Program Nuklir Indonesia-Australia: Satu Bencana Lagi di Depan Mata
Greenpeace, WALHI, MANUSIA SIARAN PERS BERSAMA Jakarta, 10 November 2006. Masyarakat sipil Indonesia dan internasional hari ini mengkritik perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Australia karena perjanjian tersebut mencakup kerjasama program nuklir di antara banyak aspek lain yang cukup kontroversial. Greenpeace, WALHI (Friends of the Earth Indonesia), MANUSIA (Masyarakat Antinuklir Indonesia), bersama-sama menyerukan kepada pemerintah Indonesia menghentikan upaya-upaya untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia. Program pengembangan nuklir untuk tujuan damai akan menjadi bagian dari perjanjian yang disebut Kerangka Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia yang akan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda. "Penandatanganan program nuklir ini hanya akan menyeret Indonesia kepada bentuk lain ketergantungan terhadap sumber energi dari luar, yang akan mempersulit tercapainya keamanan energi seperti yang diharapkan oleh pemerintah," demikian dinyatakan oleh Torry Kuswardono, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI. Realitas industri nuklir saat ini tidak berbeda dengan keadaannya pada abad ke-20 dimana bahaya adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Dari waktu ke waktu kembali industri nuklir menunjukkan bahwa "keamanan" dan "energi nuklir" adalah dua terminologi yang tidak dapat disatukan. Reaktor yang aman merupakan suatu mitos. Kecelakaan dapat terjadi di reaktor manapun, yang dapat menimbulkan terjadinya pelepasan radiasi yang mematikan dalam jumlah besar ke lingkungan. Bahkan dalam operasi normal materi radioaktif secara terus menerus dibuang ke udara dan air. Kecelakaan-kecelaka an di dalam industri nuklir telah terjadi jauh sebelum bencana Chernobyl di tahun 1986. Duapuluh tahun kemudian, industri nuklir diwarnai dengan berbagai kecerobohan, insiden, dan kecelakaan. Reaktor-reaktor nuklir tua merupakan penyakit endemis yang menyebar di seluruh dunia, terutama akibat dampak operasi jangka panjang dan komponen-komponennya yang berukuran besar. Pada saat yang sama, operator nuklir pun secara terus menerus berusaha untuk menurunkan biaya dikarenakan tingkat persaingan yang ketat di pasar listrik dan demi untuk memenuhi harapan pemegang saham. Nur Hidayati, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara menyatakan, "Banyak sekali masalah yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), terutama masalah pembuangan limbah radioaktif. Dan ketika PLTN ditempatkan di wilayah dengan kondisi geologis yang rawan seperti Indonesia, ini hanya akan menempatkan masyarakat Indonesia ke dalam bahaya yang sangat besar." Berbeda dengan nuklir, energi terbarukan dan efisiensi energi dapat menyediakan kebutuhan energi lebih cepat dan lebih aman. Indonesia harus menjadi pelopor dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan karena Indonesia diberkahi dengan sumber-sumber energi terbarukan yang potensial dan menunggu untuk dikembangkan. Selain itu, seperti dinyatakan oleh Dian Abraham dari MANUSIA (Masyarakat Antinuklir Indonesia), "Proses pengambilan keputusan rencana PLTN di Indonesia sama sekali mengabaikan partisipasi masyarakat termasuk ketentuan yang tercantum di dalam UU No. 10/ 1997 tentang Ketenaganukliran sehingga kontradiktif dengan proses demokratisasi yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, sangat ironis apabila pemerintah Australia menutup mata terhadap keseluruhan proses tersebut dan mengutamakan aspek bisnis uranium semata." (selesai) Kontak: Nur Hidayati, Juru Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Southeast Asia, Mobile: +62-812-997- 2642 Torry Kuswardono, Manajer Kampanye Tambang dan Energi, WALHI (Friend of the Earth Indonesia), Mobile: +62-811-383- 270 Dian Abraham, Sekretaris Eksekutif, MANUSIA (Masyarakat Antinuklir Indonesia), Mobile: +62-815-948- 7094 Sumber : www.walhi.or.id
