Berbisnis
Memadukan
Nalar, Etika, Hati
ST SULARTO
Judul diskusi menawarkan berbagai penafsiran. Kesan itu tertangkap dari
berbagai komentar saat undangan beredar. Diskusi tentang sosiologi agama,
tentang advokasi bagi pengusaha agar tidak serakah, tentang realisasi
semangat keberagamaan, atau tentang tanggung jawab sosial perusahaan?
Komentar seorang calon pembicara, "Jangan saya. Saya bukan pengusaha
yang saleh. Urusan bisnis dan urusan surga itu berbeda."
Panitia penyelenggara, Majelis Buddayana Indonesia dan Harian Kompas,
tidak ingin membuat teka-teki silang. Bola dilempar dengan sengaja agar
memancing perdebatan, menemukan kesamaan persepsi, dan membangun niat
bersama.
Sedikitnya pengusaha yang hadirdisesalkan oleh Sulastomo, Koordinator
Gerakan Lurussempat membuat cemas. Cemas atas kondisi sikap tak mau tahu,
apatis, atau bahkan semua terhenti dalam ruang wacana. Tidak ada
pembalikan, tak ada pertobatan, sehingga sia-sia.
Rasa cemas terobati ketika moderator diskusi, Djisman Simanjuntak,
menggarisbawahi pernyataan Jakob Oetama, pertemuan setengah hari itu
hendaknya awal sesuatu yang besar. Hendaknya kricikan menjadi grojokan.
Maksudnya, yang kecil diharapkan berkembang jadi besar.
Rasa cemas juga surut ketika seorang panelis memberi harapan tentang
keterlibatan pelaku bisnis dalam proses demokratisasi. "Kehidupan
berbangsa dan bernegara tidak boleh hanya didominasi pemerintah dengan
regulasinya dan LSM dengan advokasinya. Menyangkut kesejahteraan sebuah
bangsa, masyarakat bisnis harus diikutsertakan di dalamnya," kata seorang
panelis, yang juga seorang pengusaha sukses.
Masyarakat bisnis sebaiknya didudukkan seimbang dengan institusi sipil
dan pemerintahan.
Diskusi sehari itu sekadar tendangan pertama. Diskusi semacam itu perlu
terus dilakukan. Kricikan air hendaknya jadi grojokan. Pembicaraan dengan
peserta terbatas itu diharapkan menjadi awal dari pertemuan- pertemuan
berikutnya, yang pada gilirannya menjadi sebuah gerakan.
Salah satu cara di antaranya dengan mendorong masyarakat bisnis
melakukan self transformation dengan cara membangun perusahaan secara
benar dan ideal. Masyarakat bisnis tidak hanya mengejar kesejahteraan
materi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual, hidup harmonis
dengan lingkungan sesuai prinsip saling ketergantungan.
Berbisnis tidak sekadar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya,
melainkan menyatukan nalar, etika, dan hati.
Panggung masyarakat bisnis
Pemikir Inggris, Anthony Giddens, di antaranya, mengingatkan, reformasi
negara dan pemerintah harus menjadi prinsip dasar politik Jalan Ketiga.
Untuk itu, perlu dibentuk kemitraan antara pemerintah dengan agen-agen
lain dalam masyarakat madani, dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dan masyarakat bisnis.
Pemikiran third way (jalan ketiga) Giddens memang tidak "meledak",
terkesan "kurang laku". Tetapi, tidak berarti tak ada yang menangkapnya
sebagai penguatan atas keyakinan reflektifnya selama ini.
Dalam konteks demokratisasi, Jakob Oetama, misalnya, mengingatkan
perlunya "menyapa" masyarakat bisnis. Media seharusnya dan sudah saatnya
memberi panggung pada masyarakat bisnis, seperti halnya sudah dilakukan
terhadap birokrasi dan masyarakat warga.
Mengapa masyarakat bisnis? Sebab ditempatkan dalam konteks demokrasi,
kemajuan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu bangsa.
Ukuran kemajuan ekonomi itu jelas terukur. Ada semacam sikap yang
rasional, yang teratur, yang ulet, yang produktif (pidato pada
Koentjaraningrat Memorial Lecture I, 15/9/04).
Adalah sebuah buku bunga rampai kumpulan makalah hasil penelitian
berjudul Culture Matters. How values shape human progress (2000) yang
disunting Samuel P Huntington dan Lawrenge Harrison. Makalah-makalah itu
sebelum dibukukan telah dibahas dalam sebuah seminar serius di Universitas
Harvard.
Salah satu makalah menyampaikan data konkret dari lapangan. Ghana dan
Korea Selatan (Korsel) pada tahun 1960-an menduduki tingkat perkembangan
ekonomi yang sama. Tiga puluh tahun kemudian, bisa disaksikan perbedaan
kemajuan kesejahteraan bangsa di antara kedua negara itu.
Korsel berkembang sepuluh kali lipat. Tumbuh menjadi negara industri
raksasa, ekonomi terbesar nomor 14 di dunia. Karena apa? Karena culture
matters. Ghana berkembang dalam kultur statis (static culture), sebaliknya
Korsel dengan kultur progresif (progressive culture), meminjam istilah
Lawrenge Harrison dalam artikel buku yang disuntingnya bersama Huntington
itu.
Kultur progresif yang dihidupi Korsel, di antaranya, memiliki unsur
orientasi ke masa depan, hemat, kerja tuntas, pendidikan, penghargaan
prestasi, dan penegakan hukum. Unsur-unsur itu berlaku sebaliknya dalam
kultur statis.
Relevansi dengan kita, Indonesia, rendah hati itulah kultur kita,
kultur Timur yang pernah dibesar-besarkan sebagai penghambat walaupun
pernah diangkat sebagai amat positif dalam Asian Culture oleh mantan
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.
Kita, bangsa Indonesia secara keseluruhan sebagai kelompok budaya,
justru seolah makin tersaruk-saruk dalam keterbelakangancermin dari
budaya statisboleh dikata mirip Ghana.
Iklim yang kondusif
Dalam konteks makro di atas, utamanya mengingatkan peranan masyarakat
bisnis, topik yang disorot dari berbagai dimensi dari sisi agama Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucuseminar ini ibarat gayung
bersambut. Lebih jauh lagi yang disasar sebenarnya roh atau spirit
agama-agama. Mengintegrasikan pendekatan spiritualterwujud dalam
faktor-faktor budaya progresifdengan bisnis tidak hanya membuat
perusahaan maju, tetapi juga menjadi industri terbaik di bidangnya.
Agama-agama, selain membawakan nilai-nilai keabadian (perennial), juga
menawarkan nilai- nilai yang dari sisi pandang agama dinilai sementara, di
antaranya kesejahteraan fisik, lebih konkret lagi kemajuan ekonomi.
Penafsiran kebijakan "hidup sekadar mampir ngombe" (istirahat sejenak)
perlu dibongkar menjadi bermakna positif-progresif. Budaya unggul dalam
arti menghasilkan kinerja terbaik, dari sisi finansial maupun cara,
menjadi cara kerja yang terus dikejar, yang antara lain disemangati hidup
keberagamaan.
Kemajuan Korsel yang diidentikkan berkat konfusianisme terjadi oleh
karena kondisi masyarakat-negara yang kondusif. Pemerintah Korsel
melakukan perencanaan industri yang berjangka panjang, dan dilaksanakan
secara konsisten. Iklim yang berkembang menyuburkan etik konfusianisme
yang paralel dengan etik Weberian di Eropa maupun samurai di Jepang.
Dan kondisi ini berbeda dengan kita, Indonesia, yang terus
tersaruk-saruk dengan saling mencari kambing hitam, dan urusan perebutan
kekuasaan politis. Di kita, spiritualitas agama- agama yang coba
dibangkitkan tidak memperoleh iklim yang kondusif sehingga terhenti pada
perkembangan sisi keabadiannya.
Seorang panelis lain menyinggung pentingnya posisi kepemimpinan sebagai
bagian dari iklim yang kondusif berkembangnya nilai etik agama-agama.
Diharapkan, dalam kondisi yang kondusif itu berkembang kelompok
masyarakat bisnis konkretnya kapitalis-kapitalis yang tidak saja
berorientasi keuntungan finansial, melainkan kapitalis spiritual.
Kapitalis spiritual ini berusaha ikut menciptakan dunia yang lebih baik
dengan ikut serta memperjuangkan kesejahteraan, perdamaian, dan
kemanusiaan.
Bisnis mereka adalah mandala spiritualitas di mana semua potensi
diaktualisasikan, seluruh satya didarmakan, dan segenap darma dibaktikan
untuk sesama, bangsa, dan negara.
Semangat itu tercipta lebih subur, selain oleh kondisi masyarakat juga
oleh falsafah perusahaan yang menjadi pedoman, sistem, dan cara kerja
perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan satu pemimpin usaha yang bisa dijadikan
role model, yang tidak hanya memberikan arahan jangka panjang, tetapi juga
yang mendampingi dengan segala kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Tanpa
pemimpin yang kuat dan konsisten-berwibawa, core values walau didukung
sistem dan infrastruktur lengkap tidak akan jadi perilaku yang berpola
untuk seluruh karyawan.
Seminar menyinggung corporate social responsibility (tanggung jawab
sosial perusahaan)moderator menyebutnya bukan tanggung jawab, tetapi
kewajiban sosialdi antaranya sebagai bagian utuh dari vitalisasi
spiritualitas. Dengan memahami kekayaan berfungsi sosial, di tengah
semakin banyaknya "korban" globalisasi, CSR perlu memperoleh penjabaran
dan realisasi yang lebih besar. Apalagi sosial-kemasyarakatan tidak
langsung berpengaruh pada keberhasilan dan kepercayaan usaha, keniscayaan
sebuah usaha.
Dalam konteks politik, pendekatan mengingatkan roh keberagamaan dalam
dunia usaha sejalan dengan pengembangan teori-teori manajemen yang
menyentuh masalah etika agama akhir-akhir ini. Itu menjadi lebih bermakna
ketika masyarakat bisnis didudukkan tanpa rasa curiga dalam kesamaan
pemahaman dengan dua panggung lainnyabirokrasi dan LSM.
