Memahami Kudeta di Thailand Oleh Eddy Setiawan* Thailand adalah sebuah negara yang perjalanan sejarah kekuasaannya penuh dengan kudeta militer. Pada tahun 1947 negara yang memiliki tiga pedoman yakni Negara, Agama Buddha dan Raja ini, telah mengalami kudeta militer pertama. Tampaknya pergulatan antara militer dan sipil belum berakhir meskipun sejak kudeta pertama tersebut, militer tidak dapat menawarkan sesuatu yang baru untuk kemajuan negara, namun sayangnya sipil pun setali tiga uang. Kudeta demi kudeta tersebut telah melemahkan bangunan demokrasi di Negara gajah putih tersebut, namun sebenarnya terdapat sebuah benang merah yakni peran raja yang begitu sentral dalam politik sebagaimana yang dinyatakan Paul Handley, penulis biografi The King Never Smiles. Besarnya pengaruh raja ini dapat dilihat dari penggunaan simbol-simbol raja sebagai legitimasi gerakan rakyat maupun elit, misalnya saat Mahasiswa Thailand menjatuhkan rezim militer 14 Oktober 1973, bahkan kudeta militer 19 September lalu pun membutuhkan simbol tersebut, yakni dengan cara mengikatkan kain berwarna kuning pada peralatan tempurnya; kuning adalah warna simbolik raja sedangkan biru untuk ratu. Pimpinan kudeta Jenderal Sonthi Boonyaratkalin secara tersirat juga terus menyatakan adanya dukungan raja terhadap kudeta tersebut. Tidak berlebihan jika saat ini banyak orang menyatakan bahwa kudeta terjadi adalah ekses langsung pertarungan antara Raja Bhumibol Adulyadej dengan Thaksin Shinawatra.
Peran Raja Bhumibol tersebut menurut para ahli politik dan kerajaan di Thailand adalah salah satu bentuk kekuasaan terselubung dalam sistem monarki konstitusional yang diterapkan Thailand dan telah dimainkan raja selama enam dekade kekuasaanya. Thaksin gagal memahami bahwa raja tidak begitu mudah dipermainkan oleh jurus-jurus politiknya. Beberapa kali Thaksin melakukan manuver-manuver politik yang seolah-olah mengukur kemampuannya untuk menentang raja, seperti mangkir dari sebuah upacara tradisional kerajaan, menyingkirkan orang-orang dekat raja dari pemerintahannya dan menggantikan dengan orang-orangnya sendiri, berambisi membangun industri ekspor terpadu pedesaan yang akan menjadi ancaman bagi masyarakat agraris yang secara kultur merupakan pendukung kekuasaan kerajaan, kemudian saat raja mengeluarkan pernyataan bahwa pemilu terakhir yang diboikot oleh oposisi adalah sangat kacau dan memberi lampu hijau pada mahkamah konstitusional untuk melakukan peninjauan kembali, Thaksin mengeluarkan pernyataan bahwa ada Sosok karismatik yang ekstra-konstitusional ingin menjatuhkan dirinya. Para analis menduga sosok yang dimaksud adalah Raja Bhumibol Adulyadej atau Jenderal Prem Tinsulanonda, mantan PM Thailand di era 80-an. Inilah beberapa blunder Thaksin yang menghempaskannya dari kursi kekuasaan berkaitan dengan konfliknya dengan raja. Konflik ini sebenarnya sudah terlihat jelas setahun setelah terpilihnya Thaksin, tepatnya pada saat ulang tahun raja. Melalui pidato resminya di televisi, raja menyatakan bahwa Thailand sedang mengalami kemunduran menuju sebuah bencana akibat arogansi, egotisme dan standar ganda yang diterapkan Thaksin, dengan sangat jelas raja menyatakan Dapat saya lihat PM bermuka tebal, ia mungkin tidak tahu harus berbuat apa, karena tampaknya tak ada sesuatu pun yang mengalami kemajuan. Karena itulah banyak orang telah memperingatkan bahwa negara sedang mengarah pada bencana bukan kemakmuran. Segala sesuatu menjadi semakin buruk dan memburuk. Sementara di sisi lain Thaksin juga membuka konflik dengan kelas menengah perkotaan, di bidang politik ia memperkenalkan falsafah politik tenang, yang sebenarnya merupakan