu teritori sudah dapat menerima bahwa sistem demokrasi adalah the only game in town untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam kaitan ini tidak ada institusi nasional yang ingin menggunakan kekuatan massa, kekuatan ekonomi atau politik untuk menggantikan pemerintahan atau memisahkan diri dari negara bangsa secara tidak demokratis.

Kedua, dari sisi sikap, sebagian besar anggota masyarakat sudah memiliki sikap/opini bahwa dalam situasi apa pun adanya problem atau krisis ekonomi dalam negeri dan mendalamnya kekecewaan terhadap pemegang kekuasaan negara—mereka percaya bahwa semua persoalan dalam negeri harus dipecahkan atau diselesaikan dengan cara-cara demokratis. Ini juga ditandai dengan adanya kelompok prodemokrasi yang semakin besar, dan semakin kecil dan terkucilnya kelompok-kelompok antidemokrasi.

Ketiga, dari sisi konstitusi, sudah ada konstitusi baru yang mengatur kehidupan bersama yang demokratis tersebut.

Ini berarti, tugas dan kerja berat masih harus dijalankan oleh mereka yang mendukung dan termasuk dalam kelompok prodemokrasi.

Negeri acakadut

Jika kita bandingkan situasi keamanan dan politik pada tiga tahun pertama reformasi politik dengan empat tahun terakhir, tampak jelas bahwa pada tahap kedua itu situasinya sudah lebih baik. Namun, adalah suatu kenyataan bahwa masih ada warga negara Indonesia yang tidak demokratis yang belum dapat menerima adanya perbedaan, baik perbedaan tingkah laku sosial, perbedaan politik, perbedaan agama, atau bahkan perbedaan pemikiran di dalam satu agama sendiri. Dalam beberapa kasus, toleransi beragama atau bahkan menerima perbedaan mazhab masih merupakan persoalan besar di negeri ini.

Aparat keamanan negara tampaknya tidak berupaya keras agar pemaksaan sekelompok orang untuk menutup tempattempat ibadah agama lain seperti terjadi di Bandung, perusakan tempat pendidikan dan ibadah kelompok Ahmadiyah di Parung, Bogor, atau upaya menutup kantor Jaringan Islam Liberal di Utan Kayu, Jakarta, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang harus dicegah secara dini. Ini berarti terganggunya kondisi tertentu untuk membangun civil society.

Dari segi penegakan hukum pula, tampak jelas bahwa masih ada perbedaan perlakuan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Ambil contoh dalam kasus korupsi, mengapa mereka yang diadili dan dihukum hanya orang-orang yang secara kebetulan tidak memiliki dukungan massa atau politik, sedangkan mereka yang memiliki koneksi politik atau dukungan massa dan uang masih dapat berlenggang kangkung?

Para pelaku teror pun idem dito. Kalau mereka melakukannya atas nama keamanan negara, sebagian besar akan dibebaskan, sedangkan mereka yang melakukannya atas nama ideologi tertentu akan dihukum seberat-beratnya.

Dari segi keamanan ekonomi, tampak jelas bahwa dalam setahun terakhir ini situasinya tidak lebih baik, bahkan mungkin lebih buruk dari enam tahun pertama reformasi. Penganggur terus bertambah. Kondisi ekonomi rakyat kebanyakan justru makin memburuk. Di luar Jabotabek, rakyat harus mengantre solar dan minyak tanah, mirip dengan masa 1960-an ketika penulis juga harus mengantre untuk mendapatkan jatah minyak tanah di Kemayoran, Jakarta. Saat ini wilayah Jabotabek memang terlepas dari antrean mungkin karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu persis bahwa Jakarta adalah barometer politik nasional. Lagi-lagi ini menunjukkan betapa diskriminasi juga masih terjadi di Indonesia.

Kelangkaan solar dan minyak tanah sudah terasa dampak negatifnya di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Jawa, di mana industri kecil dan menengah sudah sulit untuk bisa hidup.

Dari sisi pendidikan dan kesehatan tampak kasatmata betapa situasi saat ini sudah benar-benar amat kritis. Dari hari ke hari semakin banyak anak yang putus sekolah, terjangkit busung lapar, terjangkit polio. Satu generasi di republik yang kita cintai ini benar-benar kehilangan masa depan mereka. Ini berarti pula semakin merosotnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI) manusia Indonesia dibandingkan dengan sesama negara anggota ASEAN lainnya.

Satu-satunya hal yang masih dapat dikatakan positif adalah adanya upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai dan bermartabat, itu pun bukan tanpa kritik dari mereka yang masih memiliki rasa nasionalisme.

Akar masalah

Dalam situasi krisis semacam ini, pemerintah dan birokrasi bukan menjadi solusi atas permasalahan, melainkan menjadi akar atau sumber dari permasalahan itu sendiri. Dwitunggal SBY-JK bukan saja sudah terlihat retak, tetapi juga makin jauh dari harapan untuk perubahan yang pernah dijanjikan. Ke mana negeri ini akan dibawa, benar-benar unpredictable.

Presiden SBY tampak tidak konsisten dalam, misalnya, soal efisiensi penggunaan anggaran. Wakil presiden, para menteri dan pejabat tinggi negara dilarang ke luar negeri jika tidak perlu, tetapi presiden sendiri membawa rombongan besar dalam kunjungannya ke AS pekan lalu.

Dana setengah miliar rupiah lebih diboroskan untuk sidang-sidang kabinet lewat telekonferensi, padahal tidak ada hal-hal mendesak yang dibicarakan. Kalau setiap saat para menteri harus sidang kabinet, kapan menteri bisa kerja? Kalau setiap saat presiden memberi instruksi baru dan arahan yang bertubi-tubi kepada para menteri, itu berarti tidak ada arahan yang harus dipegang.

Presiden SBY perlu mengubah gayanya memerintah agar lebih menonjolkan substansi ketimbang show off yang tidak perlu, lebih decisive dan memberi ruang dan waktu cukup bagi para pembantunya untuk bekerja, tak perlu menunjukkan bahwa dirinya kurang tidur dan tidak sempat minum kopi karena kerja keras, agar kepercayaan publik pulih kembali.

Jika tidak, bulan Oktober ini merupakan awal dari gelombang demonstrasi besar-besaran mengecam kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bukan mustahil gerakan-gerakan mahasiswa dan massa itu dapat menimbulkan efek bola salju dan berubah fokus untuk menggantikan pemerintahan melalui parlemen jalanan. Ini karena rakyat sudah semakin muak dengan tingkah laku sebagian anggota DPR dan DPD yang sering ribut soal wewenang, tetapi tidak mengerjakan fungsi-fungsinya dengan baik. Belum lagi persoalan citra DPR sebagai calo untuk menilep anggaran dana bagi rakyat miskin.

Oktober adalah juga bulan di mana terdapat konsentrasi pasukan TNI di ibu kota negara. Dua opsi dapat terjadi. Pertama, TNI dapat saja digerakkan untuk menghadapi gerakan demonstrasi mahasiswa. Ini bisa menimbulkan problem besar jika terjadi peristiwa semacam kasus Trisakti 1998.

Kedua, bukan mustahil akan ada kalangan elite politik yang menarik-narik TNI untuk membangun aliansi strategis mengganti pemerintahan. Jika ini terjadi, kita akan membangun kembali demokrasi dari titik nol, atau mungkin kembali ke sistem otoriter.

Demokrasi kita, jika tidak dijaga para pendukung prodemokrasi, benar-benar sedang berada di ujung tanduk.

Ikrar Nusa Bhakti Ahli Peneliti Utama LIPI

Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **


YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke