[Dharmajala] Korupsi Anggaran Jelang Lebaran

Sun, 06 Nov 2005 18:25:08 -0800

 Senin, 07 November 2005

Korupsi Anggaran Jelang Lebaran

Denny Indrayana

Tega benar para pengatur strategi kebijakan penguasa. Harga BBM dinaikkan menjelang Ramadhan, tunjangan DPR dan anggaran kepresidenan ditingkatkan menjelang Lebaran.

Padahal, di tengah mencekiknya harga BBM, bukankah tidak etis kenaikan tunjangan DPR sebesar Rp 10 juta dan peningkatan anggaran lembaga kepresidenan. Meski kenaikan anggaran kepresidenan akhirnya diturunkan, dari 57,7 persen menjadi 11,29 persen. Penurunan itu pun baru terjadi setelah hujan kritik yang menganggap eksekutif tidak bernurani, menaikkan anggaran sendiri di tengah suasana sulit.

Tak tergerak

Lebih menyebalkan adalah para wakil rakyat yang tak tergerak dengan jeritan rakyat bahwa kenaikan tunjangan Rp 10 juta adalah penjarahan uang rakyat. Kenaikan tunjangan ini adalah strategi peningkatan pendapatan anggota DPR, setelah sebelumnya rencana kenaikan gaji mereka ditentang kuat oleh rakyat.

Rupanya, syahwat kekayaan sebagian anggota DPR tidak kendur, ketika publik abai mengingatkan, kenaikan tunjangan menyalip di tikungan pembahasan APBN dan membuat terperangah publik yang kecolongan.

Proses penaikan anggaran itu amat tertutup, karenanya cenderung koruptif. Segala proses pengambilan kebijakan yang ditutup-tutupi, perlu dicurigai sebagai indikasi awal praktik korupsi. Rumusnya, corruption is authority plus monopoly minus transparency. Korupsi amat berpotensi terjadi jika ada kewenangan yang dimonopoli tanpa ada transparansi. Rumus itu amat relevan untuk diterapkan dalam penyusunan APBN.

UUD 1945 memberi monopoli penyusunan APBN kepada presiden dan DPR. Sayang, monopoli kewenangan itu amat rentan diselewengkan. Jika relasi presiden dan parlemen cenderung kolutif, maka amat mungkin anggaran yang dihasilkan menjadi koruptif. Itulah yang terjadi dengan kenaikan tunjangan DPR dan anggaran kepresidenan. Hal sama terjadi dengan kenaikan pendapatan DPRD Jakarta, atau di beberapa daerah lain di Tanah Air. Eksekutif yang mengharap dukungan politik dari legislatif cenderung memanfaatkan penyusunan anggaran tahunan guna ”membeli dukungan” legislatif.

”Money politics”

Pembelian dukungan adalah bentuk telanjang money politics yang dibungkus dalam UU APBN. Lebih jauh, UU APBN yang disusun dalam atmosfer relasi kolutif eksekutif-legislatif berpotensi menjadi praktik state corruption. Korupsi demikian dapat dibagi dalam empat jenis: political bribery, political kickbacks, election fraud, dan corrupt campaign practices (Beirne & Messerschmidt: 1995).

Penyusunan UU APBN yang kolutif adalah jenis state corruption yang termasuk kategori sogokan politik (political bribery). Dalam penyusunan APBN 2006, terlihat ada pola relasi eksekutif menyogok legislatif dengan tunjangan Rp 10 juta, sebagai imbal baliknya, DPR tidak kritis atas kebijakan pemerintah—misal hal BBM—atau berkenaan kenaikan anggaran kepresidenan.

State corruption dengan UU APBN seakan sah secara prosedural karena dilakukan melalui mekanisme legislasi. Namun, sikap kritis dengan mudah membongkar, banyak produk hukum secara prosedural sah, namun secara esensial bermasalah.

Penyusunan APBN 2006 adalah korupsi karena menggunakan kewenangan penyusunan APBN untuk memperkaya diri dengan menaikkan anggaran kepresidenan dan tunjangan anggota DPR.

Untuk menguatkan bahwa penyusunan APBN yang demikian adalah bentuk state corruption, dapat dibandingkan dengan banyaknya DPR daerah yang terjerat korupsi bersama karena membuat APBD yang mengandung kenaikan tunjangan asuransi, kesehatan, pensiun, dan sebagainya.

Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tegas mengatakan APBD yang disusun DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah korupsi karena memanfaatkan kewenangan penyusunan anggaran untuk memperkaya diri. Jika di daerah saja penyusunan APBD yang memperkaya anggota DPRD dianggap korupsi, seharusnya hal serupa yang dilakukan DPR pusat wajib diklasifikasikan sebagai korupsi pula.

Menyayat keadilan

Apa yang dilakukan DPR dengan menaikkan tunjangan Rp 10 juta nyata-nyata telah menyayat rasa keadilan rakyat (Citra DPR Terpuruk di Titik Nadir, Kompas, 31/10/2005). Apalagi tunjangan itu diperoleh dalam bentuk rapelan selama lima bulan sehingga menjelang Lebaran anggota DPR mendapat ”THR” sebesar Rp 50 juta. Tunjangan sebesar itu dinikmati wakil rakyat di tengah turunnya disiplin kerja mereka. Membolos dari sidang atau praktik percaloan yang diduga dilakukan anggota DPR membuat rakyat bertanya: untuk apa kinerja yang buruk diapresiasi dengan kenaikan tunjangan?

Ke depan, adalah wajib bagi kita untuk mempertimbangkan penyusunan anggaran yang lebih partisipatif (participatory budgeting). Di Kanada telah disusun Anggaran APBN alternatif oleh Canadian Center for Policy Alternatives. Di Inggris diajukan alternatif proposal pajak oleh Fiscal Studies. Mulai 1990-an model penyusunan APBN partisipatif marak dilakukan di banyak negara berkembang, terutama yang relasi eksekutif dan legislatifnya cenderung kolutif.

Akhirnya, harus ada desakan kuat agar DPR membatalkan kenaikan tunjangan Rp 10 juta per bulan. Jika tidak, wajar bila Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan investigasi menyeluruh atas kemungkinan state corruption. Meski korupsi anggaran dilakukan menjelang Lebaran, penegakan hukum antikorupsi harus terus ditegakkan.

Denny Indrayana Dosen Hukum Tata Negara UGM; Direktur Indonesian Court Monitoring

Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **



SPONSORED LINKS
Religion and spirituality

YAHOO! GROUPS LINKS



Kirim email ke