Men(g)e(n)taskan Kemiskinan
H Imam Cahyono
The history of poverty is the history that they want to make history, not poverty!" Sebagai agenda kemanusiaan terbesar abad ini, target pengentasan kemiskinan (zero poverty) tahun 2015 amat tidak realistis.
Komitmen global untuk memerangi kemiskinan—program utama Tujuan Pembangunan Abad Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) dideklarasikan 189 negara anggota PBB tahun 2000—terbukti hebat di atas kertas, tetapi tidak pada realitas (Bunker Roy, IHT, 14/9/2005). Mengapa?
Agenda MDGs tidak menyentuh penyebab sistemik akar kemiskinan global, yakni masih berlangsungnya penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Komitmen negara maju sebatas lips service. Elite politik memanipulasi MDGs sebagai kampanye mempertahankan status quo, ketimbang sekuat tenaga menumpas wabah kemiskinan.
Akar kemiskinan
Vandana Siva (Ecologist, Summer, 2005) menulis, "If we are serious about ending poverty, we have to be serious about ending the systems for wealth creation
which create poverty by robbing the poor of their resources, livehoods, and incomes." Menurut Siva, rakyat miskin tidak mati karena minimnya pendapatan di bawah satu atau dua dollar AS per hari, tetapi mereka sekarat karena tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Seseorang menjadi miskin karena tidak mendapat hak-haknya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (basic need). Mereka tidak memiliki akses terhadap sumber daya utama kehidupan, seperti air dan tanah yang dikuasai mega korporasi dan industri raksasa.
Problema kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi politik global yang didominasi paham neoliberal. Paradigma, strategi, dan orientasi pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi kapital, privatisasi, dan investasi sejatinya tidak berperan dalam mengatasi kemiskinan.
Memacu pertumbuhan ekonomi
tinggi-tinggi tidak seketika mengurangi jumlah orang miskin. Pertumbuhan tidak serta-merta menciptakan kesejahteraan dan pemerataan kemakmuran, tetapi justru menciptakan jurang ketimpangan. Sayang, fakta ini selalu diabaikan.
Agenda reformasi ekonomi internasional yang bertumpu pada kedaulatan pasar, turut menyumbang pemiskinan global. Melalui fatwa perdagangan bebas, berbagai kebijakan yang tidak adil terus dilanggengkan. Negara maju untung besar. Negara berkembang di daratan Afrika dan Asia terkapar. Kebijakan meningkatkan ekspor dan menarik investor terlihat menggiurkan. Akan tetapi, negara berkembang harus membayar harga mahal, dipaksa mencabut subsidi berbagai sektor vital kehidupan yang menopang hajat hidup rakyat.
Utang luar negeri memiliki andil besar dalam pemiskinan. Seperti parasit, jerat kapital ini terus mengisap tubuh sang
tuan. There is no free lunch, kata orang. Di balik skenario utang, tersembunyi setumpuk kepentingan, menjadikan utang sebagai alat kontrol kebijakan. Negara berkembang tak berkutik, meneken kontrak dengan IMF, World Bank dan kelompok negara maju (G8) untuk melakukan privatisasi dan pencabutan subsidi publik yang merupakan pilar standar hidup rakyat. Hasilnya, busung lapar!
Jauh dari janji keuntungan dan kemakmuran, privatisasi menaikkan ongkos layanan publik. Akibat penarikan subsidi, pemerintah tidak mampu memberi layanan layak. Tidak ada buku di sekolah, obat di rumah sakit, juga sulitnya air bersih. Tidak ada anggaran untuk membayar guru dan dokter. Biaya sekolah dan berobat tak terjangkau, listrik dan air mahal. Negara tidak memperlakukan rakyatnya sebagai warga (republic citizenship), tetapi menjadikan rakyat sebagai konsumen (consumer citizenship).
Selain korupsi, konflik internal berkepanjangan dan mandulnya kepemimpinan menyumbang proses pemiskinan. Akuntabilitas pemerintah lemah. Terjadi oligarki ekonomi sekelompok elite.
Pemiskinan berkelanjutan
Paradigma pembangunan kita penuh kontradiksi. Pemerintah berupaya mempertahankan stabilitas sambil menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa segan rakyat dikorbankan sebagai tumbal untuk menambal defisit APBN. Subsidi dicabut. Negara yang paling bertanggung jawab untuk menumpas wabah kemiskinan, justru ikut menciptakan orang miskin baru. Bantuan tunai langsung tidak berperan karena kemiskinan bukan hanya soal minimnya pendapatan. Celakanya, strategi gali lubang tutup lubang terus dilakukan.
Mandulnya paradigma pertumbuhan
ekonomi harus dirombak dengan strategi pembangunan yang memihak rakyat. Mustahil memerangi kemiskinan tanpa ada redistribusi sosial-ekonomi-politik, agar rakyat miskin mendapat hak dan memiliki akses terhadap sumber kehidupan. Alih-alih memerangi kemiskinan, yang terjadi justru melestarikan kemiskinan berkelanjutan (sustainable poverty). Bukan mengentaskan, tetapi menetaskan!
H Imam Cahyono Koordinator Riset al Maun Institute, Jakarta
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
__._,_.___
** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **
** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **
** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **
** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari, membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **
SPONSORED LINKS
| Religion and spirituality | Beyond belief | Woman and spirituality |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "Dharmajala" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