anastesi terhadap bangunan civil society, organisasi independen, media massa dan sebagainya. Sementara mentalitas dagang yang diterapkannya dalam mengelola negara dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, sebab sangat tidak masuk akal kalau manajemen perusahaan yang sifatnya tiran dapat diterapkan untuk mengelola negara secara demokratis. Di bidang ekonomi, kelakuan Thaksin yang memberi hak-hak istimewa dan berbagai kemudahan kepada keluarganya dalam bisnis telah mengundang kemarahan kalangan bisnis yang merasakan ketidakadilan. Puncak skandal tersebut adalah pada saat Thaksin mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penjualan senilai US$ 1.9 Milyar, pada saat penjualan perusahaan telekomunikasi miliknya yakni Shin Corp. kepada Temasek-Singapura. Hal inilah yang membangkitkan kemarahan kelas menengah-atas Thailand yang kemudian bergerak dengan aksi-aksi protes di jalanan yang menjadi titik awal krisis politik pemerintahan Thaksin di tengah-tengah turunnya popularitas Thaksin akibat tindakan represif di Thailand Selatan. Momentum inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi raja, pilihan kudeta tampaknya memang alternatif terakhir sebab sebelum kudeta militer, raja sempat melakukan intervensi di tengah-tengah situasi politik Thailand yang sedang memanas. Hasilnya adalah Thaksin menyatakan mundur dari jabatannya sebagai PM, namun hanya sementara, kemudian dengan melenggang ia kembali ke kursi kekuasaan, tindakan yang arogan dan dapat melecehkan kewibawaan raja. Keberanian Thaksin ini tentu tak lepas dari kesadarannya bahwa Partai Thai Rak Thai yang dibangunya selama 5 tahun dengan basis pendukung yang sama dengan basis pendukung raja yakni masyarakat pedesaan, telah menjadi partai terkuat sepanjang sejarah politik Thailand. Tindakannya tersebut mungkin adalah bentuk excersise power-nya, karena yakin ia populer di mata rakyatnya tapi ia lupa bahwa rakyat lebih mencintai rajanya. Keseluruhan kondisi inilah yang juga mendorong rakyat Thailand memaklumi kudeta damai oleh militer tersebut sebab jalan demokratis dianggap telah buntu. Terbukti dari salah satu poling atas 2.000 orang Thailand sehari setelah kudeta, hampir 84% mendukung dan hampir 75% menyatakan yakin bahwa kudeta akan memperbaiki kondisi politik di Thailand. Kebuntuan politik terjadi tak lain karena mesin politik Thaksin telah bekerja cukup efektif melakukan kooptasi terhadap struktur kekuasaan yang ada (Thaksin memasukkan rekan-rekan seangkatannya di birokrasi sampai militer) sehingga instrumen demokrasi pun tidak mampu menjadi solusi. Hal ini tercermin dari pernyataan Thitinan Pongsudhirak seorang ilmuwan politik, direktur Institut Studi Internasional Universitas Chulalongkorn di Bangkok dalam wawancaranya dengan Newsweek beberapa waktu yang lalu menyatakan Seandainya dilakukan pemilu besok dengan supervisi oleh PBB, Thaksin akan menang dan ini adalah masalah bagi Thailand" Bahkan demokrasi jalanan yang terbukti beberapa kali berhasil menumbangkan rezim militer di Thailand pun ternyata tidak mampu menjatuhkan Thaksin. Padahal dalam aksi-aksi tersebut, terlibat seorang tokoh demokrasi yang sangat dihormati, Chamlong Srimuang yang dianggap sebagai tokoh yang telah menjatuhkan Jenderal Suchinda Krapyayoon dan Chuan Leek Pai, dua orang PM sebelum Thaksin. Akhirnya rasa frustasi rakyat yang mengalami kebuntuan di jalan demokratis, kembali menggantungkan harapan kepada raja yang terbukti berhasil menyelesaikan dengan baik beberapa krisis politik. Raja pada akhirnya terpaksa memainkan kartu penentu yang penuh resiko yakni militer untuk menurunkan Thaksin, setelah jalur kultural