|
Secara langsung maupun tidak langsung, masalah tempat ibadah menjadi salah satu masalah
bagi umat Buddha dalam lingkungannya masing-masing. Nampaknya
pemerintah akan
membuat birokrasi baru masalah tempat
ibadah. Berikut pandangan dari
seorang peneliti The Wahid
Institute yang mungkin bermanfaat
untuk menambah wawasan kita. Terima kasih DP Birokratisasi Tempat Ibadah Rumadi,
Peneliti The Wahid Institute, Pengajar
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Dalam waktu dekat, Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri akan
menandatangani Peraturan Bersama tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah
Ibadat di Daerah (Kompas, Peraturan Bersama itu menggantikan
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No 1/BER/MDN- Meski sudah mendekati masa akhir, tim revisi belum pernah me-release ke publik draf
peraturan bersama sehingga tidak bisa diperdebatkan secara luas. Ketika
Komnas HAM dan Indonesian
Conference on Religion and Peace (ICRP) mendiskusikan
hal ini, (16/11/2005), perwakilan dari Balitbang Depag mengatakan, draf yang dibagikan ke peserta
diskusi sudah kedaluwarsa karena terus berubah. Terakhir saya mendapat
draf bahan pertemuan tim
revisi di Cisarua, Forum kerukunan Niat baik pemerintah menyempurnakan SKB No 1/BER/MDN- Secara garis besar, peraturan bersama ini mengatur dua
hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui
pembentukan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian
tempat ibadat. Dalam dalam rancangan peraturan bersama, FKUB mempunyai posisi amat sakti. Berdiri atau tidaknya tempat
ibadat amat tergantung rekomendasi forum ini. Bisa dipastikan FKUB akan
menjadi alat politik baru yang pada tingkat tertentu
bisa merepresi masyarakat. Juga dijelaskan, prosedur pendirian tempat ibadah harus menyertakan:
1) Izin Prinsip Pendirian Rumah Ibadat (IPPRI) dan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (IMBRI) yang diterbitkan Bupati/Wali Kota. IPPRI dan IMBRI
bisa keluar berdasar rekomendasi FKUB tingkat kelurahan/desa yang disahkan kepala desa, rekomendasi FKUB kecamatan yang telah disahkan camat, rekomendasi FKUB kabupaten/kota, rekomendasi Kepala Kantor Depag kabupaten/kota.
2) daftar nama dan alamat
kepala keluarga sesuai KTP setempat yang akan menjadi jemaat
rumah ibadat yang sedang diusulkan, sekurangnya 50 kepala keluarga. Kedua, dengan birokratisasi
itu bisa dibayangkan betapa rumitnya mendirikan tempat ibadah. Namun, bukan itu inti
masalahnya. Birokratisasi tempat
ibadah yang terlalu berlebihan amat potensial menyuburkan sentimen mayoritas-minoritas.
Bisa dipastikan, kelompok minoritas di sebuah wilayah
akan selalu
dalam kontrol mayoritas. Ketiga, politik mayoritas-minoritas secara otomatis akan menyegregasi
sosial berdasar agama. Segregasi itu terjadi hingga
tingkat paling bawah, desa/kelurahan. Dengan demikian,
alih-alih mencairkan kebekuan hubungan antarumat beragama, peraturan bersama justru amat potensial
memunculkan arena kontestasi
baru kelompok-kelompok
agama di Keempat, dengan birokrasi lebih rumit untuk
mendirikan rumah ibadat, bukan tidak
mungkin kalangan minoritas merasa dikerjain kelompok mayoritas. Peraturan
ini dicurigai sebagai cara
mayoritas menghambat minoritas. Dengan SKB 1969 yang lebih sederhana
saja banyak kalangan mengeluhkan sulitnya mendapat izin pendirian tempat ibadah karena
aneka alasan, apalagi dengan aturan lebih rumit.
Aparat birokrasi yang seharusnya memberi pelayanan juga sering dikeluhkan
tidak netral. Memudahkan Melihat berbagai kemungkinan
itu, penulis berpendapat, SKB tahun 1969 justru lebih baik
karena lebih sederhana meski mengandung kelemahan. Revisi atas SKB seharusnya diarahkan untuk memudahkan dan menyederhanakan pendirian tempat ibadah, bukan memperpanjang birokrasi yang rawan penyelewengan. Dalam kondisi kehidupan keagamaan Penyediaan tempat ibadah oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab sebagai bentuk perlindungan dan pemberian jaminan beribadah menurut agama masing-masing. Namun, jika
pemerintah tidak bersedia, jalan keluarnya adalah mempermudah pendirian tempat ibadah. Opini. Kompas, Jumat, 16 Desember 2005, halaman 7 ** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya ** ** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh ** ** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian ** ** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari, membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **
SPONSORED LINKS
YAHOO! GROUPS LINKS
|
Title: Birokratisasi Tempat Ibadah
- [Dharmajala] KLIPING: Birokratisasi Tempat Ibadah Putu Dana
- [Dharmajala] Talk show 16/12/2005 steeve haryanto