tidak menyelesaikan persoalan. Meskipun pihak kerajaan menyatakan tidak memerintahkan kudeta, namun penunjukan pimpinan kudeta Jenderal Sonthi Bonyaratkalin sebagai pimpinan Dewan Reformasi paska kudeta dapat dianggap sebagai restu raja atas kudeta tersebut. Selain itu Sonthi dikenal sebagai seorang loyalis yang sangat berbakti pada raja dan juga merupakan orang yang sangat dekat dengan Jenderal Prem Tinsulanonda ketua dewan penasehat raja. Sehingga mustahil rencana kudeta tidak sampai ke telinga raja, etika bagi seorang abdi yang setia menutup kemungkinan bahwa kudeta adalah inisiatif Sonthi sendiri. Meskipun banyak kritik dan kecemasan terhadap kudeta militer Thailand, karena dianggap akan menghambat kematangan demokrasi, namun perlu diingat bahwa konstitusi Thailand sendiri hingga hari ini masih sangat lemah dalam hal check and balance, dan ini membuka peluang lahirnya pemerintahan yang dapat mengkooptasi struktur kekuasaan yang ada untuk kepentingan diri dan golongannya. Pemerintahan yang dapat memanfaatkan demokrasi untuk mencederai demokrasi sendiri, yang merasa sah melakukan pembantaian yang melanggar rasa kemanusiaan karena dilakukan secara demokratis. Oleh karena itulah, salah satu agenda yang dibebankan kepada Dewan Reformasi Thailand selain mempersiapkan pemilu adalah membuat rancangan konstitusi, sebab elit di Thailand sangat sadar bahwa Konstitusi 1997 Thailand membutuhkan amandemen terutama di sisi check and balance terhadap kekuasaan PM. Ini menjadi penting untuk mencegah terulangnya krisis politik akibat PM yang super power dan juga menutup kemungkinan kudeta militer. Salah satu alasan kudeta adalah kekuasaan Thaksin yang terlalu besar, telah memberinya peluang melakukan KKN dan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang mengarah pada tindak kekerasan, demi melanggengkan kekuasaan, ini dimungkinkan oleh absennya check and balance. Jenderal Sonthi, menyatakan hal tersebut pada bulan Mei lalu, bahwa raja sangat gundah atas krisis politik yang menyebabkan perpecahan rakyatnya, dan sebagai tentaranya raja, ia ingin membantu raja menghilangkan kegundahannya. Tentara akan mematuhi apapun yang disarankan raja demikian sang jenderal menegaskan kepatuhannya. Pengalaman Raja Bhumibol yang sejak naik tahta 60 tahun yang lalu hingga hari ini, telah menyaksikan 18 kudeta militer, 15 kali pergantian konstitusi dan 21 orang Perdana Menteri ini tentu menguatkan keyakinan rakyat Thailand, termasuk sebagian rakyat yang tidak menyetujui kudeta militer, bahwa Raja Bhumibol akan dapat membawa bangsanya keluar dari krisis politik. Dari pengalaman empirik rakyat dapat melihat bagaimana selama ini para jenderal dan politisi yang bertikai, menghadap raja, bersimpuh dan tunduk padanya. Thaksin adalah pengecualian. Beberapa tahun ini, akan menjadi ujian bagi Raja Bhumibol dan Jenderal Sonthi untuk membawa Thailand kembali ke jalan demokrasi. Jika berhasil, ini akan menjadi sebuah sejarah baru peran raja dan militer dalam mewujudkan demokrasi di Thailand. * Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Periode 2005-2007 __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com ** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya ** ** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh ** ** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian ** ** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari, membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami ** Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Dharmajala/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Dharmajala/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
